Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata National Multidisciplinary Sciences Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice
Djoko Purwanto
Universitas Muhammadiyah Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pengaruh Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terhadap Stunting Pada Balita di Desa Jelbuk Kabupaten Jember Djoko Purwanto; Rias Elia Rahmad
JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Vol 1, No 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.869 KB) | DOI: 10.32528/jiwakerta.v1i1.3697

Abstract

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan salah satu faktor tidak langsung penyebab status gizi dan kesehatan seseorang terutama pada balita. Berdasarkan data cakupan  RDS (Rumah Desa Sehat) di Kecamatan  Jelbuk terdapat  46 balita, sedangkan yang terdapat di desa Jelbuk sebanyak 27%  balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku hidup bersih dan sehat terhadap stunting pada balita di Desa Jelbuk. Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Jelbuk sebagai tempat pengabdian mahasiswa KKN kelompok 32 Desa Jelbuk Universitas Muhammaduah Jember. Metode yang digunakan berupa penyuluhan kepada masyarakat khususnya ibu-ibu hamil, dan Ibu-ibu Posyandu tentang pentingnya kenali stunting sejak dini. Faktor yang mempengaruhi stunting yaitu kurangnya asupan protein dan karbohidrat. Cara pencegahannya melengkapi dan memberikan asupan gizi yang baik.
KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENGGUNAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN DAERAH : EVALUASI TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUMBERSARI - JEMBER) Djoko Purwanto; Caesaria Anggita Pitaloka; Fajar Dwi Setiawan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6680

Abstract

Sumbersari District is a densely populated City District and is the center of education in Jember Regency. At least in Sumbersari District, there are one SMPN, two SMANs and four State Universities. So it is not surprising that the use of land as a regional development in the evacuation of housing development is mostly carried out in the District of Sumbersari, Jember. The use of land in regional development is an option that does not need to be eliminated, but significant solutions must be sought: how to reduce the various impacts that occur as a result of development and how to prevent the environment and natural resources from becoming damaged and depleted (unsustainable) in the programreaching a level growth. Every development carried out in an area must be directed, so that it is balanced, harmonious, efficient, effective, cultured and sustainable in order to improve the welfare of the people with justice. For that, it is necessary to formulate a plan called a spatial plan. Spatial plans that are national in nature, meaning that they "cover the national sector", some only apply to certain regions or regions, such as the General Spatial Plan (RUTR) for special areas, for example the Sumbersari city district. Public policy regarding land cultivation in the regional development sector is needed to assist the area in Sumbersari District to develop land management in regional development in the housingdevelopment sector. The presence of government policies in the form of perda or other policies has a major impact on the implementation of land use in regional development from a housing development perspective.
IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK INDONESIA (KAJIAN HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO) Djoko Purwanto
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v15i2.2084

Abstract

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal (1) Ayat (1) juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hasil Proyeksi Penduduk 2013-2015, pada 2013 penduduk Bondowoso usia 0-17 tahun diperkirakan mencapai 200.847 jiwa, 2014 mencapai 201.934 jiwa dan tahun 2015 mencapai 200.949 jiwa. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anakanak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi UU No.35 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai kebijakan untuk anak juga telah dibuat oleh pemerintah diantaranya adalah Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang didalamnya mencakup empat program besar yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan penanggulangan HIV/AIDS.
Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanggulangan Hasil Tangkap Ikan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 VS UU Cipta Kerja Djoko Purwanto; Bayyinati Qodriyah Ar Rahma; Faiqotul Muawwanah
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.316

Abstract

Laut merupakan kawasan terluas yang memliki aneka ragam hayati laut dan kekhasannya yang berbeda dengan wilayah daratan di Indonesia, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas berupa pengelolaan usaha perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir pantai yang terdapat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 17 ayat 1 terkait penumpukan hasil tangkapan ikan tidak banyak terjual sehingga merugikan banyak nelayan, Maka adanya UU cipta Kerja memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2). Metode penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, Pemerintah dan pengusaha mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Mekanisme pelaksanaan terdapat dalam PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang kelautan dan Perikanan pasal 186 sampai 190 mencakup penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Maka Penelitian ini merekomendasikan Pemkab untuk merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2015 terkait dengan hasil Tangkap Ikan disesuaikan dengan UU Cipta.
Tanggung Jawab Hukum Perawat yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Aisah Berlianti; Djoko Purwanto
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 6 No. 2 (2023): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2023
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v6i2.10264

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal responsibility of nurses who carry out medical procedures outside their authority based on Law Number 38 of 2014 concerning Nursing and the Responsibility of health workers who carry out medical procedures outside their authority based on Law Number 36 of 2014 concerning health workers.  The type of research used is normative juridical research which refers to the use of conceptual and statutory analysis, where the material comes from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results found that nurses should only carry out nursing care actions in accordance with the Nursing Law and in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 26 of 2019 concerning Implementing Regulations of the Nursing Law which requires nurses to carry out their duties by being equipped with a nurse registration certificate and a permit. Nurse practice Nurses who carry out medical procedures without authority will incur criminal, civil and administrative liability. With actions taken by nurses without authority, this can result in losses for many parties, both material and immaterial losses and will worsen the good image of health workers, especially nurses.
Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Prinsip Equality Before the Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Emha Ainuddin; Djoko Purwanto
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 1 (2023): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v1i1.1951

Abstract

This research was carried out with the aim of finding out and studying more deeply the Immunity Rights in the principle of Equality Before the Law held by members of the DPR RI. The research method used is normative juridical. The results of the research show that: The immunity rights of members of the DPR are interpreted as the right of members of the people's representative institutions to discuss or state in writing all matters within the institution without being sued before a court. With the right to immunity, members of the DPR are not immune from the law, because the right to immunity does not apply in general, apart from that, Indonesia also upholds the principle of equality before the law. The articles that regulate the DPR's immunity rights, such as Articles 224 and 245, were submitted for review to the Constitutional Court and then decided with decision Number 76/PUU- regarding granting permission to examine members of the DPR who are summoned in the context of suspected criminal acts, the authority of which was originally held by the MKD in article 245 has been removed by the MK.
Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Vidya Windi Rahayu; Djoko Purwanto
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2038

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang berbeda dari daerah, Dalam konteks ini kepala desa mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada elemen lain untuk mencegah penyalahgunaan dana desa tersebut. Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi telah sejalan dengan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksnaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Desa Gumirih telah memenuhin kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/walikota yang telah dianggarkan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.
Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Novita Naysila; Djoko Purwanto
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2042

Abstract

Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimana saja, pelecehan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pekerjaan. Menurut Permendikbud Ristek menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reprodukksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan naman dan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum empiris bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan cara mewawancarai kepada narasumber yaitu pimpinan, pegawai, dan mahasiswa Uni-versitas Muhammadiyah Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Universitas Muhammadiyah Jember telah melaksanakan kebijakan dalam Penerapan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pe-nanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yaitu membentuk Peraturan Rektor no-mor/2679/PRN/II.3.AU/REKTORAT/F/2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.
Co-Authors Aisah Berlianti Bayyinati Qodriyah Ar Rahma Caesaria Anggita Pitaloka Emha Ainuddin Faiqotul Muawwanah Fajar Dwi Setiawan Novita Naysila Rias Elia Rahmad Vidya Windi Rahayu