Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Beberapa Masalah Penyusunan Sejarah Bahasa Melayu Indonesia dan Penuturnya Sahara, Siti
Buletin Al-Turas Vol 8, No 1 (2002): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2397.43 KB) | DOI: 10.15408/bat.v7i1.4088

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir ini penyelidikan mengenai masa lampau bahasa Melayu Indonesia dilaksanakan melalui subdisiplin, yaitu prasejarah bahasa, sejarah bahasa, dan sejarah kajian bahasa. Bidan Pertama, prasejarah bahasa Melayu bertujuan memahami bahasa Melayu sebelum bahan-bahan bahasa tertulis yang mengungkapkannya ditemukan. Bidang ini merupakan bagian linguistik historis komparatif Austronesia, yang dengan metode porspektif dan retropekstif dapat diperoleh gambaran tentang ujud bahasa Melayu, hubungannya dengan bahasa-bahasa kerabat, dan aspek-aspek kultural penuturnya.
Napak Tilas Tarekat Tijaniyah di Cirebon Sahara, Siti
Buletin Al-Turas Vol 2, No 1 (1996): Buletin Al-Turas
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5908.992 KB) | DOI: 10.15408/bat.v2i3.6953

Abstract

Secara harfiah, tarekatberarti jalan, cara atau metode (Shorter Encyclopedia of Islam, 1974:574).Dalam lapangan tasawuf, istilah ini sampai abad ke 11 (5H) dipakai dengan pengertian jalan yang harus ditempuh oleh setiap calon sufiuntuk tujuan berada sedekat mungkin kepada kepada Allah meskipun dibatasi oleh hijab. hijab dapat dikatakan suatu kiasan yang mengandung makna sebagai pemisah atau didnding yang membatasi mata batin sesorang  dengan ALLAH SWT.
REKONTRUKSI PEMIDANAAN BAGI PELAKU LGBT Sahara, Siti
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.015 KB)

Abstract

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasgender) semakin nyaring terdengar dalam satu dekade terakhir para peganut penyimpangan orentasi seksual serasa lebih lapang dan mudah dalam mengekspresikan peyimpangan seksualnya Terlebih, sejak disahkannya pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat pada pertengahan 2015 lalu. Sejarah Homoseksual ini sudah ada pada zaman Nabi Luth, Allah mengutus Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Luth membimbing dan menyadarkan mereka namun hanya segelintir saja yang sadar,sedang sebagian besar mereka tetap bahkan tambah tak bermoral. Perbuatan LGBT ini akan meruak generasi dan mengancam kemanusiaan, perbuatan yang merusak generasi bangsa ini kedepan sepertinya mendapat dukungan atas keberadaanya dengan berdasarkan HAM. Perbuatan LGBT ini yang mengancam kemanusiaan ini adalah perbuatan kriminal, namun hukum positif Indonesia belum mengatur secara sepesifik KUHP tidak menganggap pelaku LGBT merupakan tindakan Kriminal yang akan menghancurkan generasi bangsa, Islam mengatur secara jelas tentang hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bagi pelaku homo hukuman yang wajib dijatuhkan adalah hukuman mati dan bagi pelaku Lesby hukuman di serahkan kepada Hakim, dengan sanksi yang tegas akan menjaga generasi dari virus LGBT dan menjadikan Negara Bermartabat dan Tangguh
MUZARA'AH (PERJANJIAN BERCOCOK TANAM) LAHAN PERTANIAN MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM Natsir, Muhammad; Rafly, Muhammad; Sahara, Siti
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.408 KB)

Abstract

Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun bahwa muzara’ah yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak sesuai dengan akad perjanjian. Dalam perjanjian sebelumnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan petani penggarap, bahwa memelihara dan merawat kebun atau tanaman serta bibitnya itu ditanggung oleh petani penggarap. Sampai tiba saat panen atas tanaman, terjadilah ingkar janji atas bagi hasil yang sama yang bahwa lebih diuntungkan oleh pemilik tanah atas tanaman tersebut. Keuntungan pemilik tanah tersebut mencapai 60%-70% dan tidak berdasarkan atas pembagian hasil sama sebagaimana dalam perjanjian sebelumnya. Namun dengan demikian akad muzara’ah yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan syari’at Islam. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem muzara’ah dalam hukum islam, muzara’ah lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, serta pelaksanaan muzara’ah di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan perjanjian.
EFEKTIFITAS PENGHUKUMAN BAGI PELAKU MAISIR (PERJUDIAN) DI KOTA LANGSA Sahara, Siti; Suriyani, Meta
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.591 KB) | DOI: 10.33059/jhsk.v13i1.697

Abstract

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tentang maisir ini adalah mempunyai tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan maisir karena maisir yang merupakan salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya bukan saja mengganggu ketertiban di masyarakat, tetapi akibatnya juga sangat dirasakan oleh keluarga dari si pemain judi. Maisir kerap menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti minuman-minuman keras, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian dan lain sebagainya.Penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa belum efektif dapat dilihat dari Penghukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya ‘Uqubat Hudud dan Takzir. Proses peradilan menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan Ex Narapidana tidak mengulangi perbuatan yang sama (residivis).Penegak hukum saling berkoordinasi dalam penegakan tidak pidana maisir. Durasi masa hukuman yang singkat.Menghemat pengeluaran Negara. Namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat hambatan yaitu menimbulkan efek jera hanya bagi nara pidana dan sebahagian masyarakat di Kota Langsa dan tidak menutup kemungkinan selalu adanya pelaku baru dan belum adanya sumber daya manusia dari WH yang berkapasitas/kompeten sebagai PPNS sehingga belum dapat mandiri dalam melakukan penegakan hukum. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara mengumpulkan data data di lapangan melalui wawancara langsung dengan responden dan informan.
TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG Khairullah, Khairullah; Elidar, Cut; Sahara, Siti
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.197 KB)

