Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Manajemen Pemasaran Produk Gula Semut Berbasis Kemitraan Di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar Deni Kamaludin Yusup; Ayi Yunus Rusyana; Irna Fitrianingsih
Al-Khidmat Vol 1, No 1 (2018): Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v1i1.3322

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh temuan awal dalam kegiatan KKN SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada pertengahan 2016, tepatnya di Desa Binangun Keca-matan Pata¬ruman Kota Banjar. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan kepada alasan bahwa Desa Binangun memiliki karakteristik yang unik, yakni selain menjadi daerah pertanian, sebagian masyarakatnya – terutama kalangan perempuan – juga memiliki profesi sebagai pengrajin dan sekaligus produsen industri rumahan (home industry), seperti: Gula Semut, Dodol, Wajit, Keripik, Kerupuk, Teng Teng, dan sejenisnya. Namun kebanyakan dari mereka belum memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi bisnis yang baik, terutama dalam memasarkan produk-produknya. Implikasinya adalah pemasaran produk gula semut dan pendapatan hasil usaha mereka kurang optimal, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Padahal Desa Binangun ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata di Kota Banjar. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dikem¬bangkan melalui kemitraan antara lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan, yang difokuskan pada manajemen pemasaran produk gula semut di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Analisis Deterministik Kausal Secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana di Era 4.0 Muhamad Ghofir Makturidi; Ayi Yunus Rusyana; Hisam Ahyani
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 2, No 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1, MARET 2022
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v2i1.711

Introduction: Crime and punishment in the 4.0 era are 1) a behavior, 2) a type of social phenomenon in interactions that are built between humans, 3) natural and social phenomena, 4) including interactions between people in social life, 5) considered as a process deterministic mechanics based on the law of causality. So that nowadays the study of crime and punishment in the 4.0 era needs to be developed in order to realize national development.Purposes of the Research: To uncover and explore deterministics based on the law of causality, which causes criminal liability in Era 4.0, which needs to be developed in order to realize national development.Methods of the Research: This research method is a normative research where causal deterministics in era 4.0 are aimed at sentencing and are not only based on the concept of retributive justice alone, but also on the principle of benefits generated in the sense of aiming to prevent the recurrence of similar crimes and thereby create order and national security.Results of the Research: I that crime and punishment against socially causal deterministic challenges that lead to criminal responsibility in the 4.0 era is a necessity as Satjipto Rahardjo revealed that the law always develops following human development and following the needs and values that live in humans to realize social justice for all citizens Indonesia, especially for society 5.0, especially in terms of digitalization through modern law as a new and renewable breakthrough and making changes to the legal paradigm according to the demands of the times.

KONSEP ETIKA PRODUKSI MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI Mega Silvia; Yadi Janwari; Ayi Yunus Rusyana
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v5i1.484

The ethics of production is the most important element in a process or in an economic system, because in production it is regulated how the use of production ethics and what can be produced in order to be utilized by humans in meeting their needs, a very big problem felt by Muslims today when faced with a contemporary economic system that is free of value, namely capitalist and socialist economic systems. The purpose of writing this article is to find out how Muhammad Nejatullah Siddiqi thought about the ethics of production and how the factors of production according to Muhammad Nejatullah Siddiqi. The research method used by the author is a library research method with a qualitative approach that is a technique of collecting data from books, journals, articles and the internet related to the problems studied. The results stated that Muhammad Nejatullah Siddiqi's thoughts can be understood justice in production that is to put the value of justice by producing and utilizing goods in a circle that is halal to the needs of humans, because in this way they improve the standard of living and obtain wealth.

