Jerry Indrawan, Jerry
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Universitas Bung Karno Jakarta Jl Gatot Subroto Jakarta 12780

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat Indrawan, Jerry; Aji, M Prakoso
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4682.672 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.802

Abstract

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat. Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) in Conflict Prevention: The Role of Civil Society Organizations (CSOs) Indrawan, Jerry
JAS (Journal of ASEAN Studies) Vol 4, No 2 (2016): Journal of ASEAN Studies
Publisher : Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/jas.v4i2.1787

Abstract

In the end of 2015, ASEAN Community will be fully implemented in Southeast Asia. The community will bring ASEAN countries to the next stage of cooperation in order to bring prosperity to the region. However, several obstacles still have to be faced by ASEAN. Territorial dispute between Indonesia and Malaysia, Thailand and Cambodia concerning Preah Temple, Malaysia with The Phillipines over Sabah, etc are some of the problems. Other problems related to South China Sea, even involving five ASEAN members on dispute. Although it is clear that member of ASEAN countries agree to settle their problems according to ASEAN mechanism as the most respective organization in the region, on several occasions they prefer to take it bilaterally or bring it to the Hague. The assumption of non-interference principle as the organization conflict solving mechanism does not apply accordingly. As such, we have to find other ways. Peace can only be achieved through closer relations between ASEAN countries. Closer relation creates better understanding between people within those countries. If “high level” (G to G) conflict resolution does not work, we have to turn to the people. Closer relations among its people will be a “grass root’ power to force the government to end their dispute. This paper will examine how ASEAN Socio-Culture Community (ASCC), alongside CSO’s within them, will work in creating closer relations among ASEAN countries, in order to solve disputes in the region.Key words: ASEAN Community, ASEAN Socio-Culture Community, Dispute, Civil Society Organizations (CSO).
Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia Indrawan, Jerry
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.587 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v11i2.1616.%p

Abstract

Sebelum Kemerdekaannya, Timor Timur (sekarang Timor Leste) selalu terjebak dalam situasi konflik. Konflik-konflik seperti ini membuat Timor Timur sulit untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan dan keresahan (kekacauan) politik. Sampai akhirnya pergolakan internal tersebut membawa kemerdekaan kepada negeri bekas provinsi ke-27 Indonesia itu. Ada empat faktor yang terlibat dalam konflik di Timor Timur sebelum kemerdekannya dari Indonesia. Mereka adalah: Timor Timur Sendiri, Indonesia, Portugal, dan Australia. Insiden di Santa Cruz dan Liquica semakin memprovokasi rakyat Timor Timur untuk berjuang demi kemerdekaannya, sampai kemerdekaan itu akhirnya datang di tahun 1999. Selain dua insiden tadi, terdapat empat faktor yang mendasari mengapa rakyat Timor Timur berjuang demi kemerdekaannya. Faktor-faktor tersebut adalah: kemiskinan, keragaman etnis, sistem politik yang represif,d an degradasi sumber daya. Tulisan ini akan menganalisa empat faktor tersebut sebagai penyebab kemerdekaan Timor timur. Metodologi penelitian dilakukan secara kualitatif melalui riset pustaka. Sumber data primer didapatkan dari buku dan situs internet.
Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia Indrawan, Jerry
Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.587 KB)

Abstract

Sebelum Kemerdekaannya, Timor Timur (sekarang Timor Leste) selalu terjebak dalam situasi konflik. Konflik-konflik seperti ini membuat Timor Timur sulit untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan dan keresahan (kekacauan) politik. Sampai akhirnya pergolakan internal tersebut membawa kemerdekaan kepada negeri bekas provinsi ke-27 Indonesia itu. Ada empat faktor yang terlibat dalam konflik di Timor Timur sebelum kemerdekannya dari Indonesia. Mereka adalah: Timor Timur Sendiri, Indonesia, Portugal, dan Australia. Insiden di Santa Cruz dan Liquica semakin memprovokasi rakyat Timor Timur untuk berjuang demi kemerdekaannya, sampai kemerdekaan itu akhirnya datang di tahun 1999. Selain dua insiden tadi, terdapat empat faktor yang mendasari mengapa rakyat Timor Timur berjuang demi kemerdekaannya. Faktor-faktor tersebut adalah: kemiskinan, keragaman etnis, sistem politik yang represif,d an degradasi sumber daya. Tulisan ini akan menganalisa empat faktor tersebut sebagai penyebab kemerdekaan Timor timur. Metodologi penelitian dilakukan secara kualitatif melalui riset pustaka. Sumber data primer didapatkan dari buku dan situs internet.
INTEGRASI OTONOMI DAERAH DENGAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI USULAN UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK BAGI PEMERINTAHAN BARU INDONESIA PASCA-SBY Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakat di Kota Mataram Indrawan, Jerry
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Kearifan lokal memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya-upaya harmonisasi kehidupan masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Kearifan lokal adalah bagian inheren dalam budaya lokal di Indonesia, di mana budaya nasional kita adalah personifi kasi dari budaya-budaya lokal di seluruh Indonesia. Dengan memperkuat elemen-elemen kearifan lokal di dalam kehidupan masyarakat lokal atau daerah, di bawah supervisi pemerintah daerah, tentunya akan sangat berguna dalam upaya-upaya pencegahan konfl ik dan penguatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah di Kota Mataram telah berusaha mengakomodasi kearifan lokal ke dalam berbagai macam program di masyarakat. Program-program ini ditujukan untuk menciptakan keharmonisan dan menyamakan visi dan misi pemerintah daerah dengan komponen-komponen masyarakat lainnya. Implementasi dari kearifan lokal dapat menciptakan suatu kondisi di mana relasi antaranggota masyarakat menjadi positif. Karena itu, kondisi demikian menjadi parameter bagi terwujudnya harmonisasi. Unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika lokal sehingga partisipasi publik daerah pun semakin besar. Jika ekonomi berjalan baik dan rakyat sejahtera, otomatis konfl ik pun tidak terjadi. Studi ini dimaksudkan untuk melihat kearifan lokal yang berguna bagi harmonisasi kehidupan masyarakat dalam perspektif pencegahan konfl ik. Studi ini penting karena harmonisasi dapat memicu terjadinya perdamaian dalam sebuah masyarakat. Studi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan.Kata kunci: Otonomi daerah, kearifan lokal, integrasi, dan harmonisasi
Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua Indrawan, Jerry
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 12, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.026 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v12i2.2651.159-173

