Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN TERHADAP SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Arman, Zuhdi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi didasarikomitmen untuk mempertegas sistem Presidensial. Sebaliknya, sistem multi partai yangdikombinasikan dengan sistem pemerintahan Presidensial saat ini mendorong partaiuntuk membentuk koalisi yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri.Praktik koalisi di Indonesia yang dibentuk sebelum pemilihan umum Presiden danWakil Presiden didominasi transaksi politik mengenai pembagian jabatan pemerintahantanpa disertai perumusan platform bersama. Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidakmenjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil dibadan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Oleh karena itu,penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan sistem multi partai dalam sistempemerintahan Presidensial di Indonesia pada era reformasi sekaligus merumuskanimplikasi terhadap hubungan eksekutif dan legislatif serta penerapan yang idealnya.Jenis penelitian ini dapat dapat di golongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif,karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Sumber data yangdigunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kajiankepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem multi partai dalamsistem pemerintahan Presidensial justru memperlemah sistem Presidensial danmemiliki implikasi terhadap relasi eksekutif dan legislatif. Tiga hal yang menjadiimplikasinya yaitu; Pertama, banyaknya kepentingan partai politik yang bertentangandengan kebijakan pemerintah. Kedua, tidak adanya pengaturan koalisi tetap. Ketiga,lemahnya posisi Presiden. Idealnya penerapan sistem multi partai, agar terciptanyastabilitas sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, maka ada 3 (tiga) hal yangperlu dibenahi dalam sistem Presidensial kita, yaitu: Pertama, penyederhanaan partaipolitik, kedua, pengaturan koalisi tetap, dan ketiga, penguatan desain institusikepresidenan. Penulis menyarankan diperlukan adanya koalisi partai politik yangsifatnya permanen yang ditetapkan melalui aturan-aturan, undang-undang yang lebihjelas sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efisien dan diupayakanadanya penguatan institusi kepresidenan agar posisi Presiden tidak lemah terhadapParlemen, dengan cara pemisahan institusi kepresidenan dari Dewan PerwakilanRakyat (DPR) dan partai politik melalui aturan-aturan Undang-Undang yang jelas.

TINJAUAN TERHADAP SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Zuhdi Arman; Dodi Haryono; Abdul Ghafur
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2015): Wisuda Februari 2015
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Amendment Act of 1945 that occurred in the era of reform based on a commitment to reinforce the Presidential system. In contrast, multi-party system in combination with the current presidential system of government is to encourage parties to form a coalition that actually weakens the presidential system itself. The Coalition is one of the institutions of parliamentary systems which negatively berekses governance. Practices in Indonesian coalition formed before the general election of President and Vice President dominated political dealings regarding the division of public office without the formulation of a common platform. In fact, the coalition was formed not ensure that parties who are members of the coalition that has a representative in the legislature will always support government programs. Therefore, this study aimed to understand the application of multi-party system in the Presidential system of government in Indonesia in the reform era at once formulate implications for the executive and legislative relations and the implementation of the ideal. This type of research can be can be classified into types of normative juridical research, because it makes the literature as the main focus. Source of data used, the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study using the method of literature study.The results showed that the application of multi-party system in the Presidential system of government actually weaken the presidential system and have implications for the executive and legislative relations. Three things that the implications are; First, the number of political parties' interests that conflict with government policy. Second, the absence of permanent coalition arrangement. Third, the weak position of President. Ideally the implementation of a multi-party system, in order to create stability in the Indonesian presidential system of government, then there are three (3) things that need to be addressed in our Presidential system, namely: First, the simplification of the political parties, the second, setting the coalition remains, and the third, the strengthening of institutional design presidency. The author suggests needed coalition of political parties that are permanently defined by the rules of Law clearer so that it will produce a strong and efficient government.Keywords: multi-party system, coalition, a Presidential system.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN TERHADAP LALU LINTAS BARANG DAN JASA DI KOTA BATAM Ukas Ukas; Zuhdi Arman
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

