Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PEMBATASAN USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Prema, I Ketut Arjuna Satya; Ruba?i, Masruchin; Aprilianda, Nurini
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang usia pertanggungjawaban pidana anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ratio legis penetapan usia pertanggungjawaban anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan terdapat tiga peraturan yang mengatur tentang batas usia seorang anak dapat bertanggung jawab pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga peraturan tersebut berbeda dalam menentukan batas minimal anak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Ratio legis penetapan usia minimal 12 tahun pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada aspek psikologis, sosiologis, dan pedagogis.
UNSUR SUBSOSIALITAS KRIMINALISASI PERBUATAN PADA PASAL 55 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK Aprilianda, Nurini; Sulistio, Faizin; Noerdajasakti, Setiawan
Arena Hukum Vol 6, No 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.296 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.4

Abstract

Abstract This research was conducted to explore the basic idea behind the use of criminal provision in Article 55 and 56 of Act Number 5 of 2011 on Public Accountants. This search was conducted to locate and find the justification used for means of criminal law in the regulation of public accounting actions that are considered dangerous and harmful to society. This study tried to construct a theory of the use ”subsocialiteit” who was instrumental in the idea of the use of criminal law as a means of crime prevention in Act Number 5 of 2011. The results can be concluded is the basic idea of the use of criminal law in Article 55 and 56 of Act Number 5 of 2011 is based on some legislators ratio, namely: (1) Philosophically a safeguard against the profession as well as protection, (2) Provide legal certainty the public accountants and law enforcement, (3) Transparency and professionalism in making the financial statement audit, (4) Provide a deterrent effect, (5) Moral panic. The construction of the idea was based on the concept of ”subsocialiteit” and fears of harmful acts against the interests of the public accountant is realized by providing a model of criminalization that is expected to provide a balance in penal policy formulation, using a modeling and the legal principle approach (criminal). Key words: criminalization, subsociality AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk menelusuri ide dasar yang melatarbelakangi penggunaan ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari dan menemukan dasar pembenaran yang digunakan untuk menggunakan sarana hukum pidana dalam pengaturan perbuatan akuntan publik yang dianggap berbahaya dan merugikan masyarakat. Penelitian ini mencoba mengkonstruksi penggunaan “teori subsosialitas” yang sangat berperan dalam ide pengunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Hasil  yang dapat disimpulkan adalah ide dasar penggunaan hukum pidana dalam Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 didasarkan pada beberapa rasio legis, yaitu: (1)Secara filosofis merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat sekaligus perlindungan profesi; (2)Memberikan kepastian hukum kepada akuntan publik dan penegak hukum; (3)Transparansi dan profesionalitas dalam pembuatan audit laporan keuangan; (4)Memberikan efek jera; (5)Kepanikan moral. Kontruksi terhadap ide yang disandarkan kepada konsep subsosialitas dan kekhawatiran akan berbahaya perbuatan akuntan publik terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dengan memberikan model kriminalisasi yang diharapkan memberikan keseimbangan dalam formulasi kebijakan penal, yaitu dengan menggunakan model pendekatan keseimbangan dan asas hukum (pidana).Kata kunci: kriminalisasi, subsosialitas
IMPLIKASI YURIDIS DARI KENTENTUAN DIVERSI DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL ANAK DALAM HUKUM ANAK DI INDONESIA Aprilianda, Nurini
Arena Hukum Vol 5, No 1 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.629 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.4

Abstract

AbstractLegal process on disputes settlement which involved children in Indonesia is distressed, as it put childrenin detention since on investigation process until on trial process. Putting children in detentionshould be taken as a final effort as well as in a short period of time as it stated clearly on article 37CRC. After living from detention, children suffer from stigmatisation which given by the society. So that,alternative disputes settlement which involve children can be done by diversion. In fact, diversion hasnot been regulated in Indonesian law.Key words: diversion, juvenile delinquent, legal protectionAbstrakProses formal dalam penyelesaian perkara anak yang berlangsung hingga saat ini berawal dari penyidikanhingga persidangan cukup memprihatinkan, karena anak ditahan mulai dari tingkat penyidikan danberakhir dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara terhadapanak seharusnya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu pendek sebagaimana diamanatkandalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak. Secara psikologis, kondisi itu dapat mengganggu anak dansetelah keluar dari penjara, mereka pun tertekan karena stigma yang diberikan oleh masyarakat. Salahsatu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui diversi/pengalihan perkara diluar jalur formal. Namun diversi belum diatur dalam peraturan perudang-undangan di Indonesia.Kata kunci: diversi, anak nakal, perlindungan hukum
Implikasi Yuridis Penetapan Hakim Berkaitan Diversi yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Endriyanti, Megah Novita; Aprilianda, Nurini; Madjid, Abdul
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 10, No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v10i1.2947

Abstract

This diversion is the process of resolving cases of violations of law that occur, namely by bringing together the victims and their families and the perpetrators as well as their families to sit together to discuss the settlement of cases in a family manner. Legislation on the juvenile justice system. To answer the purpose of the paper, normative legal research is used, using a legal approach used to examine the Child Criminal Justice System Act, while the case approach uses the determination of judges in the case of Children. The results of the study indicate that the juridical implication of the judges’ determination regarding diversion which violates the provisions of the law on juvenile criminal justice systems is that they can be canceled, which can still be carried out as long as no party submits a cancellation. This diversion effort is a manifestation of restorative justice which aims to avoid children from the judicial process. So when the diversion is successfully carried out and an agreement arises, it means that the goal of restorative justice has been achieved.How to cite item: Endriyanti, M., Aprilianda, N., Madjid, A. (2019). Implikasi Yuridis Penetapan Hakim Berkaitan Diversi yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1), 58-68. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2947
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Aprilianda, Nurini
Arena Hukum Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.264 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8

