Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna Hijriani, Hijriani; Bt. Tolo, Suriani; Munawir, La Ode; Kasmawati, Kasmawati; Danggi, Erni; Jawiah, St.; Abdul Manan, La Ode
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.259 KB)

Abstract

Terjadinya kawin lari di Desa Lagasa dalam masyarakat adat Suku Bajau disebut dengan “silayyang” merupakan bentuk perkawinan yang sangat tercela. Pada tahun 2019-2020 terdapat hampir delapan belas pasangan yang melakukan silayyang. Pada umumnya, yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak pernah bersekolah, bahkan banyak juga anak-anak yang masih dibawah umur. Masalah dalam penelitian ini : apakah penyebab terjadinya kawin lari yang terjadi pada Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna? serta bagaimana risiko kawin lari terhadap pasangan kawin, keluarga serta masyarakat Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna?. Penelitian ini mengangkat persoalan kawin lari yang ada di Desa Lagasa Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang sampai saat ini masih terus terjadi, sehingga sangat layak untuk diteliti dan dijadikan referensi terkait dengan fenomena kawin lari. Hasil pembahasan penelitian ini menganalisis dan menguraikan faktor utama penyebab terjadinya silayyang yaitu, syarat dan pembiayaan perkawinan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum mendapatkan izin menikah, perempuan telah bertunangan/dijodohkan, orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki dan perempuan telah hamil lebih dulu. Faktor lainnya karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor usia. Dampak yang ditimbulkan yaitu : timbulnya kedudukan superior dan inferior, tidak tercatatnya perkawinan, masalah dalam administrasi negara, segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, keharmonisan keluarga tidak tercipta, ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan perkawinan, pelaku kawin lari yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan dapat diproses secara hukum. Kesimpulannya bahwa praktek silayyang ini masih berjalan di masyarakat Adat Suku Bajau di Desa Lagasa, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah setempat dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat, agar tidak berdampak secara terus menerus.
PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAWIN LARI (SILAYYANG) SUKU BAJAU DI DESA LA GASA KABUPATEN MUNA Yaya Alfia; Suriani Bt Tolo; La Ode Munawir
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.15706

Abstract

This study aims to explain the legal perspective of the unregistered Kawin Lari (Silayyang) of the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency which is contrary to Law no. 1/1974. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results showed that Silayyang which is a marriage that is considered valid based on consensual, and with the existence of silayyang which is an alternative for young people to get married without having to be burdened with expensive costs, and is a marriage that is registered and gets legal legality. As a result, there are marriages that are registered according to the marriage law, but some are not. Marriages that are not registered according to the marriage law and the imposition of sanctions, namely the payment of a fine by paying an amount of money according to the customary rules that apply in the village that have been agreed upon. Basically, elopement is an act that violates the value of customary law, violates the power of parents, and destroys the honor of the dignity of the parents and relatives of the party being taken. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan  menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang  dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan.
PERAN STAF ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara) La Ode Munawir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.718 KB)

Abstract

Abstract Notary in making a deed needs to keep secret all forms of information obtained during the run position which is set in the code of conduct and the law office of a notary. However, the notary deed in general involve notary office administration staff. The purpose of this paper is to describe, identify, and analyze the role of the notary office administrative staff Kendari and Buton Utara in maintaining the confidentiality of the contents of the deed according to the code of ethics and the oath / pledge notary office. The method used is empirical legal research, the sociological approach. Results of empirical legal research, obtained answers to existing problems. The role of the notary office administrative staff Kendari and Buton Utara in maintaining the confidentiality deed according to the code of ethics and the oath of office notary. The role of the notary office administrative staff is part of the notary office that has a legal relationship that is causality which should act as a notary obligation to maintain and conceal the deed. Acting in accordance with the obligations that have been awarded by a notary. The legal consequences notary office administrative staff Kendari and Buton Utara who do not maintain the confidentiality deed, deed made by the notary has the strength of evidence in hand and could be prosecuted under the form of civil lawsuits, criminal charges, and administrative sanctions.Key words: administration staff notary office, confidentiality deed, the notaryAbstrak Notaris dalam membuat akta perlu merahasiakan segala bentuk keterangan yang diperoleh selama dalam menjalankan jabatannya dimana diatur dalam kode etik dan Undang-undang jabatan notaris. Namun notaris dalam pembuatan akta pada umumnya melibatkan staf administrasi kantor notaris. Adanya beberapa staf administrasi kantor notaris dibeberapa daerah yang tidak menjaga kerahasiaan akta. Tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis peran staf administrasi kantor notaris Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara dalam menjaga kerahasian akta sesuai kode etik dan sumpah/janji jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian hukum empiris, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.  Peran staf administrasi kantor notaris Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara dalam menjaga kerahasiaan akta sesuai kode etik dan sumpah janji jabatan notaris.  Peran staf administrasi kantor notaris merupakan bagian dari organ jabatan notaris yang mempunyai suatu hubungan hukum yang bersifat kausalitas yang semestinya bertindak sebagaimana kewajiban seorang notaris untuk menjaga dan merahasiakan akta. Bertindak sesuai dengan kewenangan atau intruksi yang telah diberikan oleh notaris. Akibat hukum staf administrasi kantor notaris Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara yang tidak menjaga kerahasiaan akta, teguran dari pihak yang berwenang, bisa dituntut berupa tuntutan perdata, tuntutan pidana dan sanksi administrasi.   Kata kunci: staf administrasi kantor notaris, kerahasiaan akta, notaris
PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Risal Risal; La Ode Munawir
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v5i2.3818

Abstract

In the development of state administration after the second amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it gave birth to Regional Heads who were elected democratically. In a democratic manner based on Law no. 23/2014, the regional head is elected directly by the people along with the deputy regional head. Regional Heads and Deputy Regional Heads carry out decentralized government affairs based on the powers they have as regulated in Article 65 and Article 66 of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. This division of attribution authority is seen as one of the causes of conflict between the regional head and the deputy regional head in carrying out government affairs. Therefore, the division of authority for regional heads and deputy regional heads must be reviewed. In addition, the division of authority can also be done by way of delegation or mandate. The division of authority through delegation is stipulated by Regional Regulation (Article 13 Paragraph (2) letter b of Law No. 30 of 2014), while the distribution of authority through the mandate is stipulated by a Regional Head Decree (Article 66 Paragraph (2) of Law No. 23 of 2014).
Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Diwilayah Hukum Kota Kendari la ode Munawir; Eliyanto Eliyanto; Suriani BT Tolo
Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.430

Abstract

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Ekseskusi jaminan fidusia selalu menimbulkan polemik baik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi masih ditemukan dibeberapa Finance yang mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui persetujuan pihak pemberi fidusia atau eksekusi tanpa permohonan ke Pengadilan Negeri. Tujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang dieksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia, Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empris dengan megunakan sosiologis, hasil penelitian menunjukan bahwa di beberapa finance dikota kendari masih ada yang melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Simpulan Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang di eksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia bertentangan dengan UUD, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, jika terpenuhi unsur-unsurnya.
Penyuluhan Hukum terhadap Perkawinan Campuran di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; St. Fatmawati L; Amir Faisal; Satria Boikole; Santiaji
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat harmonis serta siap menempuh perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan norma dan  nilai-nilai social budaya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Unsultra, yaitu berupa penyuluhan tentang Perkawinan campuran dilihat  dari segi 1. Keabsahannya, 2. Pencatatan perkawinan agar anak dan isteri mendapat perlindungan hukum, 3. Status kewarganegaraan  anak hasil dari perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian kepada masyarakat di Desa Puulemo Kec.Lembo kab. Konawe Utara, yang merupakan Desa Lokasi Pertambangan yaitu: masyarakat sangat berterima kasih atas kehadiran Tim Pengabdian Kepada masyarakat dari Unsultra, karena memang  di desa tersebut sudah  ada yang melaksanakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran dilaksanakan hanya berdasar Adat istiadat setempat., Sedang ada aturan-aturan yang harus dilakukan agar anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran mendapat  status sebagai subyek hukum sekaligus mendapat perlindungan hukum.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN Hazamuddin; La Ode Bariun; La Ode Munawir
Journal Publicuho Vol. 6 No. 1 (2023): February - April - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v6i1.99