Abstract

Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, penelantaran yang dilakukan oleh suami atau isteri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yaitu meninggalkan anak, isteri atau suami yang ia berkewajiban memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, tindak pidana penelantaran banyak terjadi di masyarakat Aceh Tamiang dan sedikit sekali mendapat penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.tiap orang yang “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2), Pasal 49 menyebutkan dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran yaitu faktor individu,faktor sistemik dan faktor pendidikan. Upaya agar tidak terjadi penelantaran dalam rumah tangga yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, membina kesadaran hokum masyarakat terutama hokum agama tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban suami isteri Penelitian ini mengunakan metode Penelitian Yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data skunder atau bahan pustaka. Penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data dilapangan.
UPAYA MENINGKATKAN HAFALAN BACAAN DAN GERAKAN SHALAT DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL (VIDEO) PADA ANAK USIA DINI DI DESA GERBANG SARI, KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR Sahara, Siti; Hardi, Vitri Angraini; Fauziddin, Moh
Journal on Teacher Education Vol. 2 No. 1 (2020): Journal On Teacher Education
Publisher : Universitas Pahlawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jote.v2i1.1139

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode demonstrasi dengan media audio visual untuk meningkatkan kemampuan bacaan dan gerakan sholat pada anak kelompok B TK Asmaul Husna. Hal ini dilakukan karena masih lemahnya kemampuan anak dalam pembelajaran sholat. Metode dan media yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah metode demonstrasi dengan media audio visual. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) penerapan metode demonstrasi dengan media audio visual dilaksanakan dalam dua siklus. 2) hasil dari penerapan metode demonstrasi dengan media audio visual pada dalam pembelajaran sholat mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kemampuan praktek sholat terlihat dari kemampuan awal pra tindakan 42%, meningkat menjadi 57% pada siklus I dan mengalami peningkatan menjadi 74% pada siklus II. Dengan demikian metode demonstrasi dengan media audio visual dapat meningkatkan kemampuan bacaan dan gerakan sholat untuk anak kelompok B TK Asmaul Husna.
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Suatu Penelitian Di Polres Aceh Tamiang) Susilo, Heru Sri; Wilsa, Wilsa; Sahara, Siti
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas praduga tidak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pengaturan selanjutnya dari asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan butir 3 huruf c KUHAP. Kasus yang terjadi di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang rusak setelah dibakar massa. Perusakan tersebut merupakan akibat kekesalan massa karena salah satu warganya tewas ketika dalam proses penyidikan terkait kasus narkoba. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat Bagaimana pengaturan hak-hak tersangka sebagi perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Aceh Tamiang, Apa faktor terjadinya Perampasan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang dan Bagaimana hambatan dan upaya dalam Mengimplementasikan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang.
PEMENUHAN HAK REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2018/PN.Lgs) Ito Hrp, Mara Iman; Zuleha, Zuleha; Sahara, Siti
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Tahun 2013 terpidana M Z Fpernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, tetapi tidak dilakukan rehabilitasidikarenakan kurangnya fasilitas rehabilitasi, biaya rehabilitasi, menurut hakim pengadilan negeri jika si pelaku melaporkan dirinya baru bisa dilakukan rehabilitasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yang memberi penjelasan seperti pendapat para sarjana dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait di dalamnya dan diawali dengan penelitian normatif yaitu menggunakan berbagai data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena telah memenuhi unsur tindak pidana dengan barang bukti narkoba dan urine dari laboratorium forensik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur) Suhairu, Sapri; Nurdin, M.; Sahara, Siti
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana sodomi yang dilakukan  di lakukan seorang laki-laki berinsial S (30 tahun) terhadap  anak laki-laki berinisial DA (9 tahun) terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018, Dampak bagi korban kekerasan seksual tidak hanya dampak fisik akan tetapi dampak psikologis. ketentuan Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual berupa rehabilitasi social, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, namun pada kenyataannya pihak terkait tidak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban.Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa, kekerasan seksual terhadap anak di jerat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. anak korban tindak pidana sodomi di Desa Alue Buloh Kabupaten Aceh Timur tidak mendapatkan perlindungan dari pihak terkait, pihak terkait tidak mendampingi dan tidak melakukan tindakan apapun untuk memulihkan kondisi korban. Hambatan yang timbul dalam hal ,memberi perlindungan terhadap anak korban tindak pidana Sodomi yaitu korban tidak berani mengaku/menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua dan polisi, dan upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana Sodomi dari berbagai pihak memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, diantaranya di orang tua korban, pihak aparatur gampong dan pihak kepolisian, namun dari pihak dinas social tidak melakukan upaya apapun dalam hal untuk memulihkan kondisi korban dri trauma.