Garuda - Garba Rujukan Digital

Andhika Yuli Rimbawan

Universitas patria Arta

Author-ID : 4381429

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Melalui Pengelolan Anggaran Belanja Negara Akibat Pandemic COVID 19 Wafda Vivid Izziyana; Andhika Yuli Rimbawan
Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 1 (2021): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i1.2768

Pandemic COVID-19 meenyebabkan permasalahan ekonomi, sehingga berdampak pada in-stabilitas ekonomi di berbagai negara. sehingga Negara mengeluarkan kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum melalui pengelolaan anggaran belanja Negara akibat pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan respon kebijakan keuangan negara untuk meningkatkan belanja, risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. dasar hukum atas perlindungan pandemic covid 19 tersebut juga di atur dalam UUD 1945, serta peraturan menteri keuangan.

Perlindungan Hukum Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong Masa Pandemi Covid 19 Alfalachu Indiantoro; Wafda Vivid Izziyana; Rika Maya Sari; Andhika Yuli Rimbawan
Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 2 (2021): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i2.3558

Dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara. bermula dan terdeteksi di Wuhan China. mulai tersebar keberbagai penjuru dunia. Indonesia adalah negara pengirim pekerja migran. Sehingga pada masa pandemic covid 19 Indonesia harus memperhatikan jaminan atas kesehatan bagi pekerja migran di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif menganalisis aturan serta bentuk perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong pada masa pandemic covid 19. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Employment Ordinance (Cap. 57) merupakan Undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan umum berkaitan dengan perlindungan pekerja dan pemberi kerja yang menjadi salah satu pedoman di masa pandemi covid 19. Aturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Hongkong terhadap kontribusi pekerja migran. Kebijakan pemerintah Hongkong di Masa pandemi covid 19 PMI dtidak boleh bekerja diluar batas, upaya jaminan kesehatan bagi PMI di Hongkong melalui vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di monitoring kementrian ketenagakerjaan kementrian kesehatan dan KBRI. Sistem kesehatan masa pandemic covid 19 di Hongkong sama dengan sistem layanan kesehatan Inggris. pelayanan kesehatan dikoordinasikan melalui biro makanan dan kesehatan. layanan kesehatan holistic ini dapat diakses semua pihak di Hongkong, Pekerja migran dalam kasus darurat yang mengancam nyawa di masa pandemic covid 19 dapat mengakses layanan tanpa diskriminasi. Layanan kesehatan terdiri dari layanan dengan skema CSSA yang meliputi 90% rumah sakit dan 29% layanan medis non rawat rumah sakit. Serta layanan bersubsidi dari HKSAR. PMI di tetapkan sebagai salah satu penerima vaksin covid 19 oleh pemerintah Hongkong. PMI dianjurkan konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi. Vaksinasi yang dapat di lakukan di pusat vaksinasi atau di beberapa klinik rawat jalan. Hongkong tersedia vaksin coronavac buatan sinovac biotech limited dan vaksin comirnaty yang di kembangkkan yang di kembangkan oleh Foshun parma yang berkolaborasi dengan Biontech. Perlindungan hukum bagi PMI di berikan oleh pemerintah HIKSAR dengan cara memberikan layanan rujukan dapat di akses melalui bahasa Indonesia. Sehingga PMI dapat memahami dengan jelas dan tidak terpengaruh isu simpang siur tentang pengaruh vaksinasi pada masa pandemi covid 19.

Pendampingan Hukum Dalam Penyusunan Raperda Propinsi Kalimantan Utara Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan UU Cipta Kerja Bastian Lubis Lubis; Andhika Yuli Rimbawan; Muridah Isnawati
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 1 (2021): Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Perwujudan pembangunan nasional Indonesia dibutuhkan peran pemerintah, baik pusat maupun daerah serta seluruh masyarakat. Aplikasi dari otonomi daerah, pemerintah pusat memberi kewenangan secara luas kepada pemerintah daerah, dimulai dari urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian,sekaligus evaluasi dari perencanaan pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah. Metode yang dilakukan dalam pendampingan hukum melalui beberapa tahapan antara lain Literasi, Forum Group Discussion, Penyusunan naskah akademik dan Penyusunan draf Raperda. Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan dana untuk pembiayaan program dan kegiatan. pendapatan daerah merupakan pemasukan daerah yang tujuannya meningkatkan pendapatan maupun mengurangi hutang. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana perimbangan dan dana lain pendapatan yang sah. PAD pada setiap daerah di provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan adanya upaya peningkatan secara optimal. Team Universitas patria arta melakukan pendampingan hukum dalam menganalisis tingkat kreatifitas daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya peningkatan PAD melalui RAPERDA berdasarkan Undang-undang Cipta kerja.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search