Abstract

AbstractThe aim of this paper is analyze the suitability between the protection of children as victims of sexual crimes as regulated in Act number 35/2014 on the Amendment of Act number 23/2002 on Child Protection relating to the handling of child victims of sexual abused with a restorative justice approach as set in Act Number 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This paper based on normative legal research. The results of the study indicate that the  protection of children as victims of sexual violence in Article 71D of Act Number 35/2014 on the Amendment of Act Number 23/2002 on Child Protection has not fully reflect the handling with restorative justice approach. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait kesesuaian antara perlindungan anak korban kejahatan seksual  yang diatur dalam UU 35/2014 mengenai Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak  terkait penanganan  anak sebagai korban kekerasan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.  Untuk menjawab tujuan tulisan tersebut,  digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Pasal 71D UU 35/2014 mengenai Perubahan terhadap UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mencerminkan penanganan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
PHYLOSOPHICAL AND CONSTITUSIONAL PROTECTION TOWARDS RELIGION IN INDONESIA Silfiah, Rossa Ilma; Luth, Thohir; Sugiri, Bambang; Aprilianda, Nurini
Brawijaya Law Journal Vol 3, No 2 (2016): Contemporary Indigenous and Constitutional Issues: Transnational Perspective
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.72 KB) | DOI: 10.21776/ub.blj.2016.003.02.04

Abstract

Legal protection on religion is certainty for a state with Pancasila principle. The first principle    the Divinity of the Only God has been spirit of the following points, as living guidance for Indonesian country.  The believing of    the Divinity of the Only God shows that the Indonesian Republic is religious based country by protecting freedom to have religion for its people.  This regulation has implication in governmental circle, that the country makes Religion Ministry as one of ministries that its existence has the same position to other state institutions.   The implementation of legal protection toward religion needs legitimating in the field of civil law, showed in issuing President   Decree   No. 1 of 1965 on the Preventing of    Misuse and/or Religion Staining. The existence of this   Decree  in Old Order has been legitimated  newly as a Law  by issuing the Law   No. 5 of 1969, thus the  President Decree has been added to the  Criminal Code, Act   156a.
JURIDICAL IMPLICATIONS OF THE LEGAL NORM VOID OF INTERFAITH MARRIAGES IN INDONESIA Indrayanti, Kadek Wiwik; Suhariningsih, Suhariningsih; Aprilianda, Nurini; Ruba’i, Masruchin
Brawijaya Law Journal Vol 4, No 1 (2017): Constitutional Issues and Indigenous Rights
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.864 KB) | DOI: 10.21776/ub.blj.2017.004.01.07

Abstract

Legal void of interfaith marriages in Indonesia to date has not offered legal certainty and sense of fairness to couples of differing religions. Particularly, their rights to form a family and to freedom of religion are unprotected; whereas those rights are guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, the Constitutional Court’s ruling had rejected Judicial Review on Article 2 section 1 of Law No. 1 of 1974 against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The consideration provided by the Bogor District Court regarding the rejection was that the judge’s interpretation of article 2 section 1, yielded the assertion that marrying couples should have been of the same faith. The judge also took into consideration the religious values embraced by the prospective applicant who happened to be a Catholic widow while the prospective groom was a Muslim. A similar consideration was made by the Constitutional Court where in, among others, it was stated that the constitutional rights of marriage entailed the obligation to respect the constitutional rights of other people. Therefore, to avoid any conflicts in the implementation of those constitutional rights, it is necessary to have a regulation on the implementation of constitutional rights conducted by the state.Consequently, the juridical implications of interfaith marriage legal norm void give rise to the judges’ differing interpretations which are unfavorable to interfaith couples. The validity of these marriages cannot be accomplished, resulting in the marriages to be deemed invalid, implicating the status and position of women and children as well as heritance issues.
REKONSTRUKSI MODEL PUTUSAN HAKIM PERKARA KDRT MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF Endrawati, Lucky; Aprilianda, Nurini; Farikha, Mufatikhatul
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0048.73-94

Abstract

Case of domestic violence had increased every year, this is caused by people have a paradigm that domestic violence is privat domain. Even though, domestic violence be regulated by domestic violence elimination Act number 23 in 2004, but the victim often don’t recognize justice. In common law jurisdictions concentrate on judges, whose opinions contain masses of reasoning. In civil law jurisdictions, they focus more on the writings of jurists, both because their works are regarded as important evidence of what the law is, and because court judgements are much less elaborate in their ratiocinations, judge legal reasoning used Act priority, specially Act for Domestic Violence Elimination. So, that reasons for use progressive law approach
Implications of Legal Loophole concerning Liability over Delay in Restitution Payment by Criminal Offender Aprilianda, Nurini; Fibriansyah, Ryan Ilham
Jurnal Media Hukum Volume 28, Number 1, June 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v28i1.10411

Abstract

Crime is harmful to society, especially to the victims. Legal protection should be taken into account to help the victims recover from the loss suffered. The protection can be made through the payment of restitution by either the offender or the third party. Such an issue has been addressed in the existing law, especially the Witness and Victim Protection Act 2014 (Amendment) and the Government Regulation No. 7 of 2018 concerning Compensation, Restitution, and Aid for Witness and Victim. Unfortunately, they do not impose any sanction over the delay in restitution payment by the third party or the offender. This paper aims at discussing the implication of this legal loophole. This normative legal research employs a statutory approach. It is found that the legal loophole has exposed the victims to secondary victimization due to uncertainty and injustice.