Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH PROPINSI YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Yusdiansyah, Efik
Syiar Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the power of District/City Government is to deal with investment affair, which is governed by Regional Regulation. In fact, such regulation governs from license process to the determination of retribution amount, which is classified as a regional tax. Although this regional revenue aims to improve public services in order to boost investment, it has created unfair competition among the  District/City Governments in an attempt to get investor by ignoring all legitimate interests of other District/City Governments. Based on the above background, this article seeks to examine the function and role of the West-Jawa Province Government in regulating the investment matter. The issues that will be discussed in this article as follows: (1) Whether the West-Java Province Government has the authority to govern the regional regulation relating to investment?; (2) What steps that can be taken by the Province Government to make Law Harmonization in investment arrangement at a regional level?; and (3) Can the District/City Government Regulation, which is considered to be hampering the investment business climate, be revoked by the West-Java Province Government ?
PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT Yusdiansyah, Efik
Syiar Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial di Negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan menjadi lembaga negara yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini Departemen Kehakiman dengan kekuasaan kehakiman (judicial power).Sampai saat ini sudah 27 negara di Eropa yang mempunyai  lembaga negara sejenis Komisi Yudisial.Komisi Yudisial di Irlandia disebut dengan Courts Service, di Perancis disebut Conseil Superieur de la Magistrature dan di Italia disebut  dengan Consiglio Superioredella Magistratura. Komisi Yudisial di Eropa Utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggungjawab dan kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan.Sedangkan KomisiYudisial di Eropa Selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan dalam hal penentuan karir, rekruitmen hakim, pendidikan dan training hakim, mutasi dan promosi hakim serta penegakan disiplin.
PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT Efik Yusdiansyah
Syiar Hukum Vol 14, No 2 (2012): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v14i2.1473

Abstract

Salah satu alasan didirikannya Komisi Yudisial di Negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan dan menjadi lembaga negara yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini Departemen Kehakiman dengan kekuasaan kehakiman (judicial power).Sampai saat ini sudah 27 negara di Eropa yang mempunyai  lembaga negara sejenis Komisi Yudisial.Komisi Yudisial di Irlandia disebut dengan Courts Service, di Perancis disebut Conseil Superieur de la Magistrature dan di Italia disebut  dengan Consiglio Superioredella Magistratura. Komisi Yudisial di Eropa Utara yang diwakili oleh Irlandia memiliki tanggungjawab dan kewenangan pada area kebijakan teknis dan pembuatan kebijakan pada bidang peradilan.Sedangkan KomisiYudisial di Eropa Selatan yang diwakili oleh Perancis dan Italia memiliki kewenangan dalam hal penentuan karir, rekruitmen hakim, pendidikan dan training hakim, mutasi dan promosi hakim serta penegakan disiplin.
KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH PROPINSI YANG BERKAITAN DENGAN PENANAMAN MODAL DI WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Efik Yusdiansyah
Syiar Hukum Vol 12, No 3 (2010): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i3.642

Abstract

One of the power of District/City Government is to deal with investment affair, which is governed by Regional Regulation. In fact, such regulation governs from license process to the determination of retribution amount, which is classified as a regional tax. Although this regional revenue aims to improve public services in order to boost investment, it has created unfair competition among the  District/City Governments in an attempt to get investor by ignoring all legitimate interests of other District/City Governments. Based on the above background, this article seeks to examine the function and role of the West-Jawa Province Government in regulating the investment matter. The issues that will be discussed in this article as follows: (1) Whether the West-Java Province Government has the authority to govern the regional regulation relating to investment?; (2) What steps that can be taken by the Province Government to make Law Harmonization in investment arrangement at a regional level?; and (3) Can the District/City Government Regulation, which is considered to be hampering the investment business climate, be revoked by the West-Java Province Government ?