Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam Ita Surayya
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.06 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.11

Abstract

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat islam dimana saja di dunia ini. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai ahli waris. Secara konstitusional dijelaskan bahwa waris sah tidak boleh dirugikan hak-haknya. Hukum telah mengatur tegas tentang pembagian itu, demikian pula dalam hukum Islam telah mengatur mengenai hukum kewarisan, siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, termasuk kedudukan janda dalam hukum waris  menutut hukum waris Islam, janda termasuk ahli waris yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Islam dan Berapakah hak janda dari harta warisan menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Islam serta untuk mengetahui jumlah pembagian warisan bagi janda menurut Hukum Islam. Dari penjelasan tersebut maka dilakukan penelitian berjudul Pembagian Waris Bagi Janda menurut Hukum Islam.
Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Di Desa Aik Dewa Lombok Timur Ita Surayya; Israfil Israfil; Haeratun Haeratun; Musakir Salat
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.275 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.28

Abstract

Perkawinan di bawah umur memang menarik untuk diteliti karna adanya pro dan kontra yang tidak dapat dihindari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja fackor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur dan dampak yang ditimbulkan. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur dikarenakan masyarakat tidak sadar dampak dari perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aikdewa Lombok Timur. Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia perkawinan dianggap sah dicatatkan oleh Negara jika sesuai dengan Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan. adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia kawin. Hal ini berarti bahwa calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya sebelum perkawinan berlangsung, sehingga diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian dan dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia masih belia. Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara suami istri dalam membangun mahligai rumah tangga.
Pengaruh Globalisasi Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Terong Tawah Dalam Memahami Hukum Kewarisan Di Era Disrupsi Fatahullah Fatahllah; Usman Usman; Supardan Mansyur; Ita Surayya
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i2.98

Abstract

Kondisi masyarakat pada abad 21 saat ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat sebelumnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati bersama. Akan tetapi kondisi masyarakat dewasa ini karena pengaruh globalisasi membuat masyarakat menjadi individualis dan melupakan tata krama serta hanya menuntut haknya saja. Yakni lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kelompok. Lebih menuntut apa yang menjadi haknya dari pada melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Hukum kewarisan Islam dapat di pahami dan dijalankan dengan baik membutuhkan pemahaman individu, masyarakat dan peran negara, termasuk pada masyarakat di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Peran individu merupakan persoalan yang mutlak, agar setiap individu mengerti tentang hak waris anak, hak waris orang tua, hak waris suami istri, hak waris saudara. Peran pemahaman keluarga dalam kewarisan Islam dengan cara pembentukan keluarga yang saling menyayangi dalam komunitas keluarga, tidak serakah, sehingga terwujud keluarga sadar waris. Selanjutnya adalah pemahaman masyarakat, kumpulan keluarga bisa dikatakan masyarakat, dengan pemahaman berjenjang dari individu, keluarga, komunitas besar yakni masyarakat yang sadar atas hukum kewarisan sehingga tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera.
Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia Fatahullah Fatahllah; Supardan Mansyur; Usman Usman; Ita Surayya
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i1.99

Abstract

Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengenal pernikahan sah dan pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi apa yang diwajibakan dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai dan agar sempurna pernikahan tersebut dilanjutkan dengan proses pengadministrasian/pencatatan oleh negara. Ketiadaan pencatatan perkawinan bukan berarti pernikahan tidak sah, sehingga perkawinan yang dilakukan secara sirri dianggap sebagai perkawinan yang sah tetapi tidak sempurna. Beda halnya dengan perkawinan poligami sirri yang dilakukan secara diam-diam, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah karena disamping melanggar peraturan perundang-undangan juga melanggar hakikat pernikahan sendiri dalam syariat Islam. Hal ini dapat diqiyaskan atau analogi dengan perkawinan mut’ah/kontrak sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Walaupun pencatatan perkawinan bukan penentu sah tidak perkawinan yang dilakukan, akan tetapi pencatatan perkawinan akan mempermudah segala urusan yang mempersyaratkan adanya bukti kuat terjadinya perkawinan. Sah tidaknya perkawinan menjadi penentu hak waris bagi setiap ahli waris anak dan istri/istri-istri.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Masa Pandemi Di Baznas Kota Mataram Ita Surayya; Musakir Salat; Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam rangka peningkatan ekonomi rakya di masa pandemic. Munculnya wabah Covid 19 mampu menghambat perekonomian masyarakat. Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi Lembaga Pengelolaan Zakat menjadi peran penting dan membantu masyarakat dalam menangani wabah Covid 19. Salah satu instansi yang menjadi instrument utama dalam penanganan ini adalah Zakat. Zakat menjadi pilihan untuk membantu masyarakat menangani yang terdanpak virus ini, bahkan MUI mengizinkan penmanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemic Covid 19. Dana Zakat dari muzakki dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat, yaitu sector darurat kesehatan untuk memenuhi APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberi edukasi kepada masyarakat sector darurat sosial ekonomi, untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus Covid 19, memberikan bantuan sembako, zakat fitrah karyawan yang di PHK atau para buruh. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian sosiologis yaitu “hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainya. Pengelolaan zakat hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram selama masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedangkan sedangkan kendala yang dialami BAZNAS Kota Mataram selama pengelolaan zakat yakni dan segi pengumpulan zakat yang masih belum maksimal, serta kurangnya kesadaran dañ masyarakat akan pentingnya berzakat dan menyetorkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat.