Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

KEWIRAUSAHAAN PUBLIK : SEBUAH TINJAUAN TEORITIK Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v14i2.363

Abstract

Abstrak: Kewirausahaan Publik : Sebuah Tinjauan Teoritik. Pada umumnya kita memahami kewirausahaan sebagai sebuah konsep yang diterapkan pada sektor privat. Konsep ini lebih cenderung dikorelasikan dengan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan usaha bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha atau pelaku pasar lainnya. Namun dalam perkembangannya, ternyata sektor publik juga mengadopsi semangat kewirausahaan dalam pengembangan praktek-praktek penyediaan barang dan pelayanan publik yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik. Faktor utama yang menyebabkan kemunculan semangat Kewirausahaan Publik tersebut adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena meningkatnya jumlah objek dan tarif pungutan pajak dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat ternyata belum berbanding lurus dengan kualitas penyediaan barang dan pelayanan publik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh publik. Hal inilah yang kemudian mendorong publik menuntut kepada pemerintah agar mampu berbuat lebih banyak dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat meskipun dengan keterbatasan sumberdaya yang tersedia (do more with less). Oleh karenanya, pemerintah membutuhkan sebuah semangat baru yang diharapkan dapat membawanya keluar dari situasi pelik tersebut. Semangat inilah yang dikenal sebagai kewirausahaan publik (public entrepeneurship). Makalah ini berupaya untuk menguraikan konsep-konsep Kewirausahaan Publik baik secara teoritik. Uraiannya dimulai dengan petingnya semangat Kewirausahaan Publik. Kemudian dilanjutkan dengan konsep kewirausahaan dan kewirausahaan publik. Lalu diakhiri dengan kerangka analisa dalam studi kewirausahaan publik. Rangkaian pembahasan tersebut dapat menjadi pengetahuan bagi para penstudi sektor publik yang mencoba mengangkat Kewirausahaan Publik sebagai salah satu bagian dari kajian sektor publik. Tentunya dengan harapan agar kedepannya pengetahuan tentang kewirausahaan publik dapat mengubah praktek-praktek penyediaan barang dan pelayanan publik agar semakin efesien dalam hal pemanfaatan sumberdaya dan semakin efektif dalam memecahkan masalah publik serta pemenuhan kebutuhan publik.   Kata Kunci: Kewirausahaan publik, efesiensi, inovasi, agen perubahan dan kreativitas     Abstract: Public Entrepreneurship: A Theoretical Overview. Generally we understand entrepreneurship as a concept which conducted in private sector. This concept are tends to correlate with innovation and creativity in developing business enterprise which done by business actor or other market actor. But the progress shows us that the spirit of entrepreneurship is also adopted by public sector in developing the practices of providing public goods and public services to fulfil the public needs. The main factor that causes the rising of public entrepreneurship is the decrease of public trust to the government. Because the increasing of object and tariff of tax and retribution which charge to the public does not directly proportional to the quality of public goods and public service provided, which really fits to the public needs and solve the public problems. These circumstances stimulate the public to sue the government to do more in fulfil the public needs even they only have limited resources (do more with less). So the governments needs a new spirit that expected take the government out from that complicated situations. This spirit is known as public entrepreneurship. This paper tries to analyze the concepts of public entrepreneurship theoretically. The analysis begins with the urgency of the spirit of public entrepreneurship. The discussion continued with the analysis of entrepreneurship and public entrepreneurship concepts. At the end we will discuss about the frame of analysis of public entrepreneurship. Series of these discussions would become knowledge for the public sector academician to promote public entrepreneurship as an object of the study. Obviously with the hope that in future the knowledge about public entrepreneurship will change the practices of provision of public goods and public services to be more efficient in terms of resource use and more effective in solving public problems and fulfil public needs. Keywords: public entrepreneurship, efeciency, inovation, chnage agent and creativity
Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Wicaksono, Kristian Widya
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.827 KB)

Abstract

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Akuntabilitas sebuah organisasi pu- blik dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah survei literatur akademis di bidang admi- nistrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas. Selain itu, dilakukan pula upaya penelusuran melalui berbagai sumber baik dari dokumen resmi pemerintah maupun dari berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang berhubungan dengan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia masih belum optimal. Oleh kare- nanya, ke depan organisasi sektor publik perlu memprioritaskan perhatian terhadap akuntabilitas. Sebab, di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Dimensi-dimensi akuntabilitas dapat dijadikan pijakan bagi organisasi publik dalam mengelola berbagai aktivitas yang di- jalankan mulai dari masukan, proses, keluaran, dan hasil, serta bagaimana respon lingkungan terhadap hasil tersebut.
Penataan Ulang Administrasi Publik di Indonesia Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 2 (2012): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.147-152

