Santi Octavia
STIE Bisnis Indonesia - Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA T. Fahrul Gafar; Santi Octavia; Zamhasari; Suryaningsih; Mendra Wijaya5
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.796 KB)

Abstract

Luasnya urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat berpotensi untuk terjadinya penyimpangan baik karena kesengajaan (by design) maupun karena ketidakmampuan (incompetency) pemerintah daerah. Sejalan dengan gambaran tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah baik pengawasan oleh lembaga pengawasan ekternal pemerintah maupun lembaga pengawasan internal pemerintah itu sendiri. Untuk melaksanakan pengawasan keuangan telah dibentuk jabatan fungsional yang khusus atau tertentu dalam melaksanakan audit yang dikenal dengan jabatan Auditor. Sedangkan pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk pula Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Oleh karena itu tulisan ini ingin membahas lebih lanjut terkait Pengawasan, Pengawasan Pemerintahan Daerah, serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam sistem pemerintahan di Indonesia
REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DIINDONESIA T. Fahrul Gafar; Santi Octavia; Zamhasari Zamhasari; Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 10: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas bagaimana Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM itu bekerja dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter, adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.