Abstract

Pertahanan negara merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Situasi di Papua tidak dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata, tetapi lebih dikategorikan sebagai kekacauan, ketegangan, atau gangguan dalam negeri. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Keinginan masyarakat Papua untuk merdeka lebih disebabkan karena mereka tidak mengalami kesetaraan dalam hal kesejahteraan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Jika tidak ada penanganan yang serius, kondisi ini akan berkembang menjadi kondisi permanen yang tentunya akan menjadi ancaman besar terhadap keamanan nasional.Kata Kunci: Ancaman Non-Militer, Pertahanan Negara, Keamanan Nasional, dan Papua
INTERVENSI KEMANUSIAAN DAN JATUHNYA KUASA KOLONEL MUAMMAR GADDAFI DI LIBYA Indrawan, Jerry
Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Vol 6 No 1 (2017): Konfrontasi
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.065 KB) | DOI: 10.33258/konfrontasi2.v6i1.32

Abstract

This article explains on  civil war and the humanitarian intervention  in Libya, in which  it was taken over by NATO coalition forces through the Operation Unified  Protector. The fighting in Libya ended in late October  2011 following the death of Muammar Gaddafi.  Officially NATO announced that it would suspend its military operations in Libya on October 31, 2011, but the new Libyan government (NTC) requested NATO's mission in the country to be extended until the end of 2011.  On 27 October, the UN Security Council voted to end its mandate NATO military forces in Libya on October 30, 2011. The implications of  NATO military operations  in Libya have side effects and unintended consequences. So far, armed conflicts in Libya are still going on following the death of Gaddafi  several years ago.  
INTERVENSI KEMANUSIAAN KE LIBYA: REFLEKSI POLITIK Indrawan, Jerry
Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Vol 7 No 1 (2018): Konfrontasi
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.408 KB) | DOI: 10.33258/konfrontasi2.v7i1.20

Abstract

Judging from humanitarian reasons, indeed at that time there have been quite a number of casualties, therefore intervention in Libya can be justified to prevent victims from increasing. So morally, intervention in Libya was done to save Libyan civilians from Moammar  Gaddafi's  cruelty.  However, the problem is not that simple. Resolutions issued regarding the legality of humanitarian intervention to Libya by the UN Security Council, namely numbers 1970 and 1973, not only refer to articles 41 and article 42, but must also consider article 39 of the United Nations Charter. Based on article 39 it is emphasized that the word peace must refer to international peace. Because, there will be a contradiction if the UN Security Council interferes with a civil dispute that is not classified as an international peace threat. In addition, of course political and economic motives, clearly such actions are a violation of international law.
Konsep “Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan” dan “Prinsip Pembedaan” dalam Konflik Bersenjata Indrawan, Jerry
Jurnal Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2015): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.2015.0077.171-178

Abstract

In the contemporary war is very difficult to determine who those parties who participated in a war, which is commonly known as combatants. Combatants task is to fight and advance to the battlefield (including if it should hurt, destroy, carry out other military action, even if it should kill the enemy though); because if not, then they will be the target of an enemy attack. The term, “to kill, or to be killed”. All those who belong to the class of combatants is the target or object of attack, so that when combatants killed combatants of the enemy in a war situation, then it is not an unlawful act. Instead, the group called the civilian population (civilian) are the ones who should not participate in the battle so there should not be subjected to violence or object. It is very important to point out because the name of war, are merely apply to members of the armed forces of the countries in dispute. While the civilian population, which is not participating in the hostilities must be protected from the actions of the war. This paper will discuss how the concept of direct participation in hostilities and the principle of distinction set in armed conflict, particularly non-international armed conflict, within the framework of international humanitarian law (the laws of war).
Political Dynasty in Banten: Improvement or Threat to Democracy Indrawan, Jerry; Simanihuruk, Hermina; Aji, M. Prakoso
Administratio Vol 11 No 1 (2020): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.228 KB)

Abstract

In many developing countries, namely in South East Asia, political leaderships are marked by numerous hereditary systems, also include Indonesia. Banten is the writers selected region as a research subject in this writing. The former Governor of Banten, Ratu Atut Chosiyah, has relatives in seven regencies and cities all across Banten, including national scale, in such creates her own political dynasty. This paper are about to answer two questions and reveal some close facts to discuss in Indonesia related to political dynasty. Does this hereditary systems works well in serving the people’s need? Does political dynasty close other people opportunity to run for public offices as well? If this so, political dynasty will be a threat for ongoing Indonesian democratic practices, especially bureaucratic reform efforts. Research metdhod is done through qualitative descriptive with literature study to gain data and information required. The conclusion of this writing is that political dynasty do more harm than give benefit and it would definitely endanger the lives of local democracy. In terms of public service, little advantages received from this sort of practices.