Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Paramita: Historical Studies Journal KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Jurnal Hubungan Internasional Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Masyarakat Indonesia Religi�: Jurnal Studi Agama-agama Jurnal Masyarakat dan Budaya
Cahyo Pamungkas
Regional Resources Research Centre Indonesia Institute of Science
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TOLERANSI BERAGAMA DALAM PRAKTIK SOSIAL: Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng Pamungkas, Cahyo
Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini Indonesia dilaporkan oleh pusat penelitian keagamaan maupun organisasi perlindungan hak asasi manusia sebagai negara yang masih belum menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia terutama dalam kebebasan beragama. Fenomena yang sering disoroti adalah masalah penutupan gereja yang dilakukan oleh komunitas Muslim Sunni. Paper ini mencoba untuk mendeskripsikan hubungan Mayoritas Hindu dan komunitas agama minoritas di Kabupaten Buleleng terkait dengan pendirian tempat ibadah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kelompok minortas Islam dan Kristen mengalami kesulitan ketika ingin mendirikan tempat ibadah meskipun persyaratan administrasi telah dipenuhi. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah kebijakan untuk melindungi identitas dan tradisi Hindu yang merupakan identitas utama orang Bali. Indonesia is frequently reported research centers of religious and international human rights organizations as a country that less in the protection of human rights, especially religious freedom. The phenomenon that is often highlighted is church closings by Sunni Moslem community in several areas such as Bogor, Bekasi and Aceh. This paper is addressed to describe the relationship of Hindu majority and minority religious communities in Buleleng associated with the establishment of places of worship. Field findings indicate that Moslems and Christians in Buleleng find difficulties when they want to establish a place of worship although several administrative requirements have been fullfilled. This is due to local government set a number of policies to protect the identity and traditions of Hinduism which the primary identity of the Balinese.
The History of Muslims and Christians in Papua: Tracing Cultural and Religious Heritage Pamungkas, Cahyo
Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This is article derived from a thesis study in the Sociology Department of the University of Indonesia in 2008 exploring socio-economic, socio-political and socio-cultural contexts playing their roles in the formation of the political and religious fields along with their respective ‘habitus’ of the social agents in the Papua land. This paper discusses the history of the term “papua” itself based on a historical study conducted by Solewijn Gelpke (1993). Based on historical approach, the relationship between Muslims and Christians in Papua can be traced as a religious and cultural heritage. Also, by using a sociological conception elaborated by Bourdieu (1992: 9), we may view the Papua land as a social space encompassing all conceptions of the social world. Bourdieu’s social space conception considers the social reality as a topology (Harker, 1990).
AGAMA, ETNISITAS, DAN PERUBAHAN POLITIK DI MALUKU: REFLEKSI TEORETIK DAN HISTORIS Pamungkas, Cahyo
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 1 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Artikel ini merupakan salah satu hasil studi literatur dari penelitian ethnoreligious conflict yang diselenggarakan oleh Radboud University Nijmegen, Belanda pada tahun 2011. Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimanakah hubungan antara unsur-unsur budaya terutama agama dan etnisitas dengan kompetisi politik menurut teori identitas sosial? (2) Bagaimanakah perkembangan lembaga-lembaga keagamaan di Maluku beserta konsekuensi-konsekuensi politik dan budaya yang menyertainya? (3) Bagaimana kita menggunakan teori identitas sosial untuk menganalisis dinamika politik di Maluku pada masa sekarang, terutama berkaitan dengan polarisasi agama dan etnisitas? Teori identitas sosial menyebutkan bahwa identifikasi kelompok adalah prasyarat utama untuk mendorong lahirnya favoritism kelompoknya sendiri dan permusuhan terhadap anggota-anggota kelompok lain. Agama dan etnisitas sebagai akibatnya memiliki konsekuensi secara teoretik sebagai sumber hubungan yang bersifat konfliktual antara kelompok-kelompok agama dan suku. Namun, dinamika politik kontemporer di Maluku sesudah konflik berakhir, menunjukkan bahwa polarisasi agama dalam politik tidak lagi menonjol dibandingkan beberapa periode sebelum konflik komunal. Sebagai implikasi teoretiknya, beberapa elemen dari teori identitas sosial kurang lagi relevan untuk menganalisa hubungan antara agama atau dalam politik kontemporer. Kata kunci: Agama, etnisitas, dan politik.
SEJARAH LISAN INTEGRASI PAPUA KE INDONESIA: PENGALAMAN ORANG KAIMANA PADA MASA TRIKORA DAN PEPERA Pamungkas, Cahyo
Paramita: Historical Studies Journal Vol 25, No 1 (2015): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v25i1.3423

