Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam
Muhammad Nusur
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
Religion

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS: MASJID AGUNG SYUHADA POLEWALI MANDAR) Muhammad Nusur
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 3, No 1 (2018): J-Alif Volume 3, Nomor 1, Mei 2018
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.532 KB) | DOI: 10.35329/jalif.v3i1.528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pengelolaan keuangan secara hukum Islam oleh para pengurus masjid Agung Syuhada, serta bagamana mengungkapkan dan melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid dan apakah para pengurus masjid menjalankan pengelolaan keungan masjid secara akuntabel kepada para jamaah. Jenis penlitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang didapatkan langsung dengan narasumber yaitu para pengurus masjid dan jamaah Masjid Agung Syuhada. Sumber data diproleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisa yang digunakan yakni Logic Analytic, yakni menyesuaikan berbagai hasil pengamatan dengan wawancara dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah praktek akuntansi yang digunakan di Masjid Agung Syuhada’yang sangat sederhana, namun para pengurus sangat menjaga amanah yang telah diberikan oleh para jamaah untuk mengelola keuangan masjid dengan baik kepada para pengurus. Walaupun jamaah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggangung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal penyampaian dan pencatatannya. Selain itu, aturan hukum dari ajaran islam harus menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas. 
PANDANGAN ISLAM MENGENAI SISTEM ASURANSI KESEHATAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEL. MADATTE KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR Muhammad Nusur
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 2, No 2 (2017): J-Alif Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jalif.v2i2.588

Abstract

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga) serta penghilangan unsur gharar. Maka dari sini, ditarik garis pararel terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah institusi asuransi syari’ah. Asuransi syari’ah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Disamping prinsip dasar tersebut yang harus di penuhi oleh lembaga asuransi syari’ah. Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana praktek sistem asuransi kesehatan umum badan penyelenggara jaminan sosial di kelurahan Madatte kecamatan Polewali kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem asuransi kesehatan umum badan penyelenggara jaminan sosial di kelurahan Madatte kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hokum Islam terhadap system asuransi kesehatan umum badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif terdiri dari observasi, dokumentasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan  data yang secara langsung penulis mengamati hal-hal yang diteliti. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktek sistem asuransi kesehan umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar bahwa masyarakat lebih banyak memilih fasilitas kesehatan kelas III dengan berbagai alasan selain itu hasil penelitian ini pula menemukan bahwa hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan di Kelurahan Madatte itu di perbolehkan atau mubah dan berubah menjadi tidak boleh karena beberapa alasan atau sebab. 
Co-Authors