Articles
<![CDATA[Evaluation of the Regulation Changes on Environment and Forestry in Indonesia ]]>
<![CDATA[Helmi, Helmi]]>;
<![CDATA[Syam, Fauzi]]>;
<![CDATA[Nopyandri, Nopyandri]]>;
<![CDATA[Putra, Akbar Kurnia]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 6 ISSUE 1, APRIL 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (488.172 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v6i1.2290
<![CDATA[This article aims to examine the correlation between the concept of proper enforcement of the law as stipulated in Article 5 (2) of the 1945 Constitution of Indonesia and the establishment and implementation of government regulation on environment and forestry. This article is a normative legal research with statute, historical, and conceptual approaches. The result shows that proper legal enforcement means two things, namely, establishment and enactment of government regulation by the President and the content of the regulation that does not contradict the law. Failure to comply with the law means the President does not establish or enforce a government regulation as mandated or the content of the regulation is not in line with the law.  If the President does form or enforce the implementation of government regulation, this means that the President violates his oath and promise to uphold the Constitution and to serve the nation. If the content of the regulation contradicts with the law, it can be canceled. In this situation, the government needs to realign the content of existing regulations. The ministry involved in legal drafting is called to oversee the content and follow through with revisions. All party involves in the making of law and regulation, such as the People Representatives, the President, or the Minister, is reminded to carefully formulate a government regulation.]]>
<![CDATA[Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi ]]>
<![CDATA[Fauzi Syam]]>;
<![CDATA[Helmi Helmi]]>;
<![CDATA[Fitria Fitria]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 1 (2020): Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (681.296 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.49-70
<![CDATA[Adanya perbedaan penafsiran atas norma PTDH PNS yang melakukan kejahatan jabatan berdasarkan putusan pengadilan incraht sebelum berlakunya UU ASN, menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan penegakan hukum dalam praktik (ada yang diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan dengan hormat, atau tidak diberhentikan). Perbedaan juga tercermin dalam9 putusan pengadilan di lingkungan PERATUN atas gugatan PTDH PNS, baik di tingkat judex facti maupun judex juris. Ada gugatan yang dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak diterima. Persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam putusan hakim di lingkungan PERATUN, bersifat mendasar dan strategis dalam menentukan maju mundurnya pembangunan hukum administrasi Indonesia yang pondasinya telah diatur dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.]]>
<![CDATA[The Competency of Administrative Court in Adjudicating State Financial Losses Report Dispute in Indonesia ]]>
<![CDATA[Helmi Helmi]]>;
<![CDATA[Fauzi Syam]]>;
<![CDATA[Harry Setya Nugraha]]>;
<![CDATA[Retno Kusniati]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.298.pp41-51
<![CDATA[The debate on the absolute competency of the State Administrative Court in Indonesia to set the dispute over the State Financial Losses Report (LHPKKN) is proved to have caused dissenting opinion. The judgments between one administrative court to other court in Indonesia cause main problem of achieving justice and legal certainty. This research examines the issue of absolute competence of the Administrative Court in adjudicating disputes on the State Financial Losses Report published by the Financial and Development Monitoring Agency (BPKP). This article uses normative legal research and implement the statute approach, conceptual approach, and case approach. These approaches are used to discern and analyze several related legal materials or documents scientifically. The aims and objectives of this research are to find a legal solution on how this classic issue has to be approached and solved. As a result, it is found through this article that the Administrative Court has absolute competence in deciding disputes on the Report on the Calculation of State Financial Losses issued by the Financial and Development Monitoring Agency, which is supported by several fundamental reasons.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Ismanto Ismanto]]>;
<![CDATA[Fauzi Syam]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8749
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan kewenangan pengelolaan sebelum adanya Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis dengan cara menginterpretasikan, menilai, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum dengan bersandarkan pada teori-teori hukum yang relevan, untuk kemudian di tarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan (analisis kualitatif). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi berupa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, sebagai bentuk diskresi ketiadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) beserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu disarankan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas urusan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.]]>
<![CDATA[Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[Tesa Ocdiyana]]>;
<![CDATA[Fauzi Syam]]>;
<![CDATA[Rahayu Rapindowaty]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8852
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang izin melakukan perceraian dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tenggang waktu penerbitan izin perceraian melewati tanggang waktu tiga bulan. Manfaat penulisan untuk memberikan pengetahuan tentang mekanisme perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan faktor yang menyebabkan tenggang waktu penerbutan izin perceraian. Mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 19983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dalam peraturan pemerintah 45 Tahun 1990, dan Surat Edaran Nomor 08/SE/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui keperpustakkan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus memenuhi syarat dan melalui beberapa proses tahapan agar diterbitkan surat persetuan dari pejabat, mengenai lewatnya tenggang waktu disebabkan banyak faktor dan tahap yang harus dilewati. Kata kunci : Izin, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD ]]>
