Rina Yulianti
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang Banten

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

KARAKTERISTIK KASUS KONSUMEN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENDIRIAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DI WILAYAH MADURA -, Murni; Rusdiana, Erma; Yulianti, Rina
Yustisia Jurnal Hukum Vol 5, No 1: JANUARY-APRIL 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8710

Abstract

AbstractThis empirical legal research aims to describe reality factors that caused not established BPSK (Consumer Disputes Resolution Board) in Madura area. Characteristics of Consumer Disputes in Madura  used as early Informed to mapping the factors inhibited BPSK in Madura. In-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) was conducted to mapping of  consumer cases characteristic that happened in Madura, furthermore, this research classified factors that caused not established BPSK in Madura. Results of this study mapping the structural and cultural problems is a major cause for the establishment of BPSK.Key Words : Characteristic, Barriers, Consumer, BPSKAbstrakPenelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menggambarkan realitas faktor-faktor yang menyebabkan tidak berdirinya  BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di wilayah Madura. Karakteristik sengketa konsumen di wilayah Madura dijadikan informasi awal untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang menghambat adanya BPSK di Madura. Interview mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memetakan karakteristik kasus konsumen yang terjadi di Madura, selanjutnya akan di klasifikasikan faktor-faktor apa saja yang menghambat berdirinya BPSK di Madura. Hasil penelitian ini memetakan problem struktural dan budaya menjadi penyebab utama bagi pendirian BPSK.Kata Kunci : Karakteristik, Faktor Penghambat, Konsumen, BPSK
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY (TSTS) DENGAN PENDEKATAN BRAIN-BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KIMIA MATERI POKOK STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR PADA SISWA KELAS X SMAN 1 KEDIRI Yulianti, Rina; Muntari, Muntari; Haris, Mukhtar
Jurnal PIJAR Vol 10, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal PIJAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan pendekatan brain-based learning terhadap hasil belajar kimia materi pokok struktur atom dan sistem periodik unsur pada siswa kelas X SMAN 1 Kediri. Penelitian ini merupakan quasi experimental, dengan bentuk non-equivalent control group design with proxy pretest. Sampel terdiri atas dua kelas yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Kelas XB sebagai kelas kontrol menggunakan metode konvensional (ceramah dan diskusi kelompok) dan kelas XC sebagai kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan pendekatan brain-based learning. Posttest yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa berupa tes pilihan ganda. Berdasarkan hasil posttest pada kelas XB diperoleh nilai rata-rata 68 dengan ketuntasan klasikal 43,75% sedangkan pada kelas XC nilai rata-rata adalah 54 dengan ketuntasan klasikal 15,78%. Berdasarkan nilai rata-rata dan ketuntasan klasikalnya, model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray (TSTS) dengan pendekatan brain-based learning tidak memberikan pengaruh yang lebih baik daripada metode konvensional (ceramah dan diskusi) terhadap hasil belajar kimia materi pokok struktur atom dan sistem periodik unsur pada siswa kelas X SMAN 1 Kediri. Hal ini terjadi karena beberapa hal, yakni faktor internal dan fakor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar, baik berupa keseriusan, minat dan perhatian, maupun penguasan siswa terhadap metode pembelajaran yang diterapkan.
PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE ) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN Ikhwan, Mufarrijul; ,, Djulaeka; ,, Murni; Yulianti, Rina
Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11074

