Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Responsibility of Obstetric and Gynecological Doctor for Abortion with Indication of Fetal Deffects Widyasih Pritasari; Sri Mugirahayu; Askan; Mohammad Zamroni; MokhamadKhoirul Huda
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 15 No. 3 (2021): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v15i3.16009

An undeveloped fetus in the mother’s womb leads to congenital disabilities where the baby can be fully dependent on his mother. Fetal defects in the Health Law are included in medical emergencies to be treated with full requirements and provisions regulated by law. Article 32 paragraph (1) points (a) and (b) of the Government Regulation on Reproductive Health explains the scope of indications of medical emergencies include a condition where it threatens the lives of mothers and babies and babies with disabilities where it resulted in a difficult for the baby to live outside the womb or the condition where the baby has some defects and cannot be cured. Article 75 paragraph (2) of the Health Law states if doctors do an abortion with indications of a medical emergency such as the fetus suffering from a severe genetic disease or congenital defects, the doctors cannot be convicted. So the principle of prudence is needed in determining the diagnosis to bring off an abortion because abortion is closely related to crime if it is not appropriately treated.

Pentingnya Kualitas Pelayanan (Service Quality) dalam Memenuhi Kepuasan Masyarakat (Society Satisfaction) Mohammad Zamroni; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 2 Volume V, Agustus 2005
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Dalam kehidupan organisasi publik, baik pemerintah ataupun swasta seperti halnya perusahaan-perusahaan sesungguhnya memiliki rencana, organisasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuannya. Namun demikian, keberhasilan suatu organisasi bisa dilihat dari kualitas pelayanan para pegawai dan karyawan dalam memenuhi kepuasan masyarakat atau pelanggan. Disisi lain. sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan mempunyai peran dalam merealisasikan kesuksesan tujuan organisasi dengan segala etos kerja, kecakapan, ketrampilan, dan daya usaha mereka. Ketidakmampuan organisasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat atau pelanggan dalam hal ini lebih disebabkan karena adanya kesenjangan jasa yang dinikmati konsumen dengan jasa yang diharapkan konsumen akibat tidak terpenuhinya harapan para pelanggan. Hal ini bisa diukur dengan beberapa dimensi yang meliputi; dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurence, dan empathy.

Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender Mohammad Zamroni
Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah Vol 14, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Secara kuantitas perempuan terbesar jumlah pemberian suaranya dalam pemilihan umum. Sehingga tuntutan peran dan partisipasi perempuan tidak hanya sekedar memilih. Perempuan mempunyai hak untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam bidang politik. Dalam membangun komunikasi politik, perempuan baik secara individu maupun kelompok memiliki alasan-alasan, implikasi dan peran yang memunculkan perannya di partai politik dan legislatif. Melalui komunikasi yang dibangun oleh kaum perempuan tersebut dengan masuk pada sistem politik seperti partai politik ataupun lembaga legislatif, mereka akan menempati posisi atau jabatan-jabatan strategis di dalamnya. Keberadaan perempuan tersebut dapatlah ditelaah melalui kajian komunikasi politik dan gender baik dalam bingkai konsep maupun tataran praktisnya.

Legal Liability of Advocates in Legal Services Contracts Mohammad Zamroni
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 3 No 1 (2020): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

The main role of an advocate is to help clients get a fair legal process. This role gives birth to high expectations of advocates so that clients give full confidence to advocates to represent their interests. But in practice, it is not uncommon for advocates to abuse the trust given by their clients. As recorded in the 2019 PERADI annual report which shows that advocates reported by their clients to the PERADI Honorary Board are increasing. Avocados do have immunity rights as regulated in Article 16 of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates jo. the decision of the Constitutional Court through decision No. 26 / PUU-XI / 2013. But of course, advocates cannot always protect their immune rights, especially if advocates violate the law and harm the interests of their clients. This study aims to analyze the legal responsibilities of lawyers who violate the law while carrying out their profession and are bound in a legal services contract. This research is normative legal research. The approach used in this research is the conceptual approach, the legislation approach, and the case approach. This research concludes that even though law violations were carried out by lawyers while carrying out their profession and based on a contract, advocates remain responsible, both civil and criminal. While the right to immunity can only be used as a basis for legal protection when advocates in good faith in defending the interests of their clients.

