Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.642

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Farmasi Udayana Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Jurnal Farmagazine PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) Semarang Law Review Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana

Tri Mulyani

Unknown Affiliation

Author-ID : 456388

Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Education Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan Dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi Tri Mulyani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 6, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

The aim of this research is to answer the legal issues regarding the implementation of freedom of contract principles in purchase agreement associated with cancellation of agreement which caused by breach of contract. Research specifications are normative legal research using secondary data. The type of data is qualitative data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Stages of research through library research which aims to study, examine, and trace secondary data. Data collection techniques are literature studies that are collecting and analyzing secondary data recognizing the object of research. Data obtained, grouped and arranged systematically and for further data are analyzed, in qualitative analysis.The research results showed that (1) Associated with the fundamental freedom of contract, the prohibition to override Article 1266 and Article 1267 Civil Code, a breach of fundamental contractual freedom itself. Moreover, the Law Covenant set forth in Civil Code profess open system which means that the other conditions hold, as long as no breach of the principle of propriety, custom or law (Article 1339 Civil Code); and (2) The reason a lot of the particular actors to override Civil Code Article 1266 and 1267 in a deal for his business needs often as interpretations that embrace open systems Testament Law. Clauses in it only as a complement. So, the parties may establish other conditions, provided that no violation of the principles of propriety, custom or law (Article 1339 Civil Code).

PERANAN ORANGTUA DAN GURU DALAM PEMBERDAYAAN ANAK BERKELAINAN Tri Mulyani
Jurnal Cakrawala Pendidikan CAKRAWALA PENDIDIKAN, EDISI 1,2001,TH.XX
Publisher : LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta

The discussion about parent and teacher's role in the handicapped child empower, is limited only for the sight-impaired child, hearing impaired child, and the autism. This case is discussed based on the researcher's experience and the result ofthe research shows that parent and teacher role is very strategy in reaching the goal in the handicapped child's empowerment in social adjustment and independent life. Handicapped child's empowerment will be effective and efficient if parent and teacher becomes pioneer in changing from negative attitude to positive attitude to the handicapped child. In fact negative attitude in the society first appears from the parent of the handicapped child: Experience shows that parent who has no experience with his/herhandicapped child, in general will be shocked, hide the child, also deny the child! the child existantion guessing that the child has no potention, so that will delay the child's progress. The effort to realize parent and teacher positive' attitude, in order, to empower the handicapped child can reach optimally so the research and socializing education services for the handicapped child must be intensive. Multi discipline cooperation, for example with the psycholog, or the paedagog, therapy expert and the other expert who concern to the handicapped child. Trough the increasing cooperation'" with the 'other side." hoping learning process and empower for the handicapped child (especially the sight impaired child, the hearing impaired child and the autism) will be deve)opsamewith the individual ,child potention.

Tinjauan Pustaka : Teknik Pengujian Toksisitas Teratogenik Pada Obat Herbal tri mulyani; Cinta Ida Julianti; Rikkit Sihombing
Jurnal Farmasi Udayana Vol. 9, No. 1, Tahun 2020
Publisher : Departement of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural Science, Udayana University

