Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.277

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-Qisth Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Constitutional Review Jurnal Ius Constituendum Jurnal Yudisial JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum NOMOI Law Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Konstitusi

Ibnu Sina Chandranegara

Faculty Of Law Universtas Muhamadiyah Jakarta (UMJ)

Author-ID : 500434

Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

ULTRA PETITA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN JALAN MENCAPAI KEADILAN KONSTITUSIONAL Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 1 (2012)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The existence of Constitutional Court after the amendment the 1945 Constitution of Republic Indonesia (1999-2002) brought a fundamental change in the constitutional review of norms. Constitutional review mechanism not just a “review” but the court is also required to search the essence of constitutional review itself and its relation to the constitutional rights. Therefore, the ultra petita decisions issued by the Court should not be viewed as absurd but as a way to uphold justice.

Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Konstitusi Vol 13, No 3 (2016)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

On Research “checks and balances” in legal studies often raises high quality questions such as, does the checks and balances is a doctrine, principle, or legal theory, or maybe precisely the formula of power in politics. History been recorded, that in any discussions regarding the formation of the constitutional separation, division and smelting power is something that is popular to be discussed before and even after becoming the constitution. Therefore, the casting of checks and balances into the constitution is an interesting study to determine the portion and posture.

Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 1 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Tata kelola migas Indonesia diatur dan dituangkan dalam suatu undang-undang. Undang-undang migas pertama adalah UU No 44 tahun 1960. UU ini kemudian diganti menjadi UU No. 8 Tahun 1971 yang memberikan fungsi ganda kepada Pertamina yaitu sebagai operator dan regulator, sedangkan fungsi kebijakan dijalankan oleh pemerintah. Penggabungan dua fungsi ini dikenal sebagai sistem dua kaki. UU No. 22 Tahun 2001 untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1971. UU yang baru ini memisahkan fungsi regulasi dari Pertamina dan memberikannya kepada lembaga yang dikenal sebagai BPMIGAS yang saat ini diganti menjadi SKK Migas. Pemisahan ketiga fungsi ini dikenal sebagai sistem tiga kaki. Akan tetapi, UU No. 22 Tahun 2001 banyak menerima kritikan, terutama karena UU ini dinilai terlalu liberal. Misalnya, Pertamina sebagai perusahaan negara (NOC) harus bersaing secara terbuka dengan perusahaan asing (IOC) yang notabene mempunyai banyak kelebihan baik dalam teknologi, kapital, maupun manajemen resiko; sehingga UU ini sering dicap sebagai pro-asing karena UU No 22 tersebut ternyata lebih banyak memberikan kelonggaran kepada IOC. Alhasil, beberapa kelompok masyarakat maupun perorangan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali beberapa pasal. Sejak UU No 22/2001 disahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali melakukan pembatalan terhadap pasal-pasal dalam UU tersebut, sehingga legalitas secara utuh dari UU tersebut dipertanyakan. Carut marutnya Tata kelola migas yang ada telah menyebabkan stagnasi berkepanjangan dalam industri migas nasional, bahkan lebih tepat telah menurunkan kinerja industri strategis ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan uraian berkenaan dengan fondasi desain Hukum Migas berbasiskan arah dari putusan-putusan MK terkait UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Indonesian oil and gas governance and has set forth in a spesific law. The first oil and gas laws is Emergency Law No. 44 of 1960. This law was changed to the Law No. 8 of 1971 which provides a dual function, namely to Pertamina (NOC) as the operator and regulator, while the functions of the policy making implemented by the government. These two functions is known as 'two feet'. Oil and Gas Law No 22 of 2001 as new law start separating regulatory functions from Pertamina and give it to the state agencies known as BPMIGAS which is now changed to SKK Migasfor upstream and BPH Migas for downstream. These functions is known as 'three feet'. However, Oil and Gas Law No 22 of 2001 received a lot of criticism, because this law is considered too liberal. For example, Pertamina as a NationalOil Company (NOC) have to compete openly with a International Oil company (IOC) that in fact has many advantages both in technology, capital, and risk management; so this law is often labeled as pro-foreign as Oil and Gas Law No 22 of 2001 turned out to give more leeway to the IOC. As a result, Civil Society through NGO and individuals filed a lawsuit with the Constitutional Court (MK) to review most of the article which indicated inconstitutional norm. Since Oil and Gas Law No 22 of 2001 was passed, the Constitutional Court (MK) has has decided to null and avoidmost of the clauses in the Law, so that legality is in question. Bawdy Governance under existing oil and gas Law has led to prolonged stagnation in the national oil and gas industry, even more appropriately have lowered the performance of this strategic industry. This study is intended to provide a description with respect to create design based on the direction of the Oil and Gas Law of Constitutional Court Desicions

Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi Athari Farhani; Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 3 (2020)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Discourse about periodization of the term of office of the Constitutional Court judge ended at the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XIV/2016 and Number 73/PUU-XIV/2016 which transferred the authority of regulating the term of the constitutional judge to be fully regulated by the legislators (open legal polic). This article discusses the problem of the term of office of the Constitutional Court judge, if it is regulated as an open legal policy for the quality of the independence of judicial power held by the Constitutional Court. This article was prepared based on the results of normative legal research using the statutory approach. This article provides two conclusions. First, the open legal policy in determining the periodization of the term of constitutional judge has the potential to reduce the degree of independence of the judicial power. Second, a relatively long period of time is an ideal concept for the term of office of constitutional judge. The term of office of constitutional judge should be aligned with the Supreme Court’s tenure.

Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pembentukan undang-undang pada medio 2019-2020 kerap dianggap tidak berkualitas yang disebabkan pembahasan yang sembunyi-sembunyi, tidak transparan, dan terkesan terburu-buru. Kondisi ini memperburuk proses legislasi di Indonesia. Mekanisme fast-track legislation yang tidak dimiliki di Indonesia namun seolah-olah telah dipraktikkan, mengakibatkan adanya asumsi tirani legislasi dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu fast-track legislation menjadi alternatif gagasan untuk membatasi kekuasaan praktik pembentukan undang-undang yang buruk tidak terulang kembali. Artikel ini dimaksudkan untuk meninjau bagaimana pengaturan dan praktik fast-track legislation di berbagai negara serta menganalisis proyeksi pengadopsian fast-track legislation ke dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia dengan cara menelaah secara konseptual tentang pembatasan kekuasaan presiden di bidang legislasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum. penelitian dilakukan dengan meneliti materi pengaturan dan praktik pelaksanaan fast-track legislation di beberapa negara yang memilikinya seperti Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Perancis, Kolombia, dan Ekuador untuk ditemukan hal yang dapat diadopsi dan hal yang perlu dihindari apabila kemudian diadopsi ke dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ibnu Sina Chandranegara; Merdiansa Paputungan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 1 (2020): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tulisan ini hendak melakukan analisis yuridis terhadap hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Sayap Parpol-nya (OSP). Hubungan dimaksud adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran oleh organisasi sayap parpol khususnya dalam hal pembubaran partai politik. Tulisan ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan, yakni: (1) Bagaimanakah hubungan antara partai politik dengan organisasi sayap partai politik?; (2) Apakah kegiatan OSP yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dimaknai luas dan berdampak terhadap partai politik khususnya dalam sebagai alasan pembubaran partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui hubungan hukum dan pertanggung jawaban OSP terkait pembubaran partai politik. Penelitian ini mengambil kesimpulan, Pertama, hubungan hukum antara OSP dan Partai Politik adalah dalam satu entitas hukum (subyek hukum) yang sama. OSP merupakan organisasi bukan badan hukum yang berada di bawah (dalam struktur) dan milik Partai Politik. Kedua, bahwa kegiatan OSP yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat menjadi alasan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ketika OSP melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik, maka mekanisme dan sanksi yang berlaku adalah sama dengan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47, 48, sampai dengan Pasal 49 UU Partai Politik.

Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i1.1448

Abstract: The function of Philosophy State; The application Concept in State laws. One form of the modern state is a state law that is considered more modern and humane in comparison with ancient conception of the state power. However, not all countries have expressed and declared its country as having a basic law of the state or country state philosophy. Preferred the birth of Pancasila as the state, on the other hand the whole constitution in force ever and always include Pancasila and state law as the concept of the Indonesian state. This paper focuses on a critical analysis of the functioning of the state philosophy in the application of state law in the Indonesian context. Abstrak: Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara hukum. Salah satu bentuk negara modern adalah negara hukum yang dianggap lebih modern dan manusiawi dibandingkan dengan konsepsi kuno mengenai negara kekuasaan. Namun tidak semua negara yang menyatakan dan mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum mempuntai dasar negara atau falsafah negara. Pancasila kelahirannya sudah dikehendaki sebagai dasar negara, disisi lain seluruh konstitusi yang pernah dan sedang berlaku selalu mencantumkan pancasila dan negara hukum sebagai konsep negara Indonesia. Tulisan ini menfokuskan terhadap analisis kritis tentang fungsi falsafah negara dalam penerapan negara hukum dalam konteks Indonesia. DOI: 10.15408/jch.v1i1.1448

Institutional Arrangements of the Political Party Wing on the Functions of Political Parties Ibnu Sina Chandranegara; Syaiful Bakhri
Jurnal Hukum Novelty Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v12i2.a17870

Introduction to the Problem: In post-constitutional reform, every political party seeks to maximize each component within its party structure. One feature that has direct contact with the society is the political party wing, which is an essential resource in the regeneration of political party in internalizing its ideology and the development of the militancy character that can be done more efficiently. The institutional arrangements of the political party wing so far are still minimal. The limitations of the organizational structures of the political party wing have an impact on the uncertainty regarding the institutional organization of their wing organization.Objectives of the Study: This article identifies and examines the implication of the provision on the political party wing towards the institutional clarity of their wing organization; and the implications of the institutional arrangements of the political party wing on the functions of the political party.Methodology: This article uses normative legal research that analyses relevant secondary data related to the political party wing. This study concluded that the political party wing could be regulated as a public legal entity that is a part of the political party or an independent legal entity.Findings: This study indicates that the unclear provision regarding the political party wing is the potential to provide diverse interpretations by the political party in its institutional wing organization which is counterproductive or offers no meaning to the realization of the functions of the political party.Paper Type: Research Article

Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art1

Since the reformation era, the number of laws and regulations has continued to increase. In the period 2000-2017 there have been 35,901 regulations. The highest number is Regional Regulation (Perda), which has reached 14,225 Perda. Followed by Ministerial Regulation (Permen) as many as 11,873 regulations. While on the third place, sit 3,163 non-ministerial regulations. This research has the main objective of finding the best alternative policy to simplify and rearrange the regulations as an agenda for the law reform. This is a normative juridical research. The data used are secondary data that includes primary and secondary legal material in the form of relevant laws and regulations used as samples as examples of regulations that are out of sync, incoherent, and potentially overlapping. The results concluded that the arrangement of the regulations can be carried out on three sectors, which are the simplification of regulations, reconceptualization in order to understand the regulatory requirements, and creating synergies amongst the the law-makers.

Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibnu Sina Chandranegara
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 27 No. 2: MEI 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss2.art2

Each legal system has its own theory of statutory formation, both countries that apply civil law and common law legal systems. The tendency to form laws in Indonesia after the realization of the need for regulatory reform has resulted in a growing awareness of making breakthroughs by using the omnibus method which is generally applicable in countries that apply the common law system. The question is whether this method is suitable to be adopted into the legal system of Indonesia? This article intends to examine the compatibility of the omnibus method and the solutions that need to be used to overcome its compatibility problems. This research concludes that if Indonesia is to adopt the omnibus method, it also requires a consolidation method before and after the enactment of legislation with the omnibus method, this is intended to consolidate it with the affected legislation.

Co-Authors Ahmad Yani Andisa Sekarani Wibowo Athari Farhani Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Farhani, Athari Muhammad Ali MUHAMMAD ALI Muhammad Lutfiadi Nanda Sahputra Umara Nizam Burhanuddin Paputungan, Merdiansa Rantawan Djanim Surohmat Surohmat Syaiful Bakhri

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search