Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Diskursus Kolom Kosong Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang Khaerah, Nur; Junaedi, Junaedi; Muslimin, Muslimin
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.307 KB) | DOI: 10.32662/gjgops.v2i1.497

Abstract

This article discusses Community Political Participation in the selection of regent and deputy regent candidates in the Enrekang Regency and to find out the efforts of the Empty column winning team in increasing the political articipation of the community to choose the empty column. The research method used is a qualitative descriptive method and using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The results of this study indicate that the form of community political participation in the selection of the district Head and Deputy Regent of Enrekang district is the Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity, Contacting and Violence. Community participation in the electoral system and of course their have own reasons, star because of the political awareness of the community and most of them assume that choosing is the right of each individual so that everyone is free to choose according to their wishes without being influenced by others. The effort of the empty column winning team in increasing community participation to select the blank box is to focus on certain issues such as socializing the failure of the detention regentArtikel ini membahas tentang Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui upaya tim pemenangan Kolom Kosong dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat untuk memilih Kolom Kosong. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang yaitu dengan Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity, Contacting dan Violence. Keikutsertaan masyarakat dalam sistem pemilu dan tentunya memiliki alasan masing-masing, mulai karena kesadaran politik masyarakat. Upaya Tim Pemenangan Kolom Kosong dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat untuk Memilih Kolom Kosong adalah dengan memfokuskan pada isu tertentu seperti mensosialisasikan kegagalan dari bupati petahana
Implemetasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar Junaedi Junaedi
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1584.055 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v3i2.1881

Abstract

Artikel ini membahas tentang implemetasi kebijakan perlindungan khusus pada program kota layak anak di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe studi kasus dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil mengunakan analisis dari indikator yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak berdasarkan klaster 5 tentang perlindungan khusus yaitu: Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitasi dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma. Analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak di kota Makassar (studi Kasus perlindungan khusus) sudah terlaksana dengan merata walaupun masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal tersebut terjadi karena aparat hukum yang memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat This article discusses the implementation of special protection policies in child-friendly city programs in Makassar.  This study is a qualitative research which used 6 people as the informants. Data collection for this article included three steps: observation, interview and documentation. To analyze the data, the researcher used some indicators taken from the Ministry of Empowerment and Child Frotection based on cluster 5 on special protection, namely: victims of violence & exploitation, victims of pornography & emergency situations, disabled’ people & ABH (children facing with law), terrorism and stigma. The result showed that the implementation of child worthy city policies in Makassar (a case study of special protection) has been carried out although there are still many obstacles faced by the Women's Empowerment and Child Frotection Agency. This happens because Law Enforcement Officials have different perceptions, as well as a lack of public understanding. 
Human Rights Court and Truth Reconciliation Commission for the Settlement of Human Rights in Indonesia Junaedi Junaedi
Indonesian Comparative Law Review Vol 1, No 1: December 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.1104

Abstract

The law on human rights court has brought the new hopes for certain people have suffered because of the human rights violation happened in the past government (before the law enacted in the years of 2000). The demand of justice has been made by victims, the families of victims and other sympathetic parties by bringing those who have violated human rights in the past. The demand for justice does not only focus on human rights violations, which occurred in the past but also similar human rights violations that will occur in the future. The existence of a permanent Human Rights Court seems to imply that human rights will be upheld and protected. The resolution of past human rights violations via a conflict approach is preferable for the national reconciliation. The resolution of past human rights violations through extra-judicial organizations is an advanced step towards resolving the case, whereas a conflict approach can be used to settle the case.  The existence of the Human Rights Law provides a new frontier in implementing the principle of restorative justice in the approach of case settlement. It is hoped that such restorative justice can create a political balance between the past and the future.
Strategi Guru Kelas dalam Menumbuhkan Nilai Karakter Peserta Didik MI Madani Alauddin Pao-Pao Junaedi Junaedi
PROSIDING Seminar Nasional FKIP Universitas Muslim Maros Vol 1 (2019): PROSIDING Seminar Nasional FKIP Universitas Muslim Maros
Publisher : FKIP Universitas Muslim Maros