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of Bawaslu's authority in supervising the updating of voter lists in the continuous voter list. The research method used in this study is normative legal research, namely research by studying laws, theories and concepts related to the problem under study by examining available literature. The results of the study show that based on the recommendation of Law Number 7 of 2017 it has regulated the provisions of the Bawaslu's obligation to oversee the process of updating and maintaining voter data on an ongoing basis for the KPU's task of updating voter data on an ongoing basis. However, in terms of regulations, KPU, especially Regency/Municipal KPU, is only limited to providing a copy of PDPB recapitulation to Regency/City Bawaslu, not accompanied by updated data by name by address, so in total the role of updating and maintaining sustainable voter data is only monopolized by the KPU and not there is an opportunity for Bawaslu to fulfill the oversight obligations set out in the law. The process of implementing continuous voter data updating by the KPU of North Buton Regency is carried out in private, the North Buton Regency Bawaslu is only given the Minutes of Recapitulation every month. If access to that data does not exist or is limited, then suggestions and improvements to the voter list by the Election Supervisor will be even lower, and may even be of no value.
Penegakan Hukum Administrrasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lokasi Pertambangan La ode Munawir; La Ode Bariun; Suriani BT Tolo; Muhamad Karnoha Amir
Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i2.4132

Abstract

The surveillance provided by the energy service and mineral resources inspector of the southeast province of sulawesi in 2019 revealed mining operations that had not taken a good look at contamination prevention and environmental damage. Problem 1) how does the management of the environment at the mine location in northern stick 2) how does improving the management of the environment at mine location in northern stick. The purpose of research 1) to analyze the management of the environment at the mine location in northern konawe 2) to analyze the improved management of the environment at the mine location in northern konawe. The type of empirical legal research for primary data in interviews and observations supported by secondary data. The results of environmental management research have been carried out by authorities from the elements inspector of the ward service mine through the development and control of the operation of the mining operations. Through the phasing procedures, fines and penalties of the mining stops. The control and development of the 2021-2022 found two mining companies in violation of the code of mining law.
Problematika Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahan Tambang : Masyarakat sekitar Pertambangan di Desa Mandiodo Kabupaten Konawe Utara La Ode Munawir; Suriani BT Tolo; Fathul Muin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.121

Abstract

Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi tanggungjawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan di Desa mandiodo Kecamatan molawe Kabupaten konawe utara. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian kepustakaan, wawancara, sedangkan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Hambatan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan di desa mandiodo kecamatan molawe kabupaten konawe utara yakni kesadaran dari perusahaan, pengawasan, sumber daya manusia.
Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Diwilayah Hukum Kota Kendari la ode Munawir; Eliyanto Eliyanto; Suriani BT Tolo
Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.430

Abstract

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Ekseskusi jaminan fidusia selalu menimbulkan polemik baik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi masih ditemukan dibeberapa Finance yang mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui persetujuan pihak pemberi fidusia atau eksekusi tanpa permohonan ke Pengadilan Negeri. Tujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang dieksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia, Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empris dengan megunakan sosiologis, hasil penelitian menunjukan bahwa di beberapa finance dikota kendari masih ada yang melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Simpulan Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang di eksekusi tanpa persetujuan pemberi fidusia. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia bertentangan dengan UUD, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, jika terpenuhi unsur-unsurnya.