Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum

Tingkat Kesadaran Keuchik Kecamatan Syiah Kuala Terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Azmil Umur; Andrian Minal Furqan
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v7i2.3971

Abstract

Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan sebuah qanun yang mengatur tentang bagaimana kehidupan adat seharusnya dijalankan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kultur masyarakat adat khususnya di Aceh yang sudah lama terbentuk secara turun temurun. Dalam qanun ini juga mengatur tentang pidana ringan, baik itu jenis pidananya, jenis hukumannya, dan juga bagaimana penyelesaiannya. Pemberlakuan Qanun ini banyak terjadi penyelewangan dalam masyarakat, baik itu karena main hakim sendiri, ataupun karena hukuman yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam Qanun. Khususnya sebagai Keuchik, yang merupakan salah satu aparatur Gampong yang berkewajiban untuk menjalankan Qanun ini harusnya mempunyai pemahaman dan kesadaran hukum tentang Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Ada tiga persoalan pokok dalam penelitian ini, pertama; Bagaimana tingkat pemahaman Keuchik Kecamatan Syiah Kuala terhadap Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, kedua; Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan oleh Keuchik Gampong Rukoh, Gampong Tibang dan Gampong Pineung, ketiga; Apakah Penyelesaian Sengketa/Perselisihan oleh Keuchik Kecamatan Syiah Kuala sudah sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat pemahaman hukum dan kesadaran hukum Keuchik Kecamatan Syiah Kuala, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keuchik Kecamatan Syiah Kuala memiliki pemahaman dan tingkat keasadaran hukum yang tinggi. Hal ini dilihat dari 4 indikator kesadaran hukum yang dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian ini, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil peneltian tersebut dapat dikatakan pemberlakuan Qanun Nomor 9 tahun 2008 telah berhasil, walaupun belum bisa dikatakan berhasil secara sempurna. Sehingga pemerintah perlu upaya ekstra untuk mensosialisasikan lagi secara khusus kepada Keuchik-keuchik yang ada di provinsi Aceh khususnya.
Amnesti: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasah Mutiara Fahmi Razali; Azmil Umur; Sinta Kartika Putri
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.15218

Abstract

This article examines the granting of amnesty to perpetrators of political crimes by the President of the Republic of Indonesia. This authority is regulated in the Basic Law of the Republic of Indonesia, 1945, Article 14 paragraph (2), and Emergency Law Number 11, 1954, Article 1 on Amnesty and Abolition. Both of these rules do not specifically describe the limitations or types of criminal acts that amnesty may be granted to. The amnesty granted by the President to Baiq Nuril, a victim of sexual harassment involved in cases of infringement of the Information and Electronic Transactions Act, was carried out on the basis of humanity and justice. This policy has influenced the historical changes in amnesty law aimed at non-political cases. The study aims to examine the authority of the President of Indonesia in granting amnesty, reviewed from a fiqh siyasah perspective. Data is obtained through library studies and analyzed using a normative or doctrinal approach. The results of the study show that the granting of amnesty by the president is a prerogative of the president, as stipulated in the Basic Law of the Republic of Indonesia 1945. But in fiqh siyasah, the essence of amnesty is forgiveness. Forgiveness is the prerogative of the head of state, aimed at creating greater crimes, and does not violate the provisions of the law that have been established. The President's policy of granting amnesty in non-political cases is in accordance with the provisions of the fiqh siyasah, because the concept of amnesty in the law and the notion of forgiveness in the fiqh siyasah are equally based on the interests of the state and the crime of the community. Historical facts show that the Prophet Muhammad and the caliphs after him gave forgiveness to rebels, war criminals, and non-political criminals.