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.382 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penerapan Pendidikan Karakter kini sudah mulai dicanagkan oleh berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah maka dari itu perlu diteliti mengenai keberhasilan pada pelaksanaan penerapan pendidikan karakter tersebut. Guru mempunyai kedudukan khusus dalam langkah penananaman nilai-nlai ini untuk meciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia, guru dipercaya mampu memberikan kontribusi pada masyarakat. Dalam pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Peserta didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif, sebaliknya perhatian yang negatif akan menghambat perkembangan peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan teknik pemaparan informan temuan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, serta analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menumbuhkan nilai karakter peserta didik, Kepala Madrasah dan stack Holder merumuskan dan merencanakan program-program pembiasaan di sekaolah baik di dalam maupun di luar kelas. Perencanaan tersebut kemudian direalisasikan setiap hari seperti menjemput kedatangan peserta didik, Murojaah Hafalan surah- surah, Mengaji, Shalat duha dan shalat duhur secara berjamaah. Selain program unggulan yang diterapkan di Madrasah, Guru kelas memiliki strategi tertentu dalam menumbuhkan nilai karakter peserta didik seperti Kultum setalah shalat Duha, Membaca Ayat Kursi, Budaya Literasi, Ice Breaking disela-sela pembelajaran, Sabtu sehat dan gizi juga penumbuhan karakter lainnya. Tidak hanya sekedar strategi yang diterapkan, melainkan guru kelas melakukan evaluasi kegiatan baik lisan maupun tulisan, juga dilakukan evaluasi melalui komunikasi oleh orangtua peserta didik.
KERJASAMA BNN DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Junaedi Junaedi; Ahmad Harakan; Elisa Indri Pratiwi Idris
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1780

Abstract

Artikel ini membahas tentang kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dengan informan 7 orang yang dipilih sesuai purpovise sampling, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumnetasi, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar, yaitu dalam hal tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi berjalan dengan baik karena adanya kerjasama BNN dan Kepolisian demi mewujudkan kesejahteraan bersama, sedangkan faktor pendukung dalam kerjasama ini adalah informasi dan komitmen. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia.
CALL CENTRE BRIGADE SIAGA BENCANA SEBAGAI STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANTAENG Nur Khaerah; Ahmad Harakan; Junaedi Junaedi
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 2 No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.221 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v2i1.736

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang Brigade Siaga Bencana dalam memberikan pelayanan melalui call centre dan untuk mengetahui efektifitas Brigade Siaga Bencana dengan menggunakan strategi call centre. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi dengan pihak Dinas Kesehatan, Brigade Siaga Bencana, dan Masyarakat pada lokasi penelitian, dan wawancara dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng menggunakan sistem call centre 133/119 PSC atau frekuensi Radio terbilang sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan terutama dalam indikator teknologi agar kualitas pelayanan call centre Brigade Siaga Bencana bisa lebih efektif lagi dan adapun salah satu kekuatanya adalah sarana dan prasarana yang memadai, kelemahanya yaitu belum tersedianya alat pendeteksi lokasi penelpon atau call tracker, peluangnya karna besarnya keinginan masyarakat untuk menggunakan call centre Brigade Siaga Bencana dan yang menjadi ancaman Brigade Siaga Bencana adalah jaringan seluler yang tidak stabil di beberapa titik tertentu.
Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Field of Securing Plantation Assets Junaedi Junaedi
Journal La Sociale Vol. 1 No. 3 (2020): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v1i3.110

Abstract

This article discusses the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Field of Securing Plantation Assets, especially at PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV. Good Corporate Governance (GCG) in the area of ​​securing assets in PTPN IV can be measured by the three elements of the legal system, namely: the legal substance (the Forestry Law); its legal structure (Law Enforcement Officials: Forestry and Police PPNS); corporate legal culture. The three systems are interrelated with one another. Systemic law enforcement efforts must pay attention to the elements of the legal system because it is the essence of law enforcement. the findings in the field of plantation crime mode are massive and organized. With regard to theft of oil palm, many people believe that it is often carried out by oil palm ninja (simple crime), but in reality theft by "oil palm ninja" is about 10% to 15% only. In reality, there is an oil palm mafia operating in PTPN IV's estates which holds 85% of these oil thieves. 90% organized / serious crime. The criminal act of theft and embezzlement of oil palm FFB (Fresh fruit bunches) in the PTPN IV area is massive and can be categorized as very critical.
STRATEGI GURU KELAS DALAM MENUMBUHKAN NILAI KARAKTER PESERTA DIDIK DI MI MADANI ALAUDDIN PAO-PAO KAB GOWA Junaedi Junaedi; Abd. Azis Muslimin; Rosleny B
JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpdp.v6i1.535

Abstract

Abstrak: Guru mempunyai kedudukan khusus dalam langkah penananaman nilai-nlai untuk meciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan teknik pemaparan informan temuan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, serta analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menumbuhkan  nilai karakter peserta didik, Kepala Madrasah dan stack Holder merumuskan dan merencanakan program-program pembiasaan di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas. Perencanaan tersebut kemudian direalisasikan setiap hari seperti menjemput kedatangan peserta didik, Murojaah Hafalan surah-surah, Mengaji, Shalat duha dan shalat duhur secara berjamaah.  Selain program unggulan yang diterapkan di Madrasah, Guru kelas memiliki strategi tertentu dalam menumbuhkan  nilai karakter peserta didik seperti Kultum setalah shalat Duha, Membaca Ayat Kursi, Budaya Literasi, Ice Breaking disela-sela pembelajaran, Sabtu sehat dan gizi juga penumbuhan karakter lainnya. Tidak hanya sekedar strategi yang diterapkan, melainkan guru kelas melakukan evaluasi kegiatan baik lisan maupun tulisan, juga dilakukan evaluasi melalui komunikasi oleh orangtua peserta didik.Kata Kunci : Strategi Guru, Nilai, Pendidikan Karakter, Peserta Didik.
Peran Humas Dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Bantaeng Muh Tahir; Junaedi Junaedi; Jabal Rahmat
Jurnal Komunikasi dan Organisasi J-KO Vol 1, No 1 (2019): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Unismuh Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26644/jko.v1i1.1774