Abstract

AbstractProblem research in this study is the lack of legal protection about legislation of  Madura local wisdom especially in Bangkalan. This study intended to inventory the potential of the various categories of tradi- tional knowledge and the efforts made by the Parliament to establish the protection of law. This research was an empirical law with observation on 18 District area covering in Bangkalan. Inventory of Traditional Knowledge results in Bangkalan which include agricultural knowledge, recipes and herb / herbal medicine, manufacturing, folklore and environmental management. Bangkalan have included traditional knowledge material as a Prolegda based on the protection of local wisdom that comes from Traditional Knowledge with due regard to the principles an act number 11 Year 2012 about  legal drafting and as a local legislator function.Keywords: Inventory, Regulation, Traditional Knowledge, Local wisdom, Authority ParliamentAbstrakPermasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundangan berbagai kearifan lokal masyarakat Madura khususnya di Bangkalan. Penelitian ini ditujukan untuk menginventarisir potensi berbagai kategori pengetahuan tradisional dan usaha yang dilakukan oleh DPRD untuk membentuk perangkat hukum sebagai bentuk perlindungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian yang meliputi 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Informan kunci dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan Tradisional Madura yang berada di Bangkalan. Hasil inventarisir Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bangkalan antara lain berupa pengetahuan agrikultural, resep makanan dan ramuan/jamu tradisional, manufaktur, ekspresi budaya dan pengelolaan lingkungan. DPRD Bangkalan dalam hal ini telah memasukkan materi traditional kwowledge dalam prolegda yaitu membentuk Peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap kearifan lokal yang bersumber dari Pengetahuan Tradisonal dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan fungsinya sebagai legislator di daerah.Kata Kunci : inventarisasi, Pengaturan Hukum, Pengetahuan Tradisional, kearifan lokal, Kewenangan DPRD
UJI AKTIVITAS EKSTRAK Sargassum crassifolium SEBAGAI ANTIFUNGI Candida albicans Triastinurmiatiningsih, -; Yulianti, Rina; Sugiharti, Dewi
-
Publisher : Fakultas Matematika dan ilmu pengetahuan Alam. Universitas Pakuan.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.887 KB)

Abstract

Sargassum crassifolium is a species that is included in the class Phaeophyceae.  This Brown algae is a alginat source manufacturer and contain active compounds include flavonoids, saponins and triterpenoid which function as antibacterial, antiviral and antifungal  properties. The purpose of this research is to know the activities of Sargassum crassifolium in inhibiting the growth of Candida albicans and phytochemicals content. The extraction is done using the method of maceration. Test the effectiveness of antifungal performed using diffusion agar method and paper discs. The parameters observed were drag area width. Data was analyzed using Anova with a level of confidence of 95%. The results showed that the average diameter of the drag area extract Sargassum crassifolium is most effective on a 75% concentration of 21.6 mm. Phytochemical analysis shows that Sargassum crassifolium contains the active compounds such as flavonoids, saponins, and triterpenoid. Key words  : Sargassum crassifolium, Candida albicans, antifungal
THE AUTHORITY OF VILLAGE GOVERNMENT IN AFFIRMING BORDER MANAGEMENT (CASE STUDY OF GALANG ISLAND DISPUTE) Yulianti, Rina; Permadi, Iwan
Brawijaya Law Journal Vol 3, No 2 (2016): Contemporary Indigenous and Constitutional Issues: Transnational Perspective
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.44 KB) | DOI: 10.21776/ub.blj.2016.003.02.02

Abstract

Border Disputes related to territorial management between local Governments dominate the ongoing cases within the Ministry of Internal Affairs in Indonesia. This study aims to propose a model of a policy of border Disputes resolution using non-doctrinal legal research (socio-legal research). This research limited itself by looking at Galang Island, the which is disputed between the city of Gresik and Surabaya. To gain Appropriate analyzes, in depth interviews and secondary of data was conducted and collected both in Gresik and Surabaya. Furthermore, this research finds that the reason underpinned such Disputes lays on the weaknesses of village government in the territorial management proofing Formally they have been doing. It is submitted that in forming and affirming border delimitation, Indonesian Act Number 6 year 2014 on Village jo Ministry of Internal Affairs Regulation number 114 year 2014 can used as legal base.
KEPEMIMPINAN TRANFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN SIKAP KESELAMATAN yulianti, rina; Nurmalia, Devi
Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
Publisher : STIKES Muhammadiyah Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26751/jikk.v11i2.579

