Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2018 - 2023

1.066

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)

Nazaruddin Nazaruddin

IAIM Sinjai

Author-ID : 4429374

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Perceraian Akibat Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam) Nazaruddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Maret 2019
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Jurnal ini mengkaji tentang “Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai.Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sinjai. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik wawancara/interview, dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Setelah dianalisis terhadap data yang diperoleh, hasil penelitian adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama atau hukum Islam dan Nasional, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, faktor ekonomi, seksualitas, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, dan faktor krisis moral/akhlak (pecandu alkohol atau minuman keras), adapun bentuk kekerasan yang dilakukan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dan adapun proses penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja I, II, dan III. Implikasi dari penelitian ini adalah kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai adalah perempuan itu dikarenakan sebagian besar korban KDRT adalah pihak istri. Oleh karena itu, suami istri agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama dan memperkokoh keimanan dengan akhlak sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, selain itu bagi masyarakat kabupaten Sinjai seharusnya memahami dasar-dasar hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Bagi pemerintah dan penegak hukum terkhusus kepada Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Sinjai agar tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan tentang perkawinan, atau bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah agar pekerjaan halal yang dibenci Allah tersebut dapat dikurangi dan masyarakat tidak mempermudah jalannya sebuah perceraian.

IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERADILAN ANAK DI KABUPATEN SINJAI Jusri Mudjrimin; Nazaruddin Nazaruddin; Fadly Fadly
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 2 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 2 September Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Kabupaten Sinjai dan Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai. Untuk merumuskan dan menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, Untuk dapat menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan maka digunakan Pendekatan Yuridis. Adapun dalam menganalisis pola kehidupan dan perilaku masyarakat berkaitan dengan hukum yang terkait dalam interaksi dimasyarakat maka digunakan Pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai amanah yang telah dituangkan dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) namun dianggap masih kurang di upayakannya Diversi dikarenakan masih ada anak yang di tahan dan harus terpisah dari orang tua yang pada akhirnya berdampak pada karakter anak setelah keluar dari lembaga pembinaan anak sulit untuk diadaptasi oleh orang tua, Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor yang membutuhkan bimbingan diantaranya : faktor yang berasal dari Internal anak, Faktor Lingkungan keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Pergaulan, Faktor Budaya.

HUKUM DAN IKLAN PENGOBATAN TRADISONAL DI KOTA MAKASSAR Hamzah Arhan; Mulawarni; Nazaruddin
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2 (2020): Al-Ahkam Volume 2 Nomor 2 September Tahun 2020
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Pengobatan tradisional merupakan alternatif pilhan konsumen yang saat ini sedang berkembang, dimana perkembangan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya iklan pengobatan tradisional yang dengan mudah ditemukan di beberapa media, namun banyaknya iklan tidak sejalan dengan aturan yang berlaku karena beberapa iklan yang dibuat ternyata melanggar aturan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sampel ditetapkan secara purposive. Data yang diteliti meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan bahan sekunder dari literature yang terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkes Nomor 1787 Tahun 2010 dan Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar tidak berjalan efektif. Masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengobat tradisional dan media pengiklan dalam menayangkan iklan. ketidak efektifan aturan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu; terlambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang terkait.Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Makassar terhadap iklan pengobatan tradisional dilakukan dengan cara membentuk tim khusus untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengobat tradisional. Pemberian sanksi andministratif dinilai tidak memberikan efek jera. Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap iklan pengobatan tradisional yang ada dimedia televisi. Traditional medicine is an alternative choice for consumers that are currently developing, where this development can be seen by the number of traditional medicine advertisements that are easily found in several media, but the number of advertisements is not in line with the applicable regulations because some of the advertisements that are made actually violate the rules. This research is to determine the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Decree of the Minister of Health No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City and the supervision of the Health Office on the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Minister of Health Decree No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City. . This research uses empirical juridical research. The sample was determined purposively. The data studied included primary data, namely data obtained through direct interviews with sources and secondary materials from related literature. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of Permenkes No. 1787/2010 and Kepmenkes No. 1076/2003 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City was not effective. There are still many violations committed by traditional healers and advertisers in serving advertisements. the ineffectiveness of these rules is caused by several obstacles, namely; the late socialization carried out by the Health Office, the dissemination carried out not thoroughly to the parties concerned. The supervision carried out by the Makassar City Health Office on traditional medicine advertisements was carried out by forming a special team for tighter supervision of traditional healers. Administrative sanctions are considered not to provide a deterrent effect. The Makassar City Health Office cooperates with the Regional Indonesian Broadcasting Commission to supervise advertisements for traditional medicine on television.

IMPLEMENTASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2016 (STUDI DIKABUPATEN SINJAI) A. Adry Ismawan Putra; Nurwahida; Karina Alifiana Karunia; Nazaruddin; Nurul Izzatunnisa Arman
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Tujuan: untuk mengetahui pelaksanaan Perda Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan menganalisis faktor- faktor yang berperan. Metode Penelitian hukum normative-empiris, dengan tipe penelitian hukumnya bersifat kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah 20 orang responden yang terdiridari Aparat Pemerintah Desa,. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan telaah kepustakaan, yang kemudian di analisis secara kualitatif dan di dukung dengan analisiss kuantitatif untuk kemudian dilakukan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif sehingga aspek pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi desa tidak terpenuhi. Belum efektifnya pelaksanaan kedua perda tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Rekomendasi: Pemerintah kabupaten Sinjai perlu mengkaji dan mengevaluasi kembali kedua perda tersebut sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan yang jelas dalam mengimlementasikannya dan tidak menjadi blunder kepada pemerintah daerah di kemudian hari

Co-Authors A. Adry Ismawan Putra Andi Rasdiyanah Fadly Fadly Hamzah Arhan Jusri Mudjrimin Karina Alifiana Karunia Kurniati Kurniati Muh. Saleh Ridwan Muhammad Sabir Mulawarni Nurul Izzatunnisa Arman Nurwahida Nurwahida

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam