<![CDATA[ABSTRAKPemerintah dalam upaya pembangunan nasional terutama dalam aspek sumber daya manusia, pemerintah menerbitkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan UU nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (UU BPJS). Sehingga pemerintah membentuk BPJS kesehatan, diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia mendapat jaminan sosial kesehatan. Akan tetapi didalam masyarakattimbul persepsi-persepsi dalam program yang digalang oleh pemerintah ini, yang mana persepsi tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengulas dengan melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik tetang BPJS Kesehatan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan”. Berdasarkan hal tersebuttujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan mengenai BPJS kesehatan ini beserta apa hambatan dan solusinya.Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor cabang BPJS kesehatan kabupaten Pasuruan dan di kelurahan Purwosari kabupaten Pasuruan. Dengan sample penelitiannya adalah 3 (tiga) orang dari pihak BPJS kesehatan cabang Pasuruan dan 5 (lima) orang dari masyarakat kelurahan Purwosari. Alat pengumpul data yang di gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu: (1) Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik mengenai BPJS Kesehatan di wilayah Kelurahan Purwosari sangat baik hingga mencapai angka 40% dari keseluruhan penduduk Kelurahan Purwosari. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (button-up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaandan pembangunan masyarakatnya. (2) hambatan-hambatan yang di dapat yaitu kurangnya komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS kesehatan. (3) untuk memperbaiki komunikasi masyarakat dan juga pemerintah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterima dalam masyarakat dan juga agar masyarakat mempunyai kesadaran bahwa program BPJS kesehatan ini memang benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi, Implementasi, Kebijakan Publik, BPJS KesehatanABSTRACTGovernment in national development efforts , especially in the aspect of humanresources , the government issued Law No. 40 of 2004 on national social security system (Navigation) and Law No. 24 of 2011 concerning the social security agency (BPJS) . So the government formed BPJS healthy , it is expected that all Indonesian citizens receive social security health . But in public perceptions arise in a program at the girder by this government , which can affect the perception of public interest to register as a participant BPJS . Based on that review by researchers to conduct research on “Public Participation in the Implementation of Public Policies on BPJS of Healhty at Purwosari Village Pasuruan Regency”. Based on the purpose of this study was to determine how much public participation in the implementation of policies on health and its BPJS obstacles and solusinya.Adapun location of this research is in the district health BPJS branch office and in the village Purwosari Pasuruan Pasuruan . With the research sample is three members of the health BPJS Pasuruan branches and five members of the village community Purwosari . Data collection tool that is in use is a form of primary data and secondary data. Data analysis technique used was qualitative. The results of the research are: (1) Public participation in the implementation of public policies on BPJS in the Village Purwosari very well until reaching 40% of the total population of the Village Purwosari. This is consistent with the opinion of Tilaar (2009:287) participation is a manifestation of the desire to developdemocracy through the decentralization process which sought, among others, the need for planning from below (button-up) by including the public in the process of planning and community development. (2) obstacles in the can that is the lack of communication between the government and communities. And lack of socialization conducted by the health BPJS. (3) to improve public communication and also the government that any government policies can be accepted in the society and also so that people have no awareness that health BPJS program is indeed done for the welfare of the community.Keywords: Participation, Implementation, Public policy, Health insurance]]>
