Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Environmental Characteristics of Slum Settlements in Batang Arau Village of Padang City Aziz, Rizki -; Noer, Melinda; Risna, Lisa
Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability Vol. 3 No. 4 (2019): December
Publisher : Research Centre of Inorganic Materials and Complexs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.15 KB) | DOI: 10.26554/ijems.2019.3.4.121-127

Abstract

In order to comprehend the problems of slums comprehensively, knowledge of the environmental characteristics of slums is needed based on the classification of aspects of facilities, infrastructure, social, economic, and disaster (hazard). This study aims to understand the characteristics of the environment in the form of infrastructure, social, economic, and slum disasters in the Batang Arau Village, Padang City. Primary data were obtained through field observations and interviews with 80 informants, while secondary data obtained from related documents and regulations. The physical condition of the area is that the regularity of residential buildings is only 102 units of households with the level of regularity of buildings, only 0.26%. The level of residential building density of 522.36 units / Ha, with the feasibility of residential buildings, is only 0.76%. Accessibility following technical requirements is only 0.40%. The condition of the drainage network that meets the minimum quality standard is 0.19%. The number of houses served with water facilities for basic needs of 0.58% with the fulfillment of 0.47%. The percentage of family latrines according to technical requirements of 0.41%, and the amount of domestic household waste that is transported at least twice a week is 49%. Socially, the number of people by sex is almost the same, with the distribution of the productive age of the population of 69.32% of the total population, the level of education varies but in general is high school education, and the most dominant ethnic group in this area is the Minangkabau. From an economic aspect, people's income varies, with work predominantly being fishermen and trade/services. This area is located on a hillside, making it prone to landslides, and due to dense houses, this area is also prone to fires.
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) KOTA PADANG Dewi, Dona Sari; Noer, Melinda; Syarfi, Ira Wahyuni
MEDIA BINA ILMIAH Vol 14, No 3: Oktober 2019
Publisher : BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v14i3.433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) serta menganalisis pengaruh penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Alat analisis yang digunakan adalah ordinal least square (OLS) atau regresi linear berganda. Sampel penelitian berjumlah 51 orang yang dipilih dengan cara random sampling dari 104 populasi. Hasil penelitian tujuan satu didapatkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan KJKS BMT Kota Padang dilihat dari potret manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KJKS BMT Kota Padang diperoleh hasil penilaian sebesar 92,96% yang berarti masuk dalam kategori sangat baik dalam meminimalisir risiko yang terjadi di dalam pembiayaan dengan adanya fungsi identifikasi, pengukuran, pemantuauan, dan pengendalian terhadap risiko pembiayaan sedangkan hasil untuk tujuan dua adalah variabel penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah dengan nilai signifikansi 0,000 sedangkan secara individual hanya variabel pengendalian pembiayaan yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah dengan nilai signifikansi 0,000. Secara bersama-sama variabel penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah sebesar 60 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Saran yang bisa diberikan adalah KJKS BMT perlu mengembangkan metode yang tepat untuk penerapan manajemen pembiayaan bermasalah serta perlu ditingkatkan pengawasan  dan pendampingan kepada KJKS BMT yang ada di Kota Padang
ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS MANGGIS DAN DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DI KOTA PADANG Hadi, Eki Amnur; Noer, Melinda; Syarfi, Ira Wahyuni
MEDIA BINA ILMIAH Vol 14, No 4: Nopember 2019
Publisher : BINA PATRIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v14i4.449

Abstract

Manggis di Kota Padang merupakan salah satu komoditas unggulan namun produksinya masih mengalami fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas manggis di Kota Padang dan menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas manggis di Kota Padang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif menggunakan alat ukur Policy Analisis Matrix (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usahatani manggis di Kota Padang telah memiliki daya saing berdasarkan perolehan keuntungan privat dan keuntungan sosial serta keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif dinyatakan dengan nilai PCR sebesar 0,92 < 1. Keunggulan komparatif dicerminkan dengan nilai DRC sebesar 0,69 < 1. Nilai PCR dan DRC yang lebih kecil dari satu menunjukkan komoditas tersebut memiliki daya saing. Semakin rendah nilai tersebut atau hampir mendekati 0, maka komoditas tersebut memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing merupakan suatu cara dasar untuk meningkatkan nilai tambah dengan menyediakan kesempatan kerja bagi pengangguran untuk menurunkan angka kemiskinan, jika komoditas tersebut berdaya saing maka komoditas itu mampu mempertahankan posisi perekonomian suatu wilayah. Harga output belum berpihak kepada petani manggis di Kota Padang yang mana harga output privat lebih murah yaitu Rp 10.000,00 dibandingkan harga output sosial yaitu Rp 10.391,00. Sehubungan dengan harga output, kebijakan pemerintah terhadap input yaitu kebijakan subsidi pupuk menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh petani lebih kecil dibandingkan tanpa adanya subsidi namun keuntungan yang diterima petani lebih kecil, hal ini disebabkan karena harga output privat manggis lebih murah dibandingkan harga output sosial manggis
MEMBANGUN PERILAKU KONSUMSI MELALUI PENGETAHUAN KONSUMEN BERBASIS KOMUNITAS (SUATU KAJIAN LITERATUR) Sillia, Nova; Hellyward, James; Jafrinur; Noer, Melinda
AGRIPITA JOURNAL Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Agribisnis dan Pembangunan Pertanian
Publisher : Agripita Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.17 KB)

