Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Administrasi Publik JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN TAZKIYAH Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi JURNAL REVIEW POLITIK Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Winengan Winengan
IAIN Mataram
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN BUKU NIKAH DI KUA KOTA MATARAM Winengan, Winengan
JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN Vol 10, No 2 (2014): (Juli)
Publisher : LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public service standard, a set of guidance which has been defined in several laws, has reflected public’s enthusiasm upon all government institution, it so does to the local office of religious affairs of which the people have wished to increase its public service standard. The facts however, show that it is quite hard to be applied due to some obstacles and the application itself does not meet a minimum standard. Based on these phenomena this research is conducted. The subjects are the officers in local office of religious affairs in the City of Mataram. These subjects are determined through purposive sampling. The result shows that, first, the application of public service standard is necessarily realized by the people so its importance has been recognized in order to improve public service quality. Second, the existence of different perceptions between the officers and the people who use the service in term of the policy which become a guidance to apply service standard becomes the predicament to present high quality service to the people. Socialization effort, however, before the policy is carried out become a supportive factors for the officers to improve public service quality.
CAPITALIZATION OF TOURISM DEVELOPMENT POLICY IN LOMBOK WEST NUSA TENGGARA INDONESIA Winengan, Winengan
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 7 No 3 (2019): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.785 KB) | DOI: 10.26811/peuradeun.v7i3.330

Abstract

This study aims to examine the interests of the actors involved in the policy formulation of land acquisition for the development of Mandalika Resort area in Lombok that caused community opposition reaction, as it will remove them from the land they have occupied for years as their residence and earn a living as farmers. This research used qualitative method of critical paradigm, by determining the informant in snow ball sampling technique. Data collection was done by interview and documentation techniques. Data analysis referred to an interactive model. While the data validity test used data credibility criteria. The results of this research states that the tourism policy by the local government actors and tourism development companies to facilitate business interests or policy capitalization has caused the value in the importance of local communities which has never been taken into account in the determination of local-level policies.
MOTIVASI MAHASISWA MEMILIH JURUSAN BKI Winengan, Winengan
AL-TAZKIAH Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam merupakan jurusan terbaru yang ada dilingkungan Fakultas dakwah IAIN Mataram. Meskipun berada di lingkungan fakultas yang selama ini langka peminat, namun di luar dugaan, jurusan ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah peminatnya yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 mengungkapkan, bahwa para peminat jurusan ini lebih banyak didapatkan informasi dari teman-teman sekolahnya dibandingkan dengan media sosial/pola sosialisasi lainnya. Adapun motivasi mahasiswa memilih jurusan ini cukup idealis, karena datang dari dalam diri mereka sendiri (instrinsik), yaitu ingin mengkaji ilmu bimbingan dan konseling Islam.Kata
MOTIVASI MAHASISWA MEMILIH JURUSAN BKI Winengan, Winengan
AL-TAZKIAH : Journal of Islamic Guidance and Counseling Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam merupakan jurusan terbaru yang ada dilingkungan Fakultas dakwah IAIN Mataram. Meskipun berada di lingkungan fakultas yang selama ini langka peminat, namun di luar dugaan, jurusan ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah peminatnya yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 mengungkapkan, bahwa para peminat jurusan ini lebih banyak didapatkan informasi dari teman-teman sekolahnya dibandingkan dengan media sosial/pola sosialisasi lainnya. Adapun motivasi mahasiswa memilih jurusan ini cukup idealis, karena datang dari dalam diri mereka sendiri (instrinsik), yaitu ingin mengkaji ilmu bimbingan dan konseling Islam.Kata
Menakar Penerapan New Public Management dalam Birokrasi Indonesia Winengan, Winengan
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.531 KB) | DOI: 10.21776/ub.jiap.2018.004.01.10

Abstract

Dalam ilmu administrasi publik, kehadiran paradigma New Public Management diproyeksikan dapat memberikan solusi terhadap kompleksitas permasalahan sektor publik. New Public Management menawarkan gagasannya untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan transformasi spirit kinerja sektor swasta yang mengutamakan nilai efektivitas dan efisiensi. Dalam konteks birokrasi Indonesia, peluang penerapan New Public Management cukup strategis mengingat adanya dukungan secara politik melalui kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi yang terus didengungkan pemerintah. Namun realitasnya, ternyata masih jauh dari harapan, karena terkendala dengan mental aparatur birokrasi, kultur kerja organisasi yang tidak efektif, model kepemimpinan yang kurang kreatif dan komitmen untuk melakukan perubahan sebagaimana diharapkan dalam reformasi birokrasi yang menjadi tuntutan publik. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM Winengan, Winengan
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.13

