<![CDATA[Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak merupakan bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah karena rakyat bisa memilih secara langsung para pemimpin yang dikehendakinya. Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan perangkat perundang-undangan untuk mendukung kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan serta permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak serta upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan problematika tersebut untuk mewujudkan pemilihan yang lebih demokratis dan ideal bagi daerah. Metode penelitian berupa penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan socio legal research. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018 masih ditemukan berbagai permasalahan dari sejak tahapan dimulai sampai pada hasil Pemilihan, untuk itu perlu dilakukan pembaharuan perundang-undangan Pemilihan kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang rasional agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah berikutnya dapat terlaksana lebih demokratis sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi daerah. The direct and simultaneous election of regional heads is a tangible form of implementing regional autonomy because the people can directly elect the leaders they want. Therefore, the government has prepared legislation to support the direct election of regional heads. The problems discussed in this study are how the implementation and problems that occur in direct and simultaneous regional head elections and the efforts that can be made to resolve these problems to realize a more democratic and ideal election for the region. The research method is in the form of descriptive empirical legal research with a socio legal research approach. The results of the study show that the implementation of direct and simultaneous regional head elections in 2015, 2017 and 2018 still found various problems from the stage starting to the election results, for this reason it is necessary to reform the legislation on regional head elections based on rational democratic principles. so that the implementation of the next regional head election can be carried out more democratically according to the aspirations of the people and regional conditions.]]>