Abstract

AbstrakIndonesia masih belum ditekuni secara serius di negara ini. Padahal salah satu alternatif jalan keluar dari berbagai macam keterpurukan yang tengah dihadapi bangsa ini ditawarkan melalui pembenahan yang menyeluruh pada konteks administrasi publik. Partai Politik sudah banyak berpartisipasi dalam kancah pengambilan keputusan. Kita juga dapat melihat bagaimana kualifikasi orang yang duduk di kursi kementrian adalah orang-orang yang memiliki reputasi yang baik. Namun pertanyaannya,mengapa perubahan yang diharapkan tidak kunjung berwujud di negara kita? Mengapa varian masalah publik justru semakin berkembang dan bertambah kompleks? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya segera disadari oleh kita bersama bahwa tanpa reformasi administrasi publik akan sangat sulit mewujudkan perubahan kondisi masyarakat ke arah yang lebih paripurna. Sebaik-baiknya desain kebijakan tanpa didukung aktor implementator yang kompeten dan sistem administrasi publik yang tertata secara sistematik maka hasilnya hanyalah sebatas idealisme di atas kertas. AbstractUntil today, the study of public administration in Indonesia still not elaborated seriously. Besides alternative solution of the complex problem in Indonesia is the holistic reformation of public administration. Political party is already participated in the arenas of decision making. We also recognize that several people who become the head of the ministry had a good reputation. But the question is, why the expected change in Indonesia still not happened? Why the variations of public problem become increased and more complex? These questions should be realized by us that without public administration reform it will be hard to actualize the change of our society to the right direction. If good design of policy not supported by competent administrator and systematic management of public administration system so the result is only idealism on paper.
Penerapan Prinsip-prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia (Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Administrasi) Wicaksono, Kristian Widya; Ismail, Hubertus Hasan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 3 (2013): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.163-168

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi yang tengah berjalan di Indonesia masih menemui hambatan berupa praktek korupsi yang masih marak di kalangan aparatur pemerintah. Padahal tujuan utama reformasi birokrasi adalah menekan angka praktek korupsi di kalangan para birokrat pemerintah tersebut. Peletakan dasar keorganisasian yang masih absurd di Indonesia menyebabkan agenda reformasi menjadi kehilangan tajinya sebab keinginan utama untuk menekan angka korupsi masih belum efektif dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu sebuah upaya nyata untuk merevitalisasi prinsipprinsip administrasi dalam tubuh birokrasi pemerintah. Kuncinya adalah konsistensi untuk menjalankan prinsip-prinsip administrasi tersebut dalam birokrasi Indonesia sehingga kedepannya langkah-langkah perubahan organisasi pemerintah dapat didesain secara kongkret.AbstractThe implementation of bureaucratic reform program in Indonesia still have several problems especially corruption which is conduct by the government apparatus. Instead, the main purpose of bureaucratic reform is to repress the statistic of corruption. The absurd fundament of organization becomes the main cause of the obstacle of bureaucratic reform. Therefore we need a real effort to revitalize the administration principles in Indonesian Bureaucracy so in the future we can design the concrete government organizational change.
Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 1 (2012): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.21-28

Abstract

AbstrakDampak gerakan reformasi tahun 1998 yang cukup besar terhadap pola organisasi pemerintah adalah dilaksanakannya desentralisasi. Desentralisasi merupakan teknik manajemen yang mencoba meningkatkan ukuran-ukuran kinerja kelembagaan seperti efektvitas dan efesiensi dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, faktanya semenjak kebijakan desentralisasi dilaksanakan pada tahun 2001, banyak problem yang belum terselesaikan. Sehingga jalannya desentralisasi belum mencapai paripurna yang diharapkan. Tulisan ini mencoba memaparkan perjalanan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia serta bagaimana problem yang terjadi di dalamnya. AbstractThe impact of the reform movement in 1998 which is quite large on the pattern of government organizations is the implementation of decentralization. Decentralization is a management technique that tries improve institutional performance measures such as efektvitas and efficiency in the form of delegation of authority from central to local government. However, the fact that since decentralization policy implemented in 2001, many unresolved problems. So that the course of decentralization has not reached the expected complete. This paper attempts to describe the journey implementation of decentralization policies in Indonesia and how the problems that occur in it.
BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS PADA ERA OTONOMI DAERAH Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.281-286

Abstract

Era desentralisasi membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola secara mandiri urusan domestiknya mulai dari proses formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Pemda diharapkan mampu mengelola secara efektif dan efesien sumber-sumber yang tersedia,mengatasi masalah publik seperti dampak buruk eksternalitas yang ditimbulkan akibat aktivitas pasar,mendiagnosa serta menangani kegagalan pasar (market flliure) dalam hal ini menyediakan barang publik (public goods) guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu disediakan melalui mekanisme pasar. Decentralization opportunities for local governments to manage their domestic affairs independently from the process of formulation, implementation and evaluation of development policies and programs to suit the needs of local communities. In exercising its authority, the government is expected to manage effectively and efficiently resources are available, such as the public address adverse externalities caused by market activity, diagnosing and addressing market failure in this case provides public goods to meet the needs of people who can not afford provided through market mechanisms.
Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.21-28

