Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Transparansi Hukum
Moh Saleh
Universitas Narotama Surabaya
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran Hasanuddin Kusuma Negara; Moh Saleh
Transparansi Hukum Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.391 KB) | DOI: 10.30737/transparansi.v1i2.177

Abstract

Today the territory of the Unitary Republic of Indonesia is growing rapidly with the emergence of new regions resulting from regional formation. Both the results of regional merger and regional expansion. At present the territory of the Unitary Republic of Indonesia consists of 34 provinces, 416 districts, 98 cities, 7,094 sub-districts, 8,412 villages, and 74,093 villages. This has an impact on the Notary's domicile and Notary's office. So that problems arise. How is the authority of the Notary in the new area resulting from the division. Because the Notary must automatically adjust to the new regional administration because of the change in the place of domicile and the position of the Notary. Then what is the limitation of authority from making a deed by a notary who has not adjusted to the new area of the division. In this case the Notary has not received a Position Adjustment Decree by the Minister. This research is a type of normative legal research and the approach used is the statute approach and conceptual approach. The results of this paper conclude that the limitation of the authority to make a deed for Notaries located in the provincial region as a result of the division is limited by three things: content / material (material), space (locus), and time (tempus). Then the legal consequence if the Notary violates the authority limit is the notary action is an unauthorized action (onbevoegheid), namely: onbevoegdheid ratione materiae, onbevoegdheid ratione loci, and onbevoegdheid ratione temporis. And actions without authority result in the deed being null and void. Dewasa ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang pesat dengan munculnya daerah-daerah baru hasil dari pembentukan daerah. Baik dari hasil penggabungan daerah maupun pemekaran daerah. Saat ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan, dan 74.093 desa. Hal ini berdampak pada tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris. Sehingga timbul permasalahan. Bagaimana kewenangan Notaris di daerah baru hasil pemekaran. Karena secara otomatis Notaris harus menyesuaikan dengan administrasi daerah baru tersebut karena terjadinya perubahan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. Lalu bagaimana batasan kewenangan dari pembuatan akta oleh notaris yang belum menyesuaikan dengan daerah baru hasil pemekaran tersebut. Dalam hal ini Notaris belum mendapatkan Keputusan Penyesuaian Tempat Kedudukan oleh Menteri. Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil tulisan ini menyimpulkan bahwa Batasan kewenangan pembuatan akta bagi Notaris yang berada di daerah provinsi hasil pemekaran yaitu dibatasi oleh tiga hal : isi/materi (materiae), ruang/tempat (locus), dan waktu (tempus). Lalu akibat hukum jika Notaris melanggar batasan kewenangan tersebut yaitu tindakan notaris adalah tindakan tanpa wewenang (onbevoegheid), yaitu : onbevoegdheid ratione materiae, onbevoegdheid ratione loci, dan onbevoegdheid ratione temporis. Dan tindakan tanpa wewenang mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.
Perlindungan Hukum Pembelian Rumah Susun Sistem Pre Project Selling Melalui Perjanjian Pengikat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Tri Subagijo Christiantoro; Moh Saleh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33885

