Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Wijayakusuma Law Review

HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Daffa Rizky Dewanto; Rahtami Susanti
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.239

Abstract

Indonesia is a country that acknowledges the existence of Human Rights, but this does not lead to the abolishment of the death penalty in its positive law. Both the old and new Criminal Codes (KUHP) still regulate the death penalty, albeit in different concepts. This research aims to identify the differences between the death penalty in the old and new Criminal Codes and to understand and analyze the death penalty in the new Criminal Code from a human rights perspective. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that the death penalty in the new Criminal Code is no longer the primary punishment as in old Criminal Codes and has been replaced with an alternative penalty. Under the new Criminal Code, those sentenced to death will undergo a probationary period of 10 (ten) years, and if they demonstrate good behavior during this period, the death penalty will be commuted to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years. This change is motivated by the perception that the death penalty constitutes a violation of human rights. Keyword: death penalty, Indonesian new penal code, human rights Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia namun hal tersebut tidak membuat Indonesia menghapus hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Baik KUHP lama maupun KUHP baru masih mengatur hukuman mati meskipun dalam konsep yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru serta mengetahui dan menganalisis hukuman mati dalam KUHP baru dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila selama masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik pidana diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dilatarbelakangi adanya persepsi bahwasanya pidana mati merupakan pelanggaran HAM. Kata kunci: hukuman mati, KUHP baru, hak asasi manusia
STUDI KOMPARATIF PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Andika Ramadhani Wibowo Mukti; Rahtami Susanti
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.240

Abstract

The concept of restorative justice is increasingly developing and being adopted by several countries in the world with different names, the United States calls it victim offender mediation, while in Indonesia it is known as the concept of restorative justice. This study aims to find out the differences between the legal systems of Indonesia and the United States, as well as find out the similarities and differences of restorative justice in Indonesia and the United States. The research method used is normative juridical with a comparative approach. The results of the study show that the differences in the legal systems in Indonesia and the United States are influenced by the form of the state, Indonesia with the form of a republican unitary state that adheres to a civil law legal system, in which written legal regulations are used as laws and legal basis that must be obeyed by all citizens within the territory of the unitary Indonesia. Whereas the United States as a federal country that adheres to the common law legal system, has several laws that serve as its basis, federal law as the highest state law that applies to all states, and state law that only applies to each state. In the application of restorative justice, Indonesia and the United States have similarities, namely, its application is limited to minor crimes and applies to both juvenile and adult justice, the application of restorative justice aims as an effort to reduce inmates to prevent overcapacity in detention centers. The difference in the application of restorative justice in Indonesia is that laws regarding restorative justice apply to all communities and regions within the scope of the unitary state, whereas in the United States each state has different laws regarding the application of restorative justice, there are at least forty-five out of fifty states that have incorporated restorative justice into state laws. Keywords: Comparative Study, Restorative Justice, Legal System Konsep restorative jusctice semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda, Amerika Serikat menyebutnya victim offender mediation, sedangkan di Indonesia dikenal dengan konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengetahui persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekata komparattif. Hasil penelitian menunjukan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh bentuk negara, Indonesia dengan bentuk negara kesatuan republik yang menganut sistem hukum civil law, di mana peraturan hukum tertulis yang dijadikan sebagai undang-undang dan dasar hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara di dalam wilayah kesatuaan Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara federal yang mengnut sistem hukum common law, memiliki beberapa hukum yang dijadikan sebagai dasar, hukum federal sebagai hukum tertinggi negara yang berlaku untuk seluruh negara bagian, dan hukum negara bagian yang hanya berlaku pada masing-masing negara bagian. Pada penerapan restorative justice Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan antara lain, penerapannya terbatas pada tindak pidana ringan dan berlaku untuk peradilan anak maupun dewasa, penerapan restorative justice bertujuan sebagai upaya mengurangi narapidana untuk mencegah kapasitas berlebih pada rumah tahanan. Perbedaan dari penerapan restorative justice di Indonesia undang-undang mengenai keadilan restortif berlaku untuk seluruh masyarakat dan wilayyah dalam lingkup negara kesatuan, sedangkan di Amerika Serikat masing-masing negara bagian memiliki undang-undang tentang penerapan restorative justice yang berbeda, setidaknya ada empat puluh lima dari lima puluh negara bagian yang telah memasukan restorative justice kedalam undang-undang negara bagian. Kata kunci: Studi Komparatif, Restorative Justice, Sistem Hukum
PENDAMPINGAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PURWOKERTO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 3/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PBG) Muhammad Rifaldi; Rahtami Susanti
Wijayakusuma Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v5i1.241

Abstract

Assistance by the Purwokerto Correctional Center for child perpetrators of RP (17 years) who committed violence resulting in the death of the victim was carried out from the Pre-adjudication, Adjudication, Post-adjudication stages in accordance with the provisions of Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to find out the assistance by the Purwokerto Correctional Center for children who committed violence resulting in the death of the victim in decision number 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg and the constraints of the Purwokerto Correctional Center in assisting children which resulted in the death of the victim in decision number 3/Pid.Sus-Child/2021/PN.Pbg. The type of research used is empirical juridical with the main data source being primary data. The results of the research show that the Purwokerto Correctional Center has provided assistance since the RP was investigated at the police office, examination at trial until after the court decision. The obstacle faced by the Purwokerto Correctional Center in assisting RPs is the existence of RPs which are difficult for assistants to reach because their houses are in mountainous areas where communication facilities and road infrastructure are difficult for PKs to access. Keywords: Correctional Center Assistance (BAPAS), Criminal, Children Pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap anak pelaku RP (17 tahun) yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan matinya korban dilakukan sejak tahap Pra adjudikasi, Adjudikasi, Pos adjudikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menqetahui pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap anak yang melakukan kekerasan mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg dan kendala Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan terhadap anak yang mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg. Jenis penelitian vang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data pokoknya adalah data primer. Hasil penelitian menunjukan Balai Pemasyarakatan Purwokerto melakukan pendampingan sejak RP disidik di kantor kepolisian, pemeriksaan di persidangan sampai pasca putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan terhadap RP adalah keberadaan RP yang sulit dijangkau oleh pendamping karena rumahnya di daerah pegunungan yang sarana komunikasi dan prasarana jalannya sulit diakses oleh PK. Kata Kunci: Pendampingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pidana, Anak