Socially Causal Deterministic Analysis that Causes Criminal Liability in Era 4.0 Hisam Ahyani; Muhammad Ghofir Makturidi; Ayi Yunus Rusyana
Sociometry Journal of Social Science, Art and Humanity Vol 1 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/sociometry.v1i3.1752

Crime and punishment in the 4.0 era are 1) a behavior, 2) a type of social phenomenon in interactions that are built between humans, 3) natural and social phenomena, 4) including interactions between people in social life, 5) considered as a process deterministic mechanics based on the law of causality. So that nowadays the study of crime and punishment in the 4.0 era needs to be developed in order to realize national development. This research method is a normative research where causal deterministics in era 4.0 are aimed at sentencing and are not only based on the concept of retributive justice alone, but also on the principle of benefits generated in the sense of aiming to prevent the recurrence of similar crimes and thereby create order and national security. The results of the study indicate that crime and punishment against socially causal deterministic challenges that lead to criminal liability in the 4.0 era is a necessity as Satjipto Rahardjo revealed that law always evolves following human development and follows the needs and values that live in humans to realize social justice for people. all Indonesian citizens, especially for society 5.0, especially in terms of digitalization through modern law as a new and renewable breakthrough and making legal paradigm changes according to the demands of the times.

Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Maslahah Al-Syaitibi Neni Hardiati; Ayi Yunus Rusyana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v5i02.5943

Penelitian ini menjelaskan mengenai penyelesaian konflik ekonomi syariah melalui jalur non litigasi dalam perspektif teori maslahah al-Syaitibi. Saat ini penyelesaian ekonomi syariah sudah diatur dalam UU Peradilan Agama bahwa yang menyangkut ekonomi syariah harus dilakukan pada Pengadilan Agama. Namun, dalam Islam sudah sejak dulu dikenal bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik bisa diselesaikan diluar pengadilan, hal ini juga menjadi penting sebab dengan penyelesaian diluar pengadilan meminimalisir beresiko yakni biaya rendah bahkan bisa gratis. Rasulullah SAW pun menuntut umatnya dalam menyelesaikan suatu konflik dengan cara damai maupun musyawarah. Sebab musyawarah adalah suatu yang baik dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatife sehingga dapat mendeskripsikan teori maslahah Al-Syaitibi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada jalur non litigasi ialah agar tercapai tujuan banyak kemaslahatan dan meminimalkan ketidakadilan, dengan menggunakan teori maslahah Al-Syatibi. Dari dasar itu semua berhak mendapatkan kebebasan dalam meyelesaikan sengketa ekonomi syariah baik jalur litigasi maupun non litigasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada prinsip-prinsip teori maslahah Al-Syaitibi yang bisa digunakan yakni ada tiga dalam menilai suatu maslahah. Pertama, maslahah yang ditujukan oleh dalil syara’ agar diterima. Kedua, maslahah yang ditujukan oleh dalil syara’ untuk ditolak. Ketiga yakni dibagi dua, pertama maslahat yang ditujukan oleh dalil khusus namun dapat membenarkan maupun tidak, namun ada maslahat yang sejalan dengan nash itu. Kedua maslahah yang tidak ditujukan oleh dalil syara’ yakni dapat membenarkan maupun tidak dan maslahah tersebut seiring dengan suatu tindakannya, ini sering disebut maslahah mursalah. Hal ini dalam penyelesaian sengeketa ekonomi syariah termasuk kepada maslahah mursalah.Kata Kunci: Al-Syaitibi; Mashlahah; Sengekta Ekonomi Syariah Settlement of Sharia Economic Conflicts through Non-Litigation Paths in the Perspective of Maslahah Al-Syaitibi TheoryAbstractThis study describes the resolution of sharia economic conflicts through non-litigation channels in the perspective of the maslahah al-Syaitibi theory. Currently, the settlement of sharia economics has been regulated in the Judicial Law that concerning sharia economics must be carried out in the Religious Courts. However, in Islam it has been a long time since resolving a conflict can be resolved out of court, this is also important because out-of-court settlement carries the risk of low costs and even free of charge. Rasulullah SAW also asked his people to resolve a conflict by peaceful means or deliberation. The method used is descriptive qualitative method, trying to describe Al-Syaitibi's maslahah theory in resolving sharia economic disputes on a non-litigation path, namely in order to achieve the goal of many benefits and minimize injustice, using Al-Syatibi's maslahah theory. From that basis, all have the right to freedom in resolving sharia economic disputes, both litigation and non-litigation channels. The results of the study show that there are principles of Al-Syaitibi's maslahah theory that can be used that there are three in assessing a maslahah. First, the maslahah indicated by the syara' argument to be accepted. Second, the maslahah intended by the syara' argument to be rejected. The third is divided into two, first, the benefits that are addressed by specific arguments but can be confirmed or not, but there are benefits that are in line with the text. The two maslahahs that are not addressed by the syara' argument that can be justified or not and the maslahah is in line with an action, this is often called maslahah mursalah. This is in the settlement of sharia economic disputes, including the maslahah mursalah.Keywords: Al-Syaitibi; Mashlahah; Sharia economic disputes