Abstract

Land is something that is very much needed by humans from the time humans are born until they die, everyone in the world definitely needs a shelter or place to live so that he can survive without rain or heat, in Indonesia itself because land is limited and the population is increasing. increased, not least in this era many developers are building houses in a vertical form or upwards which we are usually familiar with apartments, in Indonesia itself the rules governing these apartments are contained in Law Number 20 of 2011 concerning flats, which in article 42 paragraph 1, the developer is allowed to market the building that will be built or known as pre-project selling, so that sales using this system do not harm consumers, the developer must meet the conditions regulated in the apartment law. This research is a normative juridical research, namely research that examines or analyzes based on sources of legislation and by using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are that every sale made by the developer must meet the conditions set out in the apartment law and must also meet the legal requirements of the agreement so that consumers get clear legal protection against purchasing the apartment or apartment.Keywords: pre project selling, legal protection, PPJB, Notary. Abstrak Tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia sejak manusia itu lahir hingga meninggal dunia, setiap orang di dunia pasti membutuhkan hunian atau tempat tinggal agar dia bisa bertahan hidup dengan tidak kehujanan maupun kepanasan, di Indonesia sendiri karena tanah itu bersifat terbatas dan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka tidak sedikiti di era sekarang banyak pengembang yang membangun rumah dalam bentuk vertikal atau keatas yang biasa kita kenal dengan apartemen, di indonesia sendiri aturan yang mengatur apartemen tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang mana dalam pasal 42 ayat 1 tersebut pengembang diperbolehkan memasarkan bangunan yang akan dibangunya atau dikenal dengan istilah pre project selling, agar penjualan dengan sistem tersebut tidak merugikan konsumen maka pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang rumah susun tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisa berdasarkan pada sumber peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu setiap penjualan yang dilakukan oleh pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang rumah susun dan harus juga memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas terhadap pembelian rumah susun atau apartemen tersebut.Kata kunci: pre project selling, perlindungan hukum, PPJB, Notaris.
Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran Hasanuddin Kusuma Negara; Moh Saleh
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v1i2.177

Abstract

Today the territory of the Unitary Republic of Indonesia is growing rapidly with the emergence of new regions resulting from regional formation. Both the results of regional merger and regional expansion. At present the territory of the Unitary Republic of Indonesia consists of 34 provinces, 416 districts, 98 cities, 7,094 sub-districts, 8,412 villages, and 74,093 villages. This has an impact on the Notary's domicile and Notary's office. So that problems arise. How is the authority of the Notary in the new area resulting from the division. Because the Notary must automatically adjust to the new regional administration because of the change in the place of domicile and the position of the Notary. Then what is the limitation of authority from making a deed by a notary who has not adjusted to the new area of the division. In this case the Notary has not received a Position Adjustment Decree by the Minister. This research is a type of normative legal research and the approach used is the statute approach and conceptual approach. The results of this paper conclude that the limitation of the authority to make a deed for Notaries located in the provincial region as a result of the division is limited by three things: content / material (material), space (locus), and time (tempus). Then the legal consequence if the Notary violates the authority limit is the notary action is an unauthorized action (onbevoegheid), namely: onbevoegdheid ratione materiae, onbevoegdheid ratione loci, and onbevoegdheid ratione temporis. And actions without authority result in the deed being null and void. Dewasa ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang pesat dengan munculnya daerah-daerah baru hasil dari pembentukan daerah. Baik dari hasil penggabungan daerah maupun pemekaran daerah. Saat ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan, dan 74.093 desa. Hal ini berdampak pada tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris. Sehingga timbul permasalahan. Bagaimana kewenangan Notaris di daerah baru hasil pemekaran. Karena secara otomatis Notaris harus menyesuaikan dengan administrasi daerah baru tersebut karena terjadinya perubahan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. Lalu bagaimana batasan kewenangan dari pembuatan akta oleh notaris yang belum menyesuaikan dengan daerah baru hasil pemekaran tersebut. Dalam hal ini Notaris belum mendapatkan Keputusan Penyesuaian Tempat Kedudukan oleh Menteri. Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil tulisan ini menyimpulkan bahwa Batasan kewenangan pembuatan akta bagi Notaris yang berada di daerah provinsi hasil pemekaran yaitu dibatasi oleh tiga hal : isi/materi (materiae), ruang/tempat (locus), dan waktu (tempus). Lalu akibat hukum jika Notaris melanggar batasan kewenangan tersebut yaitu tindakan notaris adalah tindakan tanpa wewenang (onbevoegheid), yaitu : onbevoegdheid ratione materiae, onbevoegdheid ratione loci, dan onbevoegdheid ratione temporis. Dan tindakan tanpa wewenang mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.
Co-Authors Hasanuddin Kusuma Negara Tri Subagijo Christiantoro