Pengujian toksisitas pada bahan alam yang digunakan dalam bahan baku pembuatan obat herbal perlu dilakukan untuk memastikan keamanannya. Secara umum, Uji toksisitas dibagi menjadi 2 jenis yaitu toksisitas umum dan toksisitas khusus. Salah satu uji toksisitas khusus yaitu uji teratogenik. Uji teratogenik merupakan bagian dari uji toksisitas khusus yang ditujukkan untuk mengetahui efek toksik suatu senyawa terhadap fetus atau janin. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan teknik pengujian toksisitas teratogenik dengan mengacu pada Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 414 dan OECD 236 pada obat herbal. Beberapa contoh herbal yang digunakan untuk pengujian toksisitas teratogenik seperti yang diteliti oleh Lu E. The dkk pada Bougainvillea glabra (Paper Flower) dengan hasil penelitian ekstrak air berwarna ungu dan merah muda gelap, B. glabra bract tidak beracun bagi embrio, kecuali jenis merah muda dengan LC 50 85,51 ?g / mL. selanjutnya ada daun Mindi (Melia azedarach L) yang diteliti oleh Adisti erlina sutomo dkk dengan hasil pemberian ekstrak pada dosis 3,22 mg/kg bb sudah menyebabkan toksisitas teratogenik. Dan masih ada beberapa herbal yang digunakan untuk pengujian toksisitas teratogenik dengan hasil yang beragam.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELIMPAHAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG Efi Yulistyowati; Endah Pujiastuti; Tri Mulyani
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Pungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dengan PP No. 97 Th. 2012 ditetapkan sebagai retribusi, yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pelimpahan pemungutan retribusi tersebut terdapat kendala, oleh karena itu penelitian ini akan membahas kendala tersebut, khususnya di Kota Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesisifikasi penelitiannya diskriptif analitis, metode pengumpulan datanya studi lapangan, studi pustaka dan studi dokumentasi, dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :Jangka waktu peralihan pelimpahan kewenangan terlalu singkat, sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum, walaupun Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha dengan cara tidak membuat peraturan daerah baru tetapi hanya merubah peraturan yang sudah.Dalam pembuatan perda tersebut dianggap kurang melibatkan kelompok kepentingan, meskipun wakil kelompok telah dilibatkan.Peserta dalam pembahasan pembuatan perda tidak dapat memberikan masukan secara maksimal, karena bahan baru dibagikan kepada peserta pada saat peserta menandatangani daftar hadir.Peraturan yang sudah dibuat dianggap kurang disosialisasikan kepada kelompok kepentingan terkait.Kurang ada keterbukaan informasi penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan IMTA.

PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG–UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN Efi Yulistyowati; Endah Pujiastuti; Tri Mulyani
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dapat di lihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan amandemen 4 (empat) kali, yang dilakukan oleh pemerintah, untuk kesempurnaan, maka penelitian ini disajikan secara komparatif, baik sebelum dan sesudah amandemen. Metodelogi penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya: metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data terdiri data sekunder, metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, Metode analisis data yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menerapkan konsep Trias Politica Montesquieu, namun penerapannya tidak obsolut. Hasil dari studi komparatif dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya Legislatif (MPR, DPR), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu ke dalam Kekuasaan Konsultatif (DPA) dan Kekuasaan Eksaminatif (BPK). Sedangkan sesudah amandemen ternyata juga tidak hanya Legislatif (MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan Eksaminatif (BPK).

PERAN MEDIA INFORMASI HUKUM PADA MASA COVID 19 DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG Nur Aisah; Vivie Ratna Yunita; Tri Mulyani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2955

AbstrakPada masa pandemi covid – 19, informasi yang berkaitan dengan hukum menjadi kebutuhan penting karena banyak produk hukum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan belum diketahui secara spesifik oleh masyarakat. Sementara itu, peran dari media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi, terkadang dipandang tidak proporsional, sehingga dalam artikel ini berusaha untuk membahas tentang apa peran media informasi hukum pada masa covid – 19, apa kelemahan-kelemahan dari penggunaan media informasi hukum, dan media informasi hukum apa yang tepat untuk dipergunakan di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder. Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media informasi hukum pada masa covid – 19 di Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah sebagai komunikator yang baik dari berbagai informasi hukum mengingat banyaknya produk hukum baru yang harus diketahui oleh masyarakat pada masa covid – 19, sehingga informasi hukum tersebut dapat berkualitas, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan media informasi ini juga akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Kelemahan-kelemahan dari penggunaannya, yaitu komitmen dari semua elemen di Fakultas Universitas Semarang, belum ada peraturan yang mendukung di Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan belum banyak media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Media informasi yang tepat untuk dipergunakanadalah media sosial, dengan analisis bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia, efektifitas dalam akses informasi, dan media yang paling murah dalam melakukan publikasi informasi. Dalam implementasinya digunakan strategi membuat akun social media. Kemudian, seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang wajib mem-follow-nya, dan mem-posting ulang postingan tersebut.

REVIEW ARTIKEL : ETNOFARMAKOLOGI TANAMAN TIN (Ficus Carica L.) (KAJIAN TAFSIR ILMI TENTANG BUAH TIN DALAM AL-QUR’AN) wahyu fajar; Tri Mulyani
Jurnal Farmagazine Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Farmagazine
Publisher : STF Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47653/farm.v7i1.156