ECONOMIC THOUGHT OF AL-MAWARDI: ANALYSIS OF EDUCATOR SALARY POSITION Ayi Yunus Rusyana; Doli Witro
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Al-Mawardi is one of the great thinkers of Islam in the Middle Ages. He believes that to achieve prosperity in a country, the human mind has an integral role in improving people's welfare and carrying out economic and religious activities. Every government endeavor is expected to align toward specific goals and objectives, particularly in financing education. It is the state that governs the educators' rights and also ensures that educators carry out their teaching obligations. Educators must prioritize student learning and achievement goals. This paper discusses al-Mawardi's economic thinking and focuses on the role of educator's salary. This paper aims to encourage educators that teaching is not just only a job but also has ramifications in the afterlife. Research for this article used a blend of qualitative interviews, as well as contemporary literature review. The data is presented in a narrative-descriptive manner and was analyzed using the Miles and Huberman data reduction method. The results show that, according to al-Mawardi, the state must provide substantial support for education which includes: the provision of adequate educational facilities and a commensurate salary for educators—even utilizing natural resources or other creative methods to pay educators' salaries.================================================================================================== ABSTRAK – Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi: Analisis terhadap Gaji Pendidik. Al-Mawardi merupakan salah satu pemikir besar Islam yang hidup di abad pertengahan. Dia melihat agar tercapainya kesejahteraan dalam suatu negara, akal manusia memiliki peran yang urgen sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjalankan kegiatan ekonomi dan agama. Setiap implementasi yang dilakukan pemerintah diharapkan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Khusus dalam pembiayaan pendidikan, bukan hanya negara yang harus memberikan hak pendidik, tetapi pendidik juga harus menjalankan kewajiban sebagai pengajar. Bukan hanya agar kewajibannya terlaksana, namun pendidik harus mengutamakan apakah murid mendapatkan ilmu atau tidak. Tulisan ini membahas mengenai pemikiran ekonomi al-Mawardi yang difokuskan kepada kedudukan gaji yang diterima pendidik. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pendidik, bahwa mengajarkan suatu ilmu bukan hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, namun juga dapat bermanfaat dan berguna di akhirat. Artikel ini menggunakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Artikel ini bersifat penelitian pustaka. Data disajikan dengan naratif-deskriptif dan dianalisis dengan metode analisis data yang diperkenalkan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, menurut al-Mawardi, negara harus memberikan dukungan yang sangat besar terhadap pendidikan. Dukungan yang besar tersebut tercermin dalam bentuk penyediaan sarana pendidikan yang memadai dan gaji yang layak untuk pendidik. Negara harus selalu siap menyediakan gaji untuk pendidik. Bahkan dalam pandangan al-Mawardi, negara harus memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk membayar gaji pendidik.