Abstract

Merokok merupakan salah satu kebiasaan buruk masyarakat, yang jumlah konsumennya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Munculnya berbagai masalah kesehatan yang menjangkiti masyarakat akibat kebiasaan merokok, akhirnya mengharuskan Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan kawasan tanpa rokok, yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013, dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bertolak dari tujuan kebijakan ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik penentuan informannya menggunakan porposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan observasi. Selanjutnya, untuk analisis data menggunakan interaktive model, dan uji keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik, karena beberapa ketentuan dalam kebijakan tersebut, dalam faktanya di lapangan tidak dilakukan, sehingga masih terlihat banyak masyarakat yang merokok sembarangan. Sedangkan beberapa faktor kendalanya, yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan kinerja pelaku kebijakan, agar memiliki komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 
KUASA AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI ARAS LOKAL Winengan, Winengan
JURNAL REVIEW POLITIK Vol 6 No 2 (2016): Desember
Publisher : Program Studi Politik Islam Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.204 KB)

Abstract

This research is proposed an empirical phenomenon of local community opposition to the policy of land acquisition of Mandalika Resort Lombok Tengah area. This study aims to examine the involvement and power of the actors in the process of the birth of the policy. The design of this study using qualitative methods with the techniques of determining informants using snow ball. The results of this study revealed that the birth of the policy of land acquisition Mandalika Resort area is the result of political compromise between the Regional Government which relies on its power and PT. LTDC with its capital strength without the involvement of actors from local community elements. This research concludes that the close relationship between state and capital owners in policy formulation will be the reduction of public power as the actor of policy formulation, so the policy decision is less legitimacy
Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Periodesasi Sistem Pemerintahan Indonesia (Tinjauan Teori Integrasi Organisasi) Winengan, Winengan
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.435 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.285

Abstract

Organisasi merupakan lokus dimana kegiatan atau aktivitas administrasi publik diopersionalkan. Namun, administrasi publik bukanlah bagian dari organisasi publik, tetapi sebaliknya, organisasi publik merupakan salah satu unsur dari administrasi publik. Sedangkan fokus kajian organisasi dalam studi administrasi adalah aspek struktur, yaitu kegiatan membagi kekuasaan (tugas dan tanggung jawab) ke beberapa unit fungsi tertentu. Dalam model dasar organisasi yang dikenal dengan model intergrasi, terdapat tiga varian yang membicarakan tentang struktur atau pembagian kekuasaan ini, yaitu weak executive mode, strong executuve model, dan the council-manajer model. Berdasarkan model ini, sistem pemerintahan yang parlementer cenderung memperlihatkan Weak Executive Model, sedangkan sistem pemerintahan presidensial memperlihatkan Strong Executive Model. Dan dalam konteks periodesasi sistem pemerintahan Indonesia, varian model ini mengalami dinamika dari era orde lama hingga era orde reformasi. Kata Kunci: Administrasi Publik, Organisasi, Eksekutive, Model Integrasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM Winengan, Winengan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.13

Abstract

Merokok merupakan salah satu kebiasaan buruk masyarakat, yang jumlah konsumennya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Munculnya berbagai masalah kesehatan yang menjangkiti masyarakat akibat kebiasaan merokok, akhirnya mengharuskan Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan kawasan tanpa rokok, yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013, dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bertolak dari tujuan kebijakan ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik penentuan informannya menggunakan porposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan observasi. Selanjutnya, untuk analisis data menggunakan interaktive model, dan uji keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik, karena beberapa ketentuan dalam kebijakan tersebut, dalam faktanya di lapangan tidak dilakukan, sehingga masih terlihat banyak masyarakat yang merokok sembarangan. Sedangkan beberapa faktor kendalanya, yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan kinerja pelaku kebijakan, agar memiliki komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 
Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Periodesasi Sistem Pemerintahan Indonesia (Tinjauan Teori Integrasi Organisasi) Winengan, Winengan
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v1i1.285

Abstract

Organisasi merupakan lokus dimana kegiatan atau aktivitas administrasi publik diopersionalkan. Namun, administrasi publik bukanlah bagian dari organisasi publik, tetapi sebaliknya, organisasi publik merupakan salah satu unsur dari administrasi publik. Sedangkan fokus kajian organisasi dalam studi administrasi adalah aspek struktur, yaitu kegiatan membagi kekuasaan (tugas dan tanggung jawab) ke beberapa unit fungsi tertentu. Dalam model dasar organisasi yang dikenal dengan model intergrasi, terdapat tiga varian yang membicarakan tentang struktur atau pembagian kekuasaan ini, yaitu weak executive mode, strong executuve model, dan the council-manajer model. Berdasarkan model ini, sistem pemerintahan yang parlementer cenderung memperlihatkan Weak Executive Model, sedangkan sistem pemerintahan presidensial memperlihatkan Strong Executive Model. Dan dalam konteks periodesasi sistem pemerintahan Indonesia, varian model ini mengalami dinamika dari era orde lama hingga era orde reformasi. Kata Kunci: Administrasi Publik, Organisasi, Eksekutive, Model Integrasi
Co-Authors