TELAAHAN PROGRESIF: IMPLEMENTASI ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK (REVERSED ONUS) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (PROGRISSIVE REVIEW: VERIFICATION REVERSE PRINCIPLE IMPLEMENTATION (REVERSED ONUS) AGAINST CORRUPTION) Mohammad Zamroni
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Masalah korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalanhukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya,karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya denganpolitik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan sejak duluternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal tersebut antaralain disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu: kompleksitas persoalankorupsi, kesulitan menemukan bukti, dan adanya kekuatan yang menghalangipemberantasan korupsi. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkanakhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidanayang terjadi, menemukan pelaku serta menghukum pelaku dengan sanksipidana, baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isupengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti konsepsi tentangsistem pembuktian terbalik terkait tindak pidana dan instrumen hukum pidanabelum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.Selanjutnya, mengenai sistem atau beban pembuktian dalam tindak pidanakorupsi, ternyata dalam praktek dijumpai banyak kendala karena pelaku tindakpidana korupsi melakukan kejahatannya dengan sangat rapi dan sistemik.Salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi keadaan tersebut adalahmelalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun2010, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah mencantumkanketentuan mengenai pembuktian terbalik (reversal burden of proof). Persoalannyakemudian adalah apakah ketentuan tersebut telah diterapkan secara tepat danutuh dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sehingga implementasinyadapat berjalan dengan efektif sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERPPU (PRESIDENT’S AUTHORITY TO ISSUE PERPPU) Mohammad Zamroni
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, kedudukan dan peran Perppu menjadi cukupsignifikan dalam konteks penyelesaian persoalan bangsa yang bersifat mendesak dan gentingsebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Sebagai contoh, misalnya persoalan mengenai penyelenggaraan Pemilihan KepalaDaerah di beberapa kota atau kabupaten yang hanya diikuti oleh 1 pasangan calon kepaladaerah, sementara Undang-undang belum menyediakan instrumen pengaturan yang memadaiuntuk itu. Di sisi lain, semangat demokrasi yang begitu besar mendorong Pemerintah untukmemperbolehkan calon pasangan tunggal tersebut ikut dalam kontestasi Pilkada. Kondisidemikian tentunya akan menimbulkan ketidakpastian atau bahkan konflik hukum yang cukupserius sehingga perlu segera diantisipasi secara tepat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaanpemerintahan. Pada titik ini maka Perppu menjadi alternatif solusi penyelesaian yang tepat.Meskipun demikian, seyogyanya Presiden dalam mengeluarkan Perppu juga harusmemperhatikan syarat dan ketentuan (norma) yang telah digariskan oleh konstitusi. Sehinggadiharapkan Perppu yang ditetapkan Presiden dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsiphukum yang berlaku di Indonesia.

MENGUKUR KONSEPTUALITAS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MEASURING CONCEPTUALITY OF JUDICIAL REVIEW OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEUW OF LAW Mohammad Zamroni
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v8i1.351

In circumstances which forced the crisis, according to the constitution the presidentis given the right to establish government regulations in the legislation replacement (oftenabbreviated Perppu). at the same time, based upon Constitution of the Republic ofIndonesia Year 1945 and the law 10 of 2004 on Legislation Procedure, perpu thesame position or in parallel with the law. Therefore, the issuance and executionperppu closely monitored by the parliament through the mechanism of approval orrejection as defined in the constitution. However, in practice not uncommon in thedeviation or deviation to the implementation of constitutional mechanisms such perppu.of them is about the execution time inconsistency or delivery to the House for approvalor perpu perpu rejection. in addition, concerning the legal status at the time wasrejected by Parliament perppu perppu formal justice also cause problems. based on these things, it must be the Judicial Review Perppu the constitutional court for thesake of the constitution and rule of law in Indonesia.

MENGUKUR KONSEPTUALITAS PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MEASURING CONCEPTUALITY OF JUDICIAL REVIEW OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEUW OF LAW Mohammad Zamroni
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, berdasarkan konstitusi Presidendiberikan hak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai penggantiundang-undang (yang sering disingkat dengan Perppu). Pada saat bersamaan,berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, Perppu diposisikan sederajat atau sejajar dengan undangundang. Oleh karena itu, maka penerbitan dan pelaksanaan Perppu harusdiawasi secara ketat oleh DPR melalui mekanisme persetujuan atau penolakansebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Namun demikian, dalam prakteknyatidak jarang ditemui deviasi atau penyimpangan terhadap pelaksanaanmekanisme konstitusional Perppu ini. Di antaranya adalah mengenaiinkonsistensi pelaksanaan waktu atau masa pengajuan Perppu tersebut kepadaDPR untuk disetujui atau ditolaknya Perppu. Di samping itu, mengenai statushukum Perppu pada saat Perppu tersebut ditolak oleh DPR secara yuridis formaljuga menimbulkan persoalan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudahselayaknya Perppu dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Konstitusi demitegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia.