بيت الإعتدال الديني ونشر قيم الوسطية في مرحلة الجامعـية Rosihon Anwar; Ayi Yunus Rusyana; Aceng Abdul Kodir; Agung Purnama
Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam Vol 11, No 01 (2022): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v11i01.1867

تبحث هذه الدراسة في فكرة الإعتدال الديني ودور بيت الإعتدال الديني في جامعة كمؤسسة خاصة بجامعة سونان جونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندونج إندونيسيا في تجسيد فكرة الوسطية والإعتدال الديني في إندونيسيا. وباستخدام المنهج الوصفي، تستكشف الدراسة مفهوم بيت الإعتدال وتطبيقها في نشر وتكريس القيم الإسلامية النبيلة التي تؤكد على وسطية الإسلام. ومن خلال بيت الإعتدال الديني، تضع الجامعة نفسها كمؤسسة تعليمية دينية في طليعة تنفيذ وتعزيز الوسطية. وقد ظهر ذلك من خلال عملية التدريس والتعلم وتقوية المناهج الدراسية والتدريب والبحث عن القيم الدينية المعتدلة.

Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia Shofya Humaira Siti Salma; Ayi Yunus Rusyana
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 1, Juli 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i1.1705

Abstract. Caliph umar ibn abdul aziz has a significant role to advance his country's economy. Of course, decisions made and standards set during his reign had a bearing on this. Unlike the previous caliph who was devoted only to maintaining his position of power, umar bin abdul aziz's policy was more concerned with the increasing well-being of his people. Based on the incident, the study is trying to understand how umar bin abdul aziz's ideas are implemented in such a way that it can have a positive impact on people and countries. Researchers adopt descriptive methodologies and apply qualitative methodologies. Books, journals, and the Internet are used as sources for data collection procedures. A descriptive analysis is the technique for analysis used. The findings suggest that umar bin abdul aziz's policies at the time were to set up an economy without borders, to master zakat and banking strategies, kaharaj, jizyah and usyr, while ghanimah, and fai' was not overly focused, and to care for agricultural management and infrastructure development. This enabled umar bin abdul aziz to achieve economic success. For this reason, also, umar's economic policy could be implemented in today's Indonesian government as well as in Indonesia's managed to provide more than tax revenues. Abstrak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki peran yang berjasa besar dalam memajukan perekonomian negaranya. Tentu saja, keputusan yang diambil dan standar yang ditetapkan selama pemerintahannya berdampak pada hal ini. Berbeda dengan para khalifah sebelumnya yang hanya mementingkan mempertahankan posisi kekuasaannya, kebijakan Umar bin Abdul Aziz lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan kejadian tersebut, penelitian ini berusaha memahami bagaimana gagasan Umar bin Abdul Aziz diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Peneliti mengadopsi metodologi deskriptif dan menerapkan metodologi kualitatif. Buku, jurnal, dan internet digunakan sebagai sumber untuk prosedur pengumpulan data. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz saat itu adalah mendirikan perekonomian tanpa batas, menguasai strategi penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, kaharaj, jizyah dan usyr, sementara ghanimah, dan fai' tidak terlalu difokuskan, serta memperhatikan pengelolaan pertanian dan pembangunan infrastruktur. Hal inilah yang memungkinkan Umar bin Abdul Aziz meraih kesuksesan di bidang ekonomi. Untuk itu, kebijakan ekonomi Umar juga dapat diaktualisasikan di masa pemerintahan Indonesia saat ini seperti halnya dalam pengelolaan zakat yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara selain dari pajak.

PINJAMAN ONLINE BERBASIS APLIKASI KREDIVO DALAM PRESPEKTIF TAQNIN AL-AHKAM Ziyana Nur Hida; Ayi Yunus Rusyana
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 18, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-maslahah.v18i2.2307