<![CDATA[Edoar Padli]]>;
<![CDATA[Fauzi Syam]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11023
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, untuk mengetahui kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya, Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yakni kelemahan materi muatan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas; Kelemahan praktik dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain: Kelemahan Sumber Daya Manusia, Tanggapan Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tajam, dan tidak substansial dan karena mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib.]]>
<![CDATA[Rethinking The Role of Indigenous Law Community in Managing Indigenous Forest in Jambi Province ]]>
<![CDATA[Taufik Yahya]]>;
<![CDATA[Fauzi Syam]]>
<![CDATA[ Jambe Law Journal Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Jambi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.256 KB)
|
DOI: 10.22437/jlj.1.1.35-54
<![CDATA[This paper examines the synchronization of legal regulations in forestry, green farming, and mining sectors along with their implementation regulations. The certainties of the existence of customary law community in Legal Acts No. 41 year 1999 concerning Forestry does not give certainties for customary law community in managing forest in Indonesia. Meanwhile, Legal Acts No. 6 year 2014 about Village stresses out that there is a specific acknowledgement about local customary village as a part of Customary Law Community. In the Legal Acts about Village, the establishment of Customary Law Community is strongly stated in provincial government regulations. This paradox has brought a bad consequence to customary forest that is managed by customary law communities in Jambi province.]]>
<![CDATA[Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Fauzi Syam]]>;
<![CDATA[Elita Rahmi]]>;
<![CDATA[Arsyad Arsyad]]>
<![CDATA[ Undang: Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.058 KB)
|
DOI: 10.22437/ujh.1.2.295-322
<![CDATA[This article discusses juridical implications about the regulation of state-owned enterprises (BUMD) after the enactment of the Law Number 23 Year 2014 about Regional Government (Regional Government Law 2014) and the application on regulation of BUMD in Jambi Province. Research methode in this study is normative juridical with law approach. Based on the results of the study are known, the enactment of Regional Government Law 2014 has implications for the existence and regulations of existing and future of BUMD, namely in terms of form and naming of BUMD; organ of BUMD; tenure of directors and councils; and intervention of DRPD (Regional People’s Representative Assembly) on BUMD operations. The result of the study also shows that not one regional government in Jambi Province that followed up on the mandate of the article 402 paragraph (1) Regional Government Law 2014 to adjust the regulation of BUMD, and that’s why it is potentially contradicting with Regional Government Law 2014 and central government policy. Abstrak Artikel ini membahas implikasi yuridis pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) dan penerapannya pada regulasi BUMD di lingkungan Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian diketahui, berlakunya UU Pemda 2014 berimplikasi terhadap eksistensi dan regulasi BUMD baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk, yaitu dalam hal bentuk hukum dan penamaan BUMD; persyaratan pendirian dan kelayakan usaha BUMD; penyertaan modal daerah dan kepemilikan modal dalam BUMD; organ BUMD; masa jabatan Direksi dan Dewas/Deris; dan campur tangan DPRD dalam operasional BUMD. Hasil penelitian juga menunjukkan belum ada satu pun Pemda di lingkungan Provinsi Jambi yang menindaklanjuti amanat Pasal 402 ayat (1) UU Pemda 2014 untuk menyesuaikan regulasi BUMD, dan dengan demikian potensial bertentangan dengan UU Pemda 2014 dan kebijakan pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[PEMBUATAN AKTA RELAAS PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN NON TBK MELALUI TELEKONFERENSI ]]>
<![CDATA[M Jordan Pradana]]>;
<![CDATA[Fauzi Syam]]>;
<![CDATA[Syamsir Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2022): Edisi Mei: Penelitian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Indra Institute Research & Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58707/jipm.v2i2.156
<![CDATA[The General Meeting of Shareholders (GMS) can be held via video telekonferensi and other electronic media facilities based on Article 77 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT). In this case, it has been regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and OJK Regulation Number 16 of 2020. However, the UUPT and POJK only regulates tbk companies, and does not regulate non-tbk companies, and does not explain the mechanism of the GMS. electronically. The aims of this research are: (1) To find out the arrangement for the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Non Public Company through Telekonferensi in the perspective of legislation. (2) To find out the mechanism for the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Non-Public Company and the form of the Deed of Minutes of Meeting by Telekonferensi.”]]>
<![CDATA[Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Kabupaten Tebo ]]>
<![CDATA[Latifah Amir]]>;
<![CDATA[Fitria Fitria]]>;
<![CDATA[Fauzi Syam]]>;
<![CDATA[Arie Budhiartie]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (924.139 KB)
|
DOI: 10.22437/jkam.v6i1.19468
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak lagi hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat tetapi sudah hampir merata pada setiap kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja bahkan sudah dikenal dikalangan anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang kian marak begitu juga halnya di Kabupaten Kerinci. Di Kota- Kota Besar lainnya di Indonesia Peredaran Narkotika ini sudah masuk kesekolah- sekolah. adalah pelaku tindak pidana narkotika dan hampir 60% pelaku penyalahgunaan narkotika adalah remaja. Dengan demikian urgensi penyuluhan tentang undang-undang narkotika dikalangan pelajar siswa SMP dan SMK adalah relevan. Penyuluhan Hukum inni di lakukan di SMA Negeri 5 Kabupaten Tebo yang berlokasi di Rimbo Bujang, Penyuluhan hukum ini di lakukan dalam bentuk ceramah dan diberikan umpan balik kepada siswa siswi untuk merespon materi yang diberikan oleh nara sumber dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam penyuluhan ini siswa siswi sangat respon terbukti banyaknya permasalahan tentang narkotika yang di berikan oleh siswa siswi.]]>