Abstract

This article is addressed to describe the political development in Kaimana, West Papua, at the integration period between 1961 and 1969. The method of research employed by this study is oral history, which emphasize on interviews to several informants in Kaimana. However, the result of interviews were supported by archival studies to find accurate findings and analysis. Based on several historical narration, it is founded that the history of Kaimana in the Indonesian context is the history of struggle against Dutch colonialism. The history has built the Indonesian representation in Papua which always deal with Papua political identity constructed by nationalist Papua. From oral history, we reveal that Dutch officials and some groups of Papua implanted Papuans political identity based on racial differences. Another finding is the story about Let col. Untung Syamsuri, former Cakrabirawa commander, who were suspected involved in the Indonesian Communist Part coup in 1965. From several interviews, native people of Kaimana admired and respected a lot to this officer due to he has represented Indonesia in more humanize.Keywords: integration, Pepera, KaimanaArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses politik di Kaminana, Papua Barat, pada saat periode integrasi di tahun 1961 dan 1969. Metode penelitian ini menggunakan strategi sejarah lisan dan menekankan pada wawancara terhadap beberapa informan di Kaimana. Kemudian, hasil dari wawancara didukung pula dengan kajian arsip untuk menemukan keakuratan temuan dan analisis. Berdasarkan beberapa cerita sejarah, sejarah Kaimana dalam konteks Indonesia adalah sejarah tentang perlawanan rakyat dengan kolonialisme Belanda. Sejarah dibangunan dari representasi Indonesia, di mana selalu terkait dengan politik identitas masyarakat Papua. Berdasarkan sejarah lisan, terungkap bahwa Belanda dan beberapa orang Papua menanamkan bahwa identitas politik papua harus berdasar pada perbedaan ras. Selain itu, temuan lain adalah terkait cerita dari Letnan Kolonel Untung Syamsuri, mantan komandan Cakrabirawa, yang terlibat dalam “kudeta” Partai Komunis Indonesia di tahun 1965. Dari beberapa wawancara, orang asli Kaimana lebih mengagumi dan menghormati petugas Indonesia karena lebih humanis.Kata kunci: integrasi, Pepera, Kaimana 
Nationalism of Border Society: Case Study of Sangir People, Sangihe Regency Pamungkas, Cahyo
KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol 8, No 1 (2016): Komunitas, March 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i1.3669

Abstract

This study aims to describe how maintenance of nationalism has been conducted by the state toward border communities and how far citizens understand the concept of the Homeland and border, national pride, and apprehending the meaning of nationalism. The main source of data used in this study was the result of interviews, focus group discussions, participant observation, and literature studies conducted in Tahu, and Marore (Sangihe). The findings in this study are as follows. First, the acquisition of knowledge about the Homeland as a political concept, as well as national pride border communities today is increasing due to the development of information technology development and maintenance of nationalism efforts undertaken by the Government. Second, nationalism is defined by the state as measured by people’s understanding toward the concept of nationalism which is less relevant to the socio-economic context of low income border communities. Third, the maintenance of nationalism efforts can be done to accommodate and provide space for cultural identity development of border communities in Indonesia.
Nationalism of Border Society: Case Study of Sangir People, Sangihe Regency Pamungkas, Cahyo
KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture Vol 8, No 1 (2016): Komunitas, March 2016
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v8i1.3669

Abstract

This study aims to describe how maintenance of nationalism has been conducted by the state toward border communities and how far citizens understand the concept of the Homeland and border, national pride, and apprehending the meaning of nationalism. The main source of data used in this study was the result of interviews, focus group discussions, participant observation, and literature studies conducted in Tahu, and Marore (Sangihe). The findings in this study are as follows. First, the acquisition of knowledge about the Homeland as a political concept, as well as national pride border communities today is increasing due to the development of information technology development and maintenance of nationalism efforts undertaken by the Government. Second, nationalism is defined by the state as measured by people’s understanding toward the concept of nationalism which is less relevant to the socio-economic context of low income border communities. Third, the maintenance of nationalism efforts can be done to accommodate and provide space for cultural identity development of border communities in Indonesia.
The Contestation of Muslim and Special Autonomy in Papua Pamungkas, Cahyo
Religió: Jurnal Studi Agama-agama Vol 5 No 1 (2015): March
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.231 KB)