Artikel ini membahas teori hukum positif dengan para penganut dari positivisme hukum, dihubungkan dengan relevansi Hukum Islam pada konsep taqnin Al-Ahkam tentang Pinjaman online berbasis aplikasi kerdivo. Para penggagas teori hukum positif, diantaranya Jeremy Bentham, John Austin, Hans Kelsen dan HLA Hart merupakan para filsuf hukum, atas pemikirannya yang berbeda lahir pula beberapa teori hukum dari masing-masing namun tetap berada dalam lingkup aliran positivisme hukum. Hirarki hukum di Indonesia merupakan salah satu hasil adopsi teori hukum yang dicetuskan Hans Kelsen yakni Grundnorm (Hirarki hukum), yang merupakan pengaruh dari hukum belanda selama menjajah Indonesia. Sebagai kehidupan masyarakat muslim di Indonesia aturan dalam bertindak dibutuhkannya pedoman yang bersumber dari Qur`an dan Sunnah yang kemudian mewujudkan adanya Undang-undang nasional yang mengandung aturan Hukum Islam atau disebut juga Taqnin Al-Ahkam atau positivisasi Hukum Islam. Metode penelitian dalam artikel ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, untuk meninjau hirarki perundangan dalam pinjaman online berbasis aplikasi kredivo dan menghasilkan kepastian hukum sebagai perlindungan transaksi pinjam-meminjam yang dapat dihubungkan pada cara pandang Hukum Islam. Berkembangnya zaman dan teknologi memunculkan banyak inovasi baru terutama dalam transaksi keuangan, hal ini memberikan banyak kemudahan namun tidak luput pula dari risiko salah satunya adalah jasa pinjaman digital sekaligus pembiayaan kredit online berupa aplikasi kredivo. Sebagai masyarakat muslim yang tergiur dengan pernyataan bunga 0% banyak yang tergiur menggunakannya tanpa melihat sisi Hukum Islam dalam bertransaksi ekonomi.

Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia Shofya Humaira Siti Salma; Ayi Yunus Rusyana
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 1, Juli 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i1.1705

Abstract. Caliph umar ibn abdul aziz has a significant role to advance his country's economy. Of course, decisions made and standards set during his reign had a bearing on this. Unlike the previous caliph who was devoted only to maintaining his position of power, umar bin abdul aziz's policy was more concerned with the increasing well-being of his people. Based on the incident, the study is trying to understand how umar bin abdul aziz's ideas are implemented in such a way that it can have a positive impact on people and countries. Researchers adopt descriptive methodologies and apply qualitative methodologies. Books, journals, and the Internet are used as sources for data collection procedures. A descriptive analysis is the technique for analysis used. The findings suggest that umar bin abdul aziz's policies at the time were to set up an economy without borders, to master zakat and banking strategies, kaharaj, jizyah and usyr, while ghanimah, and fai' was not overly focused, and to care for agricultural management and infrastructure development. This enabled umar bin abdul aziz to achieve economic success. For this reason, also, umar's economic policy could be implemented in today's Indonesian government as well as in Indonesia's managed to provide more than tax revenues. Abstrak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki peran yang berjasa besar dalam memajukan perekonomian negaranya. Tentu saja, keputusan yang diambil dan standar yang ditetapkan selama pemerintahannya berdampak pada hal ini. Berbeda dengan para khalifah sebelumnya yang hanya mementingkan mempertahankan posisi kekuasaannya, kebijakan Umar bin Abdul Aziz lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan kejadian tersebut, penelitian ini berusaha memahami bagaimana gagasan Umar bin Abdul Aziz diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Peneliti mengadopsi metodologi deskriptif dan menerapkan metodologi kualitatif. Buku, jurnal, dan internet digunakan sebagai sumber untuk prosedur pengumpulan data. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz saat itu adalah mendirikan perekonomian tanpa batas, menguasai strategi penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, kaharaj, jizyah dan usyr, sementara ghanimah, dan fai' tidak terlalu difokuskan, serta memperhatikan pengelolaan pertanian dan pembangunan infrastruktur. Hal inilah yang memungkinkan Umar bin Abdul Aziz meraih kesuksesan di bidang ekonomi. Untuk itu, kebijakan ekonomi Umar juga dapat diaktualisasikan di masa pemerintahan Indonesia saat ini seperti halnya dalam pengelolaan zakat yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara selain dari pajak.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search