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengetahui peran humas dalam menyebarluaskan informasi pembangunan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng dan upaya humas  dalam meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif mengurai keadaan mengenai peran humas dalam menyebarluaskan informasi embangunan sektor Pariwisata. Hasil penelitian menemukan bahwa peran humas dalam menyebarluaskan informasi pembangunan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng bahwa;Bahwa  1. Peran Humas sangat optimal dalam menyebarluaskan Pembangunan di Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng, telah Membangun Citra Humas sudah di laksanakan untuk menjalin hubungan yang baik dalam Membangun Citra Positif dengan publik, sehingga  publik tahu apa yang sebenar-benarnya telah di sampaikan., a). Mengadakan Sosialisasi antara pegawai Dinas Pariwisata dan Masyarakat dan beberapa tokoh yang lain terkait proses Pembangunan parawisata.. b) Keterbukaan Pemerintah Daerah dengan memberi informasi kepada publik melalui akun  Media Sosial seperti facebook, twitter, Media cetak dan Media elektronik. c). Menjalin hubungan yang baik kepada publik agar apa yang di inginkan dapat tercapai sesuai yang di rencanakan. 2. Bahwa upaya Humas dalam meningkatkan jumlah Wisatawan di Kabupaten Bantaeng. a). Upaya-upaya yang di lakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar selaras  dengan tujuan-tujuan Masyarakat yang ingin di perjuangkan. b). Mengoptimalkan Media Sosial, telah di lakukan agar publik/masyarakat mengetahui bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng dalam menyebar informasi memiliki Media Sosial berupa facebook, twitter, Media cetak dan Media elektronik. c). Sarana dan Prasarana juga sudah optimal di lakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng seperti jalan menuju ke lokasi, hotel, baruga, kolam renang, taman bermain,  walaupun masih perlu perbaikan.c). Menyediakan Sarana dan Prasarana pada obyek wisata walaupun belum memadai di karenakan keterbatasan fasilitas yang di miliki.AbstrackThis study aims to determine the role of public relations in disseminating information on development in the Bantaeng District Tourism Sector and public relations efforts in increasing the number of tourists in Bantaeng Regency. The type of research used is qualitative research describing the situation regarding the role of public relations in disseminating information on the development of the tourism sector. The results of the study found that the role of public relations in disseminating development information in the Bantaeng District Tourism Sector that: 1. The Role of Public Relations is very optimal in disseminating Development in the Bantaeng District Tourism Sector, Building Image Public Relations has been carried out to establish good relationships in Building Positive Imagery with public, so that the public knows what really has been said. a). Hold socialization between Tourism and Community Service staff and several other figures related to tourism development processes ... b) Regional Government Openness by providing information to the public through Social Media accounts such as Facebook, Twitter, print media and electronic media. c). Establishing good relationships with the public so that what is desired can be achieved as planned. 2. That public relations efforts in increasing the number of tourists in Bantaeng Regency. a). The efforts made to influence government policies to be aligned with the objectives of the Society that they want to fight for. b). Optimizing Social Media, has been done so that the public / community knows that Bantaeng District Tourism Office in disseminating information has Social Media in the form of Facebook, Twitter, Print Media and Electronic Media. c). Facilities and infrastructure have also been optimally carried out by Bantaeng Regency Tourism Office such as the road to the location, hotel, baruga, swimming pool, playground, although it still needs repairs. C). Providing Facilities and Infrastructure on tourism objects, although not yet adequate due to the limitations of the facilities owned.
HUBUNGAN ANTARA PASAL 1338 DAN PASAL 1320 KUHPERDATA DALAM HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH DI INDONESIA Junaedi
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 4: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.223 KB) | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.899

Abstract

Penelitian Ini terkait dengan Hubungan antara Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata dalam Hukum Perjanjian Jual-Beli Tanah di Indonesia, Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis untuk memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum terkait dengan Hukum Perjanjian Jual-Beli Tanah di Indonesia berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata dan secara praktis Sebagai bahan informasi bagi para akademisi dan masyarakat untuk bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian lanjutan dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya kepada BPN RI terkait penelitian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, khususnya hukum terkait. Perjanjian Jual-Beli Tanah di Indonesia harus memenuhi syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: 1). Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 2). Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 3). Ketiga, Suatu hal tertentu; dan 4). Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.