Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jurnal Ilmiah Ecosystem AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Kalabbirang Law Journal
Said Sampara
University of Muslim Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MALADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF THE PUBLIC SERVICE Sampara, Said
Journal of Humanity Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Journal of Humanity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14724/jh.v2i1.21

Abstract

Basically every human being needs a service, even in the extreme can be said that the Ministry cannot be separated with human life. Basically every human being needs a service, even in the extreme can be said that the Ministry cannot be separated with human life Based on the purpose of organizing the public service, it can be concluded that basically the purpose of the public service, the community is satisfactory, and the satisfaction, to achieve the required quality of service excellence public services is still less give satisfaction in the community, even the often very disappointing, so sometimes the fact happens to crappy service maladministration from the implementing authorities
FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG IMPARSIAL Sampara, Said
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.566 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v20i1.4

Abstract

Implementation of judicial power in the realization of judicial impartiality rests on their independence and the independence of judiciary in performing the duties of his judicial is not affected by any power, as well as the responsibilities imposed on judges in carrying out the task of checking and deciding cases and functions of the Supreme Court under the supervision of the judiciary the impartiality in the administration of judicial power, manifested in the form of preventive supervision, in the form of signs norms enshrined in both the legislation and the code of ethics and code of conduct of judges. In addition, there are forms of repressive supervision which in practice is carried out by the Supreme Court and the Judicial Commission. Abstrak Implementasi kekuasaan kehakiman dalam perwujudan imparsialitas yudisial bertumpu pada independensi mereka dan independensi kehakiman dalam menjalankan tugas-tugas kehakimannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun, serta tanggung jawab yang dibebankan pada hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutuskan kasus dan fungsi Mahkamah Agung di bawah pengawasan pengadilan, ketidakberpihakan dalam administrasi kekuasaan kehakiman, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan preventif, dalam bentuk tanda-tanda norma yang diabadikan baik dalam undang-undang dan kode etik serta kode perilaku hakim. Selain itu, ada bentuk pengawasan represif yang dalam praktiknya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia Wahyudin, Wahyudin; Sampara, Said; Baharuddin, Hamza
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang122

Abstract

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara bertahap. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemerintah didalam Konvensi Perubahan Iklim, protocol Kyoto , Paris Agremeent , dan Bali Roadmap. berkomitmen bersama Negara-negara anggota PBB menandatangani Komitmen didalam forum Internasional untuk ikut menanggulangi pemanasan global. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan pengejawantahan komitmen tersebut di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2) Upaya Pengendalian Krisis Iklim di Indonesia dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi, Upaya adaptasi, difokuskan pada area yang rentan terhadap perubahan iklim, yakni: sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, dan kehutanan. Upaya mitigasi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air, Melakukan 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Melakukan kegiatan penghijauan, Efektivitas penggunaan kendaraan, Mengajak orang-orang sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. The Environmental Law Policy on Overcoming the Climate Crisis in Indonesia to date has been carried out by the Government of Indonesia in stages. This is evidenced by the Government's participation in the Climate Change Convention, the Kyoto protocol, the Paris Agremeent, and the Bali Roadmap. commit with the United Nations member states to sign a commitment in an international forum to help combat global warming. The commitment is outlined in the Law, Government Regulation and the manifestation of that commitment is contained in Presidential Regulation No. 61 of 2011 concerning the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions. 2) Efforts to Control the Climate Crisis in Indonesia are carried out through adaptation and mitigation. Adaptation efforts are focused on areas that are vulnerable to climate change, namely: water resources, agriculture, fisheries, coastal and marine, infrastructure and settlement, health and forestry. Mitigation efforts by saving electricity and water use, Performing 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Utilizing natural energy as much as possible, Using environmentally friendly equipment, Conducting greening activities, Effectiveness of vehicle use, Inviting people around you to do the same thing.
IMPLEMENTASI PEMBUBUHAN SIDIK JARI PARA PIHAK PADA MINUTA AKTA NOTARIS: (Studi di Kota Makassar) -, Lisa; Sampara, Said; Poernomo, Sri Lestari
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 18 No. 1 (2018): Vol 18 No 1 (2018): Januari-April 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pertimbangan yuridis terhadap pembubuhan sidik jari para pihak di lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta notaris serta untuk mengkaji dan menjelaskan implikasi hukum atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris apabila tidak melekatkan sidik jari para pihak di lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengambil lokasi pada Sekertariat Majelis Pengawas Daerah dan 3 (tiga) Kantor Notaris di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi pembubuhan sidik jari para pihak pada minuta akta Notaris memiliki maksud untuk menghindarkan penyangkalanpenyangkalan mengenai kehadiran dan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Apabila sidik jari ini tidak ada maka akta tidak kehilangan otensitasnya. Pelaksanaan penggunaan sidik jari melalui kesepakatan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), jari yang digunakan adalah jari jempol kanan. Sanksi bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat; (d) pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.
Co-Authors -, LISA Hamza Baharuddin, Hamza Poernomo, Sri Lestari Wahyudin Wahyudin