Abstract

Identitas politik orang Papua dianggap sebagai ras Melanesia dengan ciri-ciri yaitu orang yang berkulit hitam, rambut keriting dan beragama Kristen. Identitas politik semacam itu dipergunakan oleh orang-orang elit Papua sebagai alat perpolitikan, namun politik identitas tersebut menjadi agak berbahaya berkaitan dengan identitas Papua yang inklusif dan toleran. Pada kenyataannya, orang Papua asli dapat dibedakan menurut identitas agama mereka yang terdiri dari orang Kristen, Katolik dan Muslim. Hal tersebut menandakan bahwa ruang perdebatan untuk menentukan politik identitas Papua ditandai dengan proses negosiasi Kristen Papua (orang Papua yang beragama Kristen) dan Muslim Papua (orang Papua yang beragama Islam). Perbedaan penafsiran dari identitas Papua dibangun oleh para intelektual dan elit Papua yang ingin bersinggungan langsung dengan pengembalian identitas asli (re-papuanization). Artikel ini akan mengarah pada metode orang Islam dan Kristen Papua dalam mempertahankan identitas mereka dan mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari orang Papua. Artikel ini mencoba menjawab tiga pertanyaan terkait dengan (1) bagaimana Muslim Papua membangun identitas budaya mereka pada masa otonomi khusus; (2) bagaimana Muslim Papua memperjuangkan identitas budaya mereka bersamaan dengan Muslim imigran; dan (3) bagaimana Muslim Papua memperjuangkan identitas budaya mereka bersama dengan orang Kristen Papua. 
PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA 2018: POLITIK IDENTITAS, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN DAYA HIDUP ORANG PAPUA Pamungkas, Cahyo; Triindriasari, Devi
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (976.363 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.721

Abstract

Indonesia sekarang ini sedang menghadapi gelombang politik identitas baik di Pusat maupun di daerah-daerah. Selama ini, pemilihan kepala daerah sering menjadi arena politik identitas baik oleh kelompok yang dominan maupun yang tersubordinat, terutama dengan menggunakan isu agama. Kebanyakan pengamat politik identitas memfokuskan kajian pada penggunaan isu agama dalam ranah Pilkada seperti yang terjadi di DKI pada tahun 2017. Berbeda dengan studi-studi tersebut, artikel ini mengkaji penggunaan identitas etnik dalam Pilkada serentak di Provinsi Papua pada tahun 2018. Tujuan yang bersifat konseptual dari penelitian ini adalah sejauhamana penggunaan politik identitas dalam pilkada di Papua memperkuat atau memperlemah tata kelola pemerintahan dan daya hidup orang asli Papua pada masa mendatang. Sumber data dari penulisan artikel ini adalah pengamatan, wawancara, diskusi kelompok terpumpun di Jayapura pada bulan Mei dan Juni 2018 serta studi pustaka. Argumentasi yang dibangun dalam artikel ini adalah politik identitas sudah melekat pada pengalaman orang Papua dalam masa kolonial, Orde Baru, maupun Otonomi Khusus. Setelah Otsus, identitas kesukuan menguat kembali mengalahkan ke-Papua-an dalam ranah baru politik lokal. Sebagai akibatnya, Pemilu ditempatkan sebaai strategi dan siasat elit untuk memperebutkan sumber daya daripada membangun tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya hidup orang Papua. Indonesia is currently dealing with a wave of identity politics both at the national and at the regional level. During this time, the election of governor or regencies’ head was often the arena of identity politics by both dominant and subordinate groups, mainly by using religious issues. Most present studies of identity politics focus on the use of religious issues in the 2017 Jakarta gubernatorial election. Different from these studies, this research investigates the use of ethnic identity in the 2018 Papua gubernatorial election. Conceptual objectives of this research are how far the use of identity politics in the elections in Papua strengthens or weakens local governance and the life forces of indigenous Papuans in the future. This research uses observations, interviews and focuses group discussions in Jayapura and Wamena, between May and June 2018s. The argument of this study is that identity politics is inherent in the experience of Papuans in the colonial period, the New Order, and Special Autonomy. After Special Autonomy of Papua, tribal identity strengthens to defeat Papua in the new realm of local politics. As a result, most Papuan political elite place elections as a strategy for fighting over resources rather than building governance and improving the life forces of the indigenous Papuans.
NOKEN ELECTORAL SYSTEM IN PAPUA DELIBERATIVE DEMOCRACY IN PAPUAN TRADITION Pamungkas, Cahyo
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 19, No 2 (2017)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.579 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v19i2.389