Kota Batam yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini secara geografis berhadapan langsung dengan negara / masyarakat internasional, dimana arus barang yang dilakukan oleh pelaku usaha kemungkinan besar kuantitas dan kualitasnya semakin meningkat setiap waktu, melihat geografis dan animo masyarakat kota Batam untuk menerima barang dari dan luar negeri. Satu sisi masyarakat Kota Batam di untungkan tapi disisi lain akan adanya kemungkina lalu lintas barang tersebut tidak sesuai pengaturan hukum nasional kita ( Undang-Undang Kepabeanan), agar pelaksanaan perdagangan tetap terlakasana dan mengutungkan atas pajak yang masuk dari barang ekspor dan impor itu maka petugas yang ditugaskan dalam pengawasan barang secara internasional memahami materi dan perintah undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, dengan harapan memahami impelementasi dan efektivitas Undang-Undang tersebut.

Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Zuhdi Arman; Daria Daria
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4 No 01 (2022)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v4i01.423

The ideas contained in living legal theory include the statement that in the process of determining laws and regulations it is necessary to pay attention to the values and norms of law that live and are applied in society. If the application of laws that are contrary to values and norms or laws that depend and apply in society, then of course it will be handled appropriately. In the Indonesian context, the right to life of indonesian people is customary law. The position of Indigenous law is the right to live among indigenous peoples in Indonesia.The method used is a type of qualitative descriptive analysis. From the results of this analysis is the national development policy against customary law has now been officially recognized by the State of its existence, but its use is limited. The exercise of Ulayat's rights and similar rights of indigenous peoples, while still in fact having to be carried out in such a way that it is in accordance with national and public interests, which is based on the unity of the nation and will not conflict with other supreme laws and regulations in accordance with the urgency of restoring Indigenous law as the basis for national development policy. It is expected to the government and also indigenous peoples, in order to still make customary law as a source in the life of the state, therefore customary law remains maintained and sustainable throughout the time.

THE ROLE OF LAW IN ECONOMIC GLOBALIZATION IN INDONESIA Ukas Ukas; Zuhdi Arman
JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam) Vol 9 No 1 (2020): JIM UPB Volume 9 No.1 2020
Publisher : Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jimupb.v9i1.2173

Legal development has a more comprehensive and basic meaning compared to the promotion and renewal of law in the context of increasing the nation's competitiveness, legal politics in Indonesia directs legal development to encourage economic growth. The research objective is to determine economic growth, especially in the business world and in the industrial world which determines investment capacity, especially law enforcement and protection. The method used is normative juridical. The results of this study see Law as a social engineering tool that was born because the concept of law is taught to direct people to better understand change. Law as an instrument of development control includes development in the economic field. Enforcement of law and justice in particular in the economic development of activities and developing development in accordance with long-term government programs. The role of law in economic globalization in the 21st century is certainly expected aspects of globalization in legal and economic growth, the development of economic law also includes investment law, which of course must run in accordance with long-term development tools.

ANALISI YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA Diki Zukriadi; Padrisan Jamba; Zuhdi Arman
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i1.3700

Notary Public is a public official who is authorized to make credential deeds as a means of proof. Besides being given a notary protokol, it is also obliged to save the notary protokol, both its own and other notary protokols. Regulations related to depository of notary protokol in article 65 paragraph (5) of the UUJN only state that the time for submission was issued 25 (twenty-five) years or more sent by the Notary recipient of the Notary Protokol to the Regional Supervisory Council. This can lead to legal considerations of the notary who will accept the protokol responsible for the notary protokol which is of great concern, which causes rejection of other notaries who will accept the protokol. This study uses a normative method with steps of description, systematization, and explanation of the content of positive law related to using laws and regulations, accessing history and obtaining concepts. Based on the results of the assessment and analysis, the notary protokol is not regulated by the exploitation in UUJN so as to make an agreement on the law so that it can keep documents on the notary protokol while he is still working and also open the work agreement by getting permission from the Notary Association Regional Supervisory Board. Indonesia. While it was agreed that there was a refusal to accept the notary protokol, legal considerations would be given to the notary recipient of the protokol. Tackling these responsibilities can be incorporated into codes of ethics, the notary profession, and approved by the government regarding sanctions for reprimands and compensation from membership.

PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Zuhdi Arman; Padrisan Jamba
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4521

Manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut UU Nomor 43 tahun 1999 pasal 1 angka (8) adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Tujuan manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan dukungan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search