p-Index From 2019 - 2024
1.886
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Suradi Suradi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH BENGKOK DESA PAPASAN YANG DIANYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR: 36/PDT.G/2020/PN. JPA) M. Al Hafiz; Suradi Suradi; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.469 KB)

Abstract

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain. Kebutuhan ini sangatlah beragam dan berbeda antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut mereka berhubungan satu dengan lainnya. Hubungan ini dapat berupa sewa-menyewa yang dilakukan dengan perjanjian. Salah satunya ialah yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dan Indrianto Binoto dengan objek perjanjian sewa-menyewa berupa tanah bengkok desa Papasan. Sebelum jangka waktu sewa berakhir objek perjanjian terkena kompensasi pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dari PT PLN (persero). Hasil dari uang kompensasi ini seluruhnya diberikan kepada Zaenal Arifin selaku Kepala Desa desa Papasan, karena merasa dirugikan Pihak Indrianto Binoto mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jepara, namun dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dan Indrianto Binoto dinyatakan Batal Demi Hukum
PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DIBUAT SEPIHAK (Studi Kasus pada Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Rejeki Berkah Empat Putra) Athifa Nabila Izdihar; Suradi Suradi; Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.533 KB)

Abstract

Munculnya berbagai macam perjanjian baku di masyarakat saat ini menjadi sebuah pertanyaan yang serius mengenai pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian baku tersebut. Seperti perjanjian kemitraan mengenai pengusahaan dan penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Rejeki Berkah Empat Putra (PT. RBEP) yang perjanjian tersebut dibuat sepihak dan perlu dianalisis mengenai pelaksanaan asas keseimbangannya. Jurnal hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah asas keseimbangan telah diakomodir dalam perjanjian pengusahaan dan pengunaan SPPBE tersebut serta perlindungan hukum bagi pihak yang tinggal menandatangani pada perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak. Pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian pengusahaan dan penggunaan SPPBE antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. RBEP belum sepenuhnya diakomodir karena dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan yang tidak logis mengenai hak dan kewajiban yang dibebankan kepada PT. RBEP selaku pihak kedua. Perjanjian tersebut mengandung klausula eksonerasi yang memberatkan salah satu pihak yaitu adanya ketentuan hak dan kewajiban yang tidak logis serta dalam pelaksanaan perjanjian tersebut juga tidak logis karena tidak memenuhi asas itikad baik objektif. Perlindungan hukum bagi pihak yang tinggal menandatangani pada perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak tersebut yaitu berdasarkan asas itikad baik. Sehingga, bentuk perlindungan hukumnya adalah mengesampingkan isi perjanjian tersebut dalam bentuk pembatalan perjanjian di mana PT. RBEP dapat mengajukannya ke pengadilan. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERKENAAN DENGAN KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG-BARANG DI DALAM KENDARAAN PADA SAAT PARKIR DI LAHAN SECURE PARKING (Studi Kasus : PUTUSAN MA No.432/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst) Olivia Gunawan Putri; Hendro Saptono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.632 KB)

Abstract

Jakarta merupakan salah satu daerah perkotaan yang padat akan penduduknya, dalam menjalankan aktivitas dibutuhkan kendaraan bermotor sebagai penunjang. Oleh karena itu bisnis perparkiran merupakan bisnis yang cukup menjanjikan di Jakarta, karena tempat parkir merupakan kebutuhan penting bagi pemilik kendaraan untuk menitipkan kendaraan pada saat pemilik kendaraan beraktivitas. Maka dari itu pengelolaan parkir harus mendapatkan perhatian yang serius, terutama dalam hal pengaturannya. Hal terpenting dalam pengelolaan parkir adalah bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pengelola parkir kepada konsumen parkir yang parkir di areal parkir tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen yang sedang parkir di arealnya, dan bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha apabila terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan konsumen yang sedang parkir di arealnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian antara pengelola parkir dengan konsumen parkir merupakan pejanjian penitipan barang kuasi bukan perjanjian murni, karena konsumen parkir tidak menjelaskan secara spesifik barang apa saja yang akan dititipkan, sehingga tanggung jawab pengelola parkir hanya sebatas kendaraannya saja, tidak termasuk barang yang ada di dalamnya.