Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TAHKIM
Muis S. A. Pikahulan
IAKN Ambon
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektifitas Sanksi Sosial Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Masyarakat Negeri Iha Kulur Kabupaten Seram Bagian Barat Muis S. A. Pikahulan
TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v17i2.2265

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis praktik hukum adat cambuk dan bagaimana dampak dari penerapan hukum adat cambuk yang berlaku di Negeri Iha Kulur. Metode penelitian ini menggunakan metodedeskriptif kulitatif yang berupaya untuk mengungkapkan suatu fakta, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dengan. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan hukum adat cambuk di Negeri Iha Kulur yakni dimulai dari pemberian kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepada satgas negeri dan pemuda untuk diadili,  pelaksanaa hukum cambuk bertempat dikediaman kepala pemuda, alat cambuk yang digunakan yakni terbuat dari rutan jawa dengan diameter 2,5 - 3 cm dengan panjang kisaran 1.5 meter. Dampak dari penerapan hukum adat cambuk yaitumemberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh bagi untuk tidak mencoba melanggar aturan yang berlaku di negeri Iha Kulur. Persepsi masyarakat negeri Iha Kulur terkait hukum adat yakni sangat mendukung dengan ada dan bertahannya hukuman cambuk. Hukum cambuk dirasa efektif dalam menurunkan tinggkat pelanggaran yang pada akhirnya menimbulkan rasa nyaman dalam masyarakat itu sendiri. Hukum cambuk dipandang sebagai kearifan lokal negeri atau sebagai ciri khas identitas negeri Iha Kulur itu sendiri.
PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN BULELENG Muis S. A. Pikahulan; Hardianto Hardianto
TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.3897

Abstract

Sampah merupakan masalah besar di setiap negara, salah satunya Indonesia. Penurunan sampah di Indonesia sangat memprihatinkan karena antara tahun 2019 hingga2021 timbulan sampah yang cukup besar yaitu 92.397.017,56 ton. Selain itu, angka kelahiran bervariasi dalam satu hari mencapai 253.142,51 ton. Jumlahnya tidak sedikit, dan ini menjadi bukti nyata bahwa masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang belum terpecahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Kekerasan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng dan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan warga Kabupaten Buleleng, untuk mengatasi permasalahan penggunaan plastik sekali pakai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum deskriptif empiris. Penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa ini tidak optimal. Hukuman terhadap pelanggar berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 oleh Gubernur Bali hanya dikenakan sanksi administratif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggarnya. Upaya pemerintah untuk memutus kebergantungan warga Buleleng dalam penggunaan plastik sekali pakai (PSP) pada penelitian ini berdasarkan Pasal 17(2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, dilaksanakan dengan diberikan pembinaan dan pengawasan melalui informasi, saran, bantuan teknis, pelatihan atau dukungan dalam pelaksanaan Pencegahan Sampah (PSP) dan penegakan hukum pemerintah, produksi bersih dan penerapan prinsip 4R (reduksi, penggunaan kembali, daur ulang, dan penggantian) dapat dilaksanakan.
PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN BULELENG Kadek Dodi Riawan Saputra; Hardianto Hardianto; Muis S. A. Pikahulan
TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.4076

Abstract

Garbage is a big problem in any country and Indonesia is one of them. Due to the large amount of waste generated between 2019 and 2021, i.e. 92,397,017.56 tons, the reduction of waste in Indonesia is of great concern. Also, daily births varied and reached 253,142.51 tonnes. The amount is not small, which clearly shows that Indonesia's waste problem is an unsolved problem. The purpose of this study is to apply Bali Provincial Governor Decree No. 97 of 2018 on single-use plastic waste violence in Buleleng province and to encourage the government to reduce population dependence in Buleleng province to reduce overcoming plastic consumption. It was to investigate the initiative disposable plastic. The method used in this study is a descriptive empirical legal method. The research in this article shows that this is suboptimal. Penalties for offenders under Bali Governor Decree No. 97 of 2018 are subject to administrative sanctions only and therefore have no deterrent effect on offenders. Pursuant to Article 17(2) of Bali Governor's Decree No. 97 of 2018, the study found that the government's efforts to break the dependence of the people of Buleleng province on the use of single-use plastics are subject to guidance and supervision. was carried out by Through information, advice, technical assistance, training or support in waste prevention and government law enforcement practices, cleaner production and application of the 4R principles (reduce, reuse, recycle and replace) can be implemented.Keywords: Buleleng Regency, Governor of Bali Regulation Number 97 of 2018, Disposable Plastic, Garbage Generation
Co-Authors Hardianto Hardianto Kadek Dodi Riawan Saputra