Abstract

The purpose of this study was to understand the concept of knowledge and the consumption behavior creation through the consumer knowledge-based community. This paper obtained by read, summarize and synthesize book and article obtained from international and national journals. The results of this literature review showed that consumer knowledge is a major factor to create the consumption behavior. Various efforts to increase knowledge has been done through a variety of sources and media-based individuals, corporations and governments. It is not effective to create consumption behavior. Consumers will be motivated to behave because their belief to the information sources. Community is a medium for consumers to share their experiences. Therefore, community can create consumption behavior effectively.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA RANTAI PASOK PRODUK PERTANIAN Shoffiyati, Peni; Noer, Melinda; Z, Rahmat Syahni; Asrinaldi
AGRIPITA JOURNAL Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Agribisnis dan Pembangunan Pertanian
Publisher : Agripita Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.839 KB)

Abstract

Supply chain management is the management of the entire process of production, distribution and marketing to allow consumers to supply the desired product. To ensure the basic needs of the national supply chain, the government issued a policy in the form of Presidential Regulation Number 71 Year 2015 concerning the Stipulation and Storage Basic Foodstuffs and Essential Goods. Staples in this policy is the stuff that concerns the lives of many people with high scale of perceived needs and be a factor supporting the welfare of society, in this case including staples result / agricultural products. Agricultural commodity supply chain policy is a form of government control of the availability of supplies and stability of agricultural commodity prices. This paper analyzes the policy-setting and storage of agricultural products in order to protect the perpetrators of the supply chain from upstream to downstream. On the policy of price stability, the reference price is an effort to protect consumers and farmers. The problem that occurs is the traders who do not follow the reference price set by the government on farm products that include such basic needs. While the policy of stock management and logistics, the government guarantees the availability of supplies. In practice some agricultural product supply chain actors more interested in selling their products outside the region attracted by the higher prices. The weakness of existing policies so far is more focused on the technical implementation of supply management.
Peran Lembaga Formal dan Informal dalam Pengembangan Agroindustri di Kabupaten Limapuluh Kota hakimi, rini; Noer, Melinda; Nofialdi, Nofialdi; Hasnah, Hasnah
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jepa.2019.003.03.7

Abstract

Industri makanan sebagai salah satu kelompok industri yang mengolah hasil pertanian (agroindustri) berperan besar dalam pengembangan wilayah yang terlihat dari kontribusinya  terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja.  Pengembangan agroindustri melibatkan lembaga yang ada pada suatu wilayah, baik lembaga formal maupun lembaga informal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran lembaga formal dan lembaga informal dalam pengembangan agroindustri ubi kayu.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh dari studi literatur, observasi, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) yang digunakan untuk analisis deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lembaga formal yang berperan dalam pengembangan agroindustri adalah satuan perangkat daerah atau pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga formal yang langsung dibawah kementerian dan lembaga  formal lainnya.  Lembaga informal yang berperan dalam pengembangan agroindustri olahan ubi adalah petani, pemilik lahan, industri olahan ubi, pedagang, konsumen, lembaga keuangan tradisional dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).  Peran lembaga formal dan informal diantaranya sebagai katalisator, fasilitator, regulator, perencana, inovator, penyedia jasa keuangan, kreditur, penjual dan pembeli.  Namun peran tersebut harus ditunjang dengan sosialisasi dan koordinasi melalui interaksi yang aktif dalam sebuah jaringan diantara lembaga agar pengembangan agroindustri dapat terwujud
ENTREPRENEURSHIP FOR DEVELOPING SMALL AND MEDIUM-SCALE FARMERS IN AGRICULTURAL CLUSTER Silfia, Silfia; Helmi, Helmi; Noer, Melinda; Henmaidi, Henmaidi
TRIKONOMIKA Vol 19 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Faculty of Economics and Business, University of Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/trikonomika.v19i2.2580