PEMBUATAN BAK SAMPAH UNTUK PEDULI LINGKUNGAN DI DESA NGARESREJO KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO M. Farkhan; Mohammad Zamroni; Gusti Ardiansyah; Moch Hatta
Among : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/ajpm.v1i1.320

Hidup bersih, sehat, bahagia dan sejahtera lahir batin adalah dambaan setiap orang. Hidup berkecukupan materi bukan jaminan bagi seseorang bisa hidup sehat dan bahagia. Mereka yang kurang dari sisi materi juga bisa menikmati hidup sehat dan bahagia. Sebab, kesehatan terkait erat dengan perilaku atau budaya. Perubahan perilaku atau budaya membutuhkan edukasi yang terus-menerus. Dalam hal ini sikap kepedulian lingkungan harus dipupuk terus menerus supaya nantinya menjadi manusia yang mempunyai kepedulian lingkungan yang tinggi sehingga tidak lagi terjadi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia di kemudian hari. Selama ini anggapan hidup bersih dan sehat adalah tanggung jawab dokter atau bidang kesehatan. Padahal anggapan seperti itu tidak dibenarkan, karena hidup bersih dan sehat adalah hak dan kewajiban semua orang. Ketika sikap manusia mengenai lingkungan dan dampak dari kegiatan manusia sangat tidak terurus dan terpikirkan, saat lingkungan rusak dan ekosistem hancur maka keseimbangan antara kehidupan dengan kehidupan lainnya akan berubah, hal ini memberikan dampak negatif bagi setiap makhluk hidup yang ada disekitarnya. Maka dengan demikian dibutuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Dengan adanya sikap peduli terhadap lingkungan akan menjadikan suasana yang nyaman, tentram, bebas dari kerusakan lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan bisa ditunjukkan dengan adanya sikap yang positif terhadap lingkungan. Seperti menjaga keseimbangan lingkungan memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sampai menjaga lingkungan dari polusi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong masyarakat lebih peka terhadap rasa kepedulian terhadap lingkungan, pelaksanaan kegiatan pembuatan bak sampah ini direalisasikan pada lingkungan RT 06 RW 01 Desa Ngaresrejo. Meskipun masih pada scope yang masih kecil diharapkan kegiatan ini memberikan reaksi pada lingkungan RT yang lain untuk lebih peduli pada kebersihan dan sampah. Kegiatan dilaksanakan selama bulan Agustus 2015. Melibatkan mahasiswa dan masyarakat setempat. Sambutan yang sangat baik dari masyarakat setempat dengan bergotong-royong membangun bak sampah, 3 buah bak sampah dibangun dengan penempatan lokasi : 2 pada batas-batas lingkungan RT 06 dan 1 pada wilayah pertengahan RT 06. Harapan telah dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini kondisi lingkungan lebih bersih dan masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan serta dapat merawat fasilitas bak sampah.

Your Finger, your Tiger: Netiquette Violations of the Microcelebrity Parody Content on Social Media Yanti Dwi Astuti; Mohammad Zamroni
MediaTor (Jurnal Komunikasi) Vol 15, No 2 (2022): (Accredited Sinta 2)
Publisher : Unisba Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mediator.v15i2.10322

Netiquette is still lacking among Indonesian netizens. One of the netiquette violations was carried out by micro-celebrities Tri Suaka and Zinidin Zidan, who virally recorded and distributed mocking parody videos of Andika Kangen Band. This research aims to uncover the phenomenon of the practice of violating netiquette by microcelebrities using the constructivism paradigm with qualitative content analysis methods in order to draw a conclusion from the meaning of a text in the video. The audience here plays two roles at once, namely consumers and producers. The theories used are of Digital Literacy, Social Media and Netiquette. The results of the study reveal that internet ethics violations occur due to the anonymous and confidential nature of digital media resulting in no recognition of identity, misinterpretation of digital rights related to unlimited freedom of expression, and excessive use of social media time by netizens. Research has also found that netizens more easily show attitudes and opinions that are usually hidden from others due to social and economic conditions that make them anxious and frustrated, consumption of and belief in hoaxes, low awareness of ethics and morality, and lack of understanding about sanctions for ethical violations related to digital media.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search