Abstract

AbstrakDampak gerakan reformasi tahun 1998 yang cukup besar terhadap pola organisasi pemerintah adalah dilaksanakannya desentralisasi. Desentralisasi merupakan teknik manajemen yang mencoba meningkatkan ukuran-ukuran kinerja kelembagaan seperti efektvitas dan efesiensi dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, faktanya semenjak kebijakan desentralisasi dilaksanakan pada tahun 2001, banyak problem yang belum terselesaikan. Sehingga jalannya desentralisasi belum mencapai paripurna yang diharapkan. Tulisan ini mencoba memaparkan perjalanan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia serta bagaimana problem yang terjadi di dalamnya. AbstractThe impact of the reform movement in 1998 which is quite large on the pattern of government organizations is the implementation of decentralization. Decentralization is a management technique that tries improve institutional performance measures such as efektvitas and efficiency in the form of delegation of authority from central to local government. However, the fact that since decentralization policy implemented in 2001, many unresolved problems. So that the course of decentralization has not reached the expected complete. This paper attempts to describe the journey implementation of decentralization policies in Indonesia and how the problems that occur in it.
NONPROFIT ORGANIZATIONS CONTRIBUTION TO INCREASING THE TRANSPARENCY OF PUBLIC PROCUREMENT IN INDONESIA Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol 5 No 3 (2020)
Publisher : Economic Faculty, Attahiriyah Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this paper is to examine the contribution of Indonesian Corruption Watch (ICW) and the Indonesian Procurement Association or Ikatan Ahli Pengadaaan Indonesia (IAPI) as non-profit organizations to increase the transparency in the public organizations' budgets utilization especially in the procurement of goods and services. In collaboration with the Non-Ministry Government Institutions (LPNK) in Indonesia called the Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), these non-profit organizations developed "opentender.net" websites to empower the public in monitoring and controlling public procurement by assessing the possibility of corruption. After explaining the background of non-profit contributions, we evaluate the contributions of the ICW and IAPI by using exploratory design to explore the shortcomings of the "opentender.net" website. The result shows that the website could not provide three information details namely the estimated price created by the tender bidders or Harga Perkiraan Sendiri (HPS), the exact amount of value stated in the contract and the market cost. Thus, it hampering the provision of evidence to provide reliable and valid proof of the corruption possibilities.
Kepatuhan Pemilik Restoran Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Wilayah Kerja Unit Pelayanan Pajak Bandung Utara) Wicaksono, Kristian Widya
JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 9 No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/akp.v9i2.1799

Abstract

In Bandung, regional regulations relating to local tax are stated in the Regional Regulation Number 20 of 2011. Restaurant tax is a part of the local tax which has a promising impact to increase local government income. Restaurant tax administration is a series of activities ranging from planning, collecting to controlling. The purpose of this study is to explore the compliance of restaurant owners in the northern region of Bandung City with Regional Regulation No. 20 of 2011. To measure the level of compliance, the authors used three aspects namely regulatory knowledge, willingness to comply and the ability to comply. The urgency of this research is to find the facts behind the violations committed by some restaurant owners. The approach of this research is qualitative research. In addition, the author uses case studies as a research design. Data were obtained through interviews, field observations, and document studies and the researchers analyzed it by using qualitative data analysis methods introduced by Miles and Huberman. The results of this study shows that restaurant owners in the northern part of Bandung City do not fully comply with the restaurant tax payment mechanism because they do not know information about the requirements for tax payments due to passive Regional Government socialization of restaurant taxes and the number amount of tax is overburdened. Therefore, the burden becomes a market disincentive for restaurant owners coupled with the atonic tax controlling carried out by Local Government Agencies (Disyanjak).
Penataan Ulang Administrasi Publik di Indonesia Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 2 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.147-152

Abstract

AbstrakIndonesia masih belum ditekuni secara serius di negara ini. Padahal salah satu alternatif jalan keluar dari berbagai macam keterpurukan yang tengah dihadapi bangsa ini ditawarkan melalui pembenahan yang menyeluruh pada konteks administrasi publik. Partai Politik sudah banyak berpartisipasi dalam kancah pengambilan keputusan. Kita juga dapat melihat bagaimana kualifikasi orang yang duduk di kursi kementrian adalah orang-orang yang memiliki reputasi yang baik. Namun pertanyaannya,mengapa perubahan yang diharapkan tidak kunjung berwujud di negara kita? Mengapa varian masalah publik justru semakin berkembang dan bertambah kompleks? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya segera disadari oleh kita bersama bahwa tanpa reformasi administrasi publik akan sangat sulit mewujudkan perubahan kondisi masyarakat ke arah yang lebih paripurna. Sebaik-baiknya desain kebijakan tanpa didukung aktor implementator yang kompeten dan sistem administrasi publik yang tertata secara sistematik maka hasilnya hanyalah sebatas idealisme di atas kertas. AbstractUntil today, the study of public administration in Indonesia still not elaborated seriously. Besides alternative solution of the complex problem in Indonesia is the holistic reformation of public administration. Political party is already participated in the arenas of decision making. We also recognize that several people who become the head of the ministry had a good reputation. But the question is, why the expected change in Indonesia still not happened? Why the variations of public problem become increased and more complex? These questions should be realized by us that without public administration reform it will be hard to actualize the change of our society to the right direction. If good design of policy not supported by competent administrator and systematic management of public administration system so the result is only idealism on paper.