Abstract

The entrepreneurship possesses the energy to generate innovation and improvement of agricultural clusters. However, it somehow has yet been successful to reach marginalized groups including Small and Medium Enterprises (SMEs) in agricultural clusters. The research questions to be addressed are thus: (1) how public policy at both national and regional levels contribute to entrepreneurship capacity-building in developing agricultural cluster in order to achieve SMEs empowerment. (2) Empiric actuality of entrepreneurship in agricultural cluster development. The research is a qualitative-descriptive research, case study on agricultural cluster at Subdistrict Lembah Gumanti of Solok Regency in the province of West Sumatra. Research result indicates that entrepreneurship policy has indeed yet at its best in the development of SME-based agricultural clusters due to the fact that entrepreneurial policy in agricultural clusters is still dominated by personal/private and corporation-based entrepreneurship.
The Empowerment of Village Unit Cooperation for Rejuvenation of Oil Palm Plantation in Dharmasraya Regency, West Sumatera Province Noer, Melinda; Syarfi, Ira Wahyuni; Azhari, Rafnel
AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : Asia Pacific Network for Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE-Network)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29165/ajarcde.v2i1.5

Abstract

The cooperation has long been a pillar of the national economy in Indonesia, especially in developing the economy in rural areas. The Village Unit Cooperation (KUD) was developed to accelerate agricultural development, aimed at improving the farmers 'and peasants' farming in rural areas. KUD has also assisted in the success of regional development programs based on the agricultural sector, one of the plantation sub-sector, which is a partner of the plasma of palm oil farmer group of People’s Core Plantation (PIR) program throughout Indonesia. In the province of West Sumatra, the PIR of palm oil plantations began in the 1980s as a base of regional development, and now the age of harvest has made the age of plants unproductive. Accordingly, KUD Bukit Jaya in Dharmasraya District, one of the KUDs who wishes to apply replanting to farmer groups whose members,t found some obstacles in the implementation. This activity aims to facilitate KUD Bukit Jaya in order to realize the replanting activities in its working area. This action research is conducted using four stages of approach, namely: [1] introduction of problems with dialogical approaches, using interview techniques and discussions with cooperative managers as well as farmers whose gardens have to implement replanting; [2] the team analyzes the problems found and contacts the parties related to issues conveyed by cooperatives and farmers; the parties are insurance companies, bappeda as coordinator of cooperative technical service; [3] holding discussions and discussions with the cooperation, farmer groups and involved parties (insurance companies, cooperative agencies, and district government); [4] agreed on assistance for the preparation of cooperative and peasant group work plans for the preparation and implementation of replanting
KERAGAMAN BENTUK KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU MENTAWAI DI KAWASAN WISATA BAHARI PULAU SIBERUT Munandar, Anis; Noer, Melinda; Erwin, Erwin; Syahni, Rahmat
Menara Ilmu Vol 16, No 1 (2022): VOL. XVI NO.1 APRIL 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i1.3243

Abstract

Masyarakat Pulau Siberut sebahagiannya merupakan masyarakat suku asli mentawai yang memiliki keragaman kearifan lokal. Pada beberapa wilayah administratifnya, terdapat kawasan wisata bahari yang berdekatan langsung dengan aktivitas masyarakat suku Mentawai. Kearifan lokal tersebut merupakan potensi yang dapat digunakan untuk pengembangan wisata bahari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan keragaman bentuk kearifan lokal sebagai data dan informasi dasar yang digunakan dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Siberut. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Siberut Selatan. Waktu penelitian selama 3 bulan terhitung semenjak bulan Oktober s/d November 2021. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan 9 orang informan yang berasal dari tokoh masyarakat dan tokoh adat. Data sekunder didapatkan dengan teknik dokumentasi. Fokus data penelitian ini yaitu bentuk-bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat suku mentawai di sekitar kawasan wisata bahari. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan alat analisis sintesis. Hasil penelitian disajikan dengan teknik deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk kearifan lokal yang dimiliki masyarakat suku mentawai terdapat pada pengetahuan tentang lingkungan hidup dan pengobatan, teknologi/peralatan seperti transportasi dan peralatan berburu serta hunian yang disebut dengan umma, kepercayaan, budaya, adat istiadat dan produk kreatif. Keseluruhan bentuk kearifan lokal tersebut digunakan oleh masyarakat suku Mentawai untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya.Kata Kunci: pengetahuan, kepercayaan, budaya, umma, berburu