Abstract

Latar belakang: Safety attitudes perawat merupakan komitmen perawat untuk meningkatkan keselamatan pasien melalui sikap maupun perilaku keselamatan. Transformational leadership diharapkan dapat mempengaruhi safety attitudes perawat.Tujuan: Studi literatur ini bertujuan untuk meninjau berbagai publikasi tentang transformational leadersip dan safety attitudes perawat.Metode: Studi literatur ini dilakukan dengan meninjau 22 publikasi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2018, baik dari publikasi Nasional maupun Internasional yang berkaitan dengan transformasional leadership keperawatan dan safety attitudes perawat.Hasil: Transformational leadership berfokus pada idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualised consideration dapat memberikan pengaruh terhadap safety attitudes perawat.Kesimpulan: Perawat memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pasien yang dirawat dirumah sakit. Upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mengembangkan keterampilan kepemimpinan transformasional.
Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat Windia, Wayan P.; Irianto, Sulistyowati; Wulansari, Chatarina Dewi; Rato, Dominikus; Pide, A Suriyaman Mustari; Sembiring, Rosnidar; Utomo, Laksanto; Sulastriyono, Sulastriyono; Hammar, Robert K.R; Syamsuddin, Syamsuddin; Rumkel, Nam; Adiasih, Ning; Tridewiyanti, Kunthi; Yulianti, Rina; Aida, Nur; Ardianto, Yosia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5003.029 KB) | DOI: 10.46816/jial.v1i1.1

Abstract

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona. Penyebaran virus yang tak-pernah-disangka akan sampai di Indonesia itu hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah. Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara kompehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan. Kini sebaran Covid 19 makin luas dan menghawatirkan. Jumlah kasus orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254 orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah Covid-19 itu sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di level daerah, masingmasing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah Covid-19. Perluasan sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah. Untuk mencegah meluasnya sebaran Covid 19, Pemerintah-pun telah melakukan berbagi upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid 19. Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, social distancing, physical distancing, WFH, SFH, beribadah di rumah, sampai dengan penerapan PSBB. Namun nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan walaupun telah ada peraturan perundangundangan (hukum tertulis) yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Implikasi Reklamasi Pantai bagi Hak Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir Yulianti, Rina; APHA, Journal Manager
Jurnal Hukum Adat Indonesia Vol 2 No 2 (2018): Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2072.767 KB) | DOI: 10.46816/jial.v2i2.31

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk pengaturan perlindungan bagi masyarakat lokal akibat kegiatan reklamasi pesisir. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk perlindungan bagi masyarakat lokal dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang mengkaji bentuk perlindungan yang diberikan dalam pengaturan hak bagi masyarakat lokal di wilayah pesisir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis datany analisis yuridis sistematis, yaitu menganalisis secara sistematis dan komprehensif terhadap bahan hukum yng dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier yang selanjutnya diolah dan disimpulkan untuk menjawab pembahasan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi pantai berimplikasi pada berkurangnya hak masyarakat lokal atas sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat lokal memang tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir tetapi mereka berhak untuk tetap dapat menikmati atas wilayah pesisir sebagai bagian kehidupan mereka sehari-hari. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat telah diatur secara konstitusional bahkan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi, oleh karenanya reklamasi pantai wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.
Evaluation of the Implementation of Community-Based Water Supply and Sanitation Programs in Cihara Village, Lebak Regency Dianingsih, Dini Ulfah; Yulianti, Rina; Waseh, Hasuri
Jurnal Magister Administrasi Publik Vol 1 No 1 (2021): April
Publisher : Program Studi Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmap.v1i1.3321

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Community Based Drinking Water and Sanitation Provision III in Cihara Village, Cihara District, Lebak Regency. The theory used is the evaluation theory by Dunn (2003: 610), namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The method used is descriptive with a qualitative approach. The result of this research is that the implementation of the PAMSIMAS III program in Cihara Village, Cihara District, Lebak Regency has not run optimally. Suggestions that become recommendations for supervision from related agencies after the construction of facilities is complete and there are efforts from related agencies to provide awareness to the community about the importance of PHBS, community self-help groups have strategies so that people can participate in the form of in-cash contributions and in deliberations, and the existence of cross subsidies for infrastructure maintenance fees for people who are economically underprivileged.