Abstract

Studies of the noken system from the legal approach have been thoroughly investigated, particularly in the 2009 and 2014 elections and the 2014 presidential election in Papua. Several studies of state’s law explain that the noken system is legitimate according to Indonesian laws due to cultural characteristics of Papuan following Melanesian traditions. Different from those studies, this paper examines the noken system according to Habermas’ theoretical framework of deliberative democracy. This study argues that the noken system is strongly powerful as various cultural communities of native Papuans discuss it. The discussions are discursive practices and contestations to determine political decisions, such as certain political figure or political party to be voted in the election. The essence of the noken system is, therefore, a community's participation via consultations and discussions in deciding political choices collectively. Using literature review, the author discusses the implementation of the noken system in Papua province related to the concept of deliberative democracy. Findings indicate that the implementation of noken system reflects the practices of deliberative democracy, proposed by Habermas, at the village community level. In some cases, however, Papuan elites, who unilaterally decide all votes without any discussions and consent of their community, manipulate the noken system. Theoretically, the noken system shows that democracy is not only legislative procedures, but also an art of maintaining collectivism and social integration. Studi-studi mengenai legalitas penggunaan sistem noken dalam Pemilu 2009 dan 2014 dan pemilihan presiden 2014 di Papua telah banyak dilakukan. Beberapa studi menyatakan bahwa sistem noken tersebut sah dalam sistem hukum Indonesia karena menyesuaikan dengan karakteristik budaya orang Papua yang mengikuti tradisi Melanesia. Berbeda dengan studi tersebut, tulisan ini melihat sistem noken dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas. Studi ini berargumen bahwa sistem noken masih sangat kuat karena banyak didiskusikan oleh berbagai komunitas budaya orang asli Papua. Musyawarah dalam sistem noken merupakan praktik diskursif dan kontestasi untuk menentukan keputusan politik, seperti kandidat atau partai politik dalam Pemilu. Inti sistem noken adalah partisipasi masyarakat melalui konsultasi dan diskusi dalam menentukan pilihan politik secara kolektif. Dengan tinjauan pustaka, artikel ini membahas pelaksanaan sistem noken di Provinsi Papua terkait konsep demokrasi deliberatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem noken menggambarkan praktik demokrasi deliberatif di tingkat masyarakat desa. Namun, dalam beberapa kasus, sistem noken dimanipulasi oleh elit Papua, yang secara sepihak memutuskan semua suara tanpa adanya diskusi dan persetujuan dari komunitas. Secara teoritis, sistem noken menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya prosedur legislatif, tapi juga seni dalam menjaga kolektivisme dan integrasi sosial.
PEREMPUAN MUSLIM FAK-FAK: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PROSES PERDAMAIAN Pamungkas, Cahyo
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 11, No 2 (2009)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v11i2.243

Abstract

This paper is adressed to answer how the Papua Moslem Women of Fak-Fak overcome domestic violence. Refering to Marx and Engel, such violence rooted in a domination in the field of economics or in a capitalist mode of production as a continuation of class domination in the history of human being. Based on empirical data, it is found that structural factors such as economic condition contributes to the violence through economic pressures that being faced by poor families. Beside that, cultural factors also is acknowledged to cause violence through modernization, which reduced local cultural values. However, the violence can not be related to the local tradition of Bahamata people of Fak-Fak since the tradition respects and acknowledges the role of Women in their family and structure of tribe. To overcome the violence, some of Moslem women organization has campaigned and socialized of anti-domestic violence issues although it is still artificial.
Co-Authors Budi Sutrisno Triindriasari, Devi