Buah Tiin adalah salah satu tanaman yang disebutkan al-Quran yang termuat di dalam Surah At-Tiin, hal ini memberikan isyarat bahwa dibalik kalimat sumpah Allah SWT kepada buah Tiin tersirat khasiat atau manfaat dari tanaman tersebut. Tiin (Ficus carica L.) (Moraceae) adalah tanaman yang sangat penting dalam pengobatan tradisional Arab karena sifat terapeutiknya. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang etnofarmakologis dari tanaman ini. Penelitian ini menggambarkan senyawa fitokimia dan sifat etnofarmakologis dari tanaman F. carica yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama beberapa dekade. Kandungan kimia terbesar dalam F carica. L yang telah diteliti adalah polifenol dan flavonoid. Senyawa bioaktif dalam tanaman tiin memiliki beragam aktivitas biologis. Dalam pengobatan tradisional, dilaporkan bahwa F. carica digunakan sebagai obat untuk bisul, gangguan pencernaan dan diare, sedangkan dalam beberapa penelitian ilmiah yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tiin memiliki aktivitas farmakologis yang luas diantaranya, antibakteri, antioksidan, antitumor, serta agen anti-inflamasi. Kata Kunci: Qasam, Tafsir Ilmi, Etnofarmakologi, Ficus carica L

Partisipasi Masyarakat Jawa Pada Upacara Panggih Perkawinan Adat Jawa di Kampung Sri Bawono Tri Mulyani; Syaiful M; Yustina Sri Ekwandari
PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) Vol 7, No 7 (2019): PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)
Publisher : FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.445 KB)

The purpose of this research was to find out participation motives from Javanese people on panggih ceremony of Javanese traditional marriage at Sri Bawono Village. The method used descriptive method with qualitative approach. The data were collected by interview, observation and documentation. The data analysis technique used technique analysis data qualitative. The results showed that Javanese people at Sri Bawono Village still carried out the panggih ceremony because it has become Javanese people's identity and it contains a noble value, existence of myth in Javanese people at Sri Bawono Village were still believed. The conclusion of this research shows that participation motives from Javanese people on the panggih ceremony is: maintaining traditions, helping others, establishing good relationships, avoiding social sanctions, and getting retribution.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui motif partisipasi masyarakat Jawa pada upacara panggih perkawinan adat Jawa di Kampung Sri Bawono. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan masyarakat Jawa di Kampung Sri Bawono tetap melaksanakan upacara panggih karena sebagai identitas masyarakat Jawa, mengandung nilai-nilai luhur, adanya mitos dalam upacara panggih yang masih dipercaya. Kesimpulan penelitian ini, motif partisipasi masyarakat pada upacara panggih yaitu: menjaga tradisi, membantu sesama, menjalin hubungan yang baik, menghindari sanksi sosial, dan memperoleh balasan.Kata kunci: motif, partisipasi, upacara panggih

Motivasi dan Harapan Mahasiswa Difable terhadap Pendidikan Inklusi UIN Sunan Kalijaga Muryanti MA; Tri Mulyani
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Abstract Inclusion education gives an expectation to group of disabled people to get an equal education as the non-disabled people do. With this education, it is expected that they get the same opportunity to get jobs in order to become more prosper. This writing investigates how the motivation and the expectation of disabled people towards inclusion education which is held by UIN Sunan Kalijaga. The method used is qualitative and the primary data is obtained through observation and interview with disabled students. The secondary data is obtained from some documents owned by PLD UIN which is used to run this inclusion education. The result of investigation shows that most of disabled students have the same motivation as the nondisabled students to get education and pursue their dream. The learning process in UIN itself has not met their expectation because the lack of facilities and assistant, and lecturer who have not possessed proper skills and knowledge to teach disabled students.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAM Yefta Damar Galih Atmaja; Tri Mulyani; Amri Panahatan Sihotang
Semarang Law Review (SLR) Vol 1, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Semarang

Tujuan dalam penelitian ini berusaha menganalisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, dan implikasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun menurut John Rawls prinsip kebebasan dalam hak asasi manusia perlu adanya sebuah kebebasan yang berkeadilan, artinya pemerintah memberikan jaminan payung hukum yang jelas, dan ruang lingkup batasannya dalam koridor keadilan, sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir. Implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu sosial, politik dan psikologi.

Co-Authors Amri Panahatan Sihotang Cinta Ida Julianti Efi Yulistyowati Endah Pujiastuti Muryanti MA Nur Aisah Retno Widhiastuti Rikkit Sihombing Rizky Cahya Nugraha Syaiful M Vivie Ratna Yunita wahyu fajar Yefta Damar Galih Atmaja Yustina Sri Ekwandari

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search