p-Index From 2019 - 2024
9.172
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan Dia: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) Jurnal Ketahanan Nasional Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Jurnal Hubungan Internasional Journal of Governance and Public Policy Journal of Governance International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Studi Komunikasi JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society Jurnal Bina Praja Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) JWP (Jurnal Wacana Politik) PCD Journal Tarbiyatuna Kemudi Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Public Policy Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Jurnal Studi Sosial dan Politik Journal of Robotics and Control (JRC) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Trias Politika Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) International Journal of Social Service and Research Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Jurnal Multidisiplin West Science JRP (Jurnal Review Politik) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Claim Missing Document
Check
Articles

Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Periakanan Kabupaten kulon Progo) Nopriono Nopriono; Suswanta Suswanta
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7799

Abstract

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kandidat kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di DIY  dengan tingkat kemiskinan mencapai 20 persen. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka kesejahtraan dan kemiskinan di Kulon Progo adalah dengan bentuk kolaborasi dalam  pembudidayaan ikan. Sehingga hal itu yang melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk collaborative governance yang terjadi dalam kegiatan pembudidayaan ikan gurame dengan konsep pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data peneliti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa Hargomulyo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa bentuk collaborative governance yang dilkukan sudah berjalan secara baik, hal ini diukur dari beberapa indikator seperti starting condition, fasilitative leadership, design istitusional dan collaborative process yang sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Sehingga hal ini mempengaruhi hasil sementara proses kolaborasi yang menunjukan  bahwa pelaksanaan kolaborasi selain dapat meningkatkan produktifitas ikan hasil budidaya di Kabupaten Kulon Progo, sehingga dengan adanya bentuk  kolaborasi ini juga diharapkan akan meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran terutama di Desa Hargomulyo.
POLEMIK PELAKSANAAN MUTASI DAN OPEN BIDDING/SELEKSI TERBUKA DI KABUPATEN CIAMIS Mochammad Iqbal Fadhlurrohman; Suswanta Suswanta; Etika Khairina
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i1.1521

Abstract

In the reform era, efforts to improve the management system of Civil Servants (PNS) are necessary, such as building a clean government without making mistakes that are harmful to the state or region and society. One of the initiatives is to strengthen the bureaucratic structure that prioritizes the efficiency of civil servants with proper success intentions. In terms of efforts to improve the bureaucratic system, the mutation is one of them because the mutation attempts to improve one employee's poor performance or in the work that competent employees must carry out in their fields through mutation. This study uses a qualitative analysis method by describing the results of the mutations carried out by the Ciamis Regency government and data obtained from several attachments to the Regent's Decree and others related to this research. The results of data analysis carried out in this study are from the two mutations carried out by the Ciamis Regency government. This was by what should be done by looking at some of the regulations that apply in carrying out the mutation; the mutation was carried out two times, the first was mutation on October 21 2019 and the second, mutations were carried out using available selection or open bidding. Because there were so many Civil Servants who retired and there were also many PNS who mutated between Regencies, there were many vacancies in the high-ranking leadership positions. Keywords; Implementation Of Civil Servant Transfer, Civil Servant Transfer Problems, Open Selection
STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAKU KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BANTUL Rosdiana Sugeha; Achmad Nurmandi; Suswanta .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 1 (2021): Vol.9.No.1.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.603 KB) | DOI: 10.37081/ed.v9i1.2361

Abstract

Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia pelaku kepariwisataan di Kabupaten Bantul yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan software Nvivo12 plus. strategi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelaku Pariwisata antara lain bisa kita fokukan pada. Pertama, Peningkatan SDM pelaku Wisata, dengan memberikan tenaga kerja yang bekerja pada Hotel Melati, Pondok Wisata, Restaurant atau Rumah Makan dan usaha jasa lainnya pelatihan, seperti pelatihan; Bimbingan Teknis Guide, Bimbingan Teknis Food Product dan Bimbingan Teknis Room Devision. Kedua, Peningkatan Aparatur Pariwisata, dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan berupa; Diklat Pimpinan Tik II, Diklat Teknis Manajemen Perkantoran, Diklat Teknis Manajemen kearsipan, Diklat Teknis Pariwisata, Diklat Teknis Perizinan, Diklat Bahasa Inggris. Ketiga, Pemberdayan Masyarakat, dengan memberikan Penyuluhan berupa; Penyuluhan dan Bimbingan Kelompok Sadar Wisata. Strategi Dispar Kabupaten Bantul dalam meningkatkan Kualitas SDM pelaku kepariwisataan tentunya telah berhasil dilaksanakan, melihat dampak dari upaya tersebut menyebabkan Jumlah Kunjungan Wisatawan yang meningkat setiap tahunnya.
Advocacy Coalition Framework Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar Wahdania Suardi; Suswanta Suswanta
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9, No 2 (2020): December 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.925 KB) | DOI: 10.31314/pjia.9.2.146-154.2020

Abstract

This study aims to describe the role of the government-private and role of the government-NGO coalition in Green Open Space Based Urban Governance in Makassar City. This type of research is qualitative, research conducted to systematically search for and compile all data obtained, both interview data, field notes and other data that support research. The results of this study indicate that the confidence of the private / private sector in the city government green open space policy is still low because the government's political will problem is that it does not involve all components in the private sector. One of the strategies is optimizing planters in RTR in strategic areas such as in the Untia region. The strategy that is pressed on the private sector is segmentation of activities that can increase green open space. Decisions taken by the private or private sector are based on the mission of the organization itself which has environmental concerns as outlined through CSR programs, the program is not intervened by the city government. Although there have been Regional Regulations Number 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open spaces but not yet assessed WALHI has provided significant progress for the addition of RTH in Makassar Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran koalisi pemerintah-swasta dan peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis seluruh data yang diperoleh baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang sifatnya menunjang penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan sektor swasta/privat terhadap kebijakan RTH pemerintah kota masih rendah karena persoalan political will dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen pada sektor swasta. Salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam pada RTR Kawasan strategis seperti di Kawasan Untia. Strategi yang ditekan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan ruang terbuka hijau. Keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau namun belum dinilai WALHI memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar
CONCEPT MAPPING THEORY OF POLITICAL SCIENCE USING BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS Muhammad Syaifuddin; Suswanta Suswanta; Misran Misran; Syamsul Bahri Abd. Rasyid
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 2 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i2.31870

Abstract

Politics is a discipline of science that is part of social science. What distinguishes political science from other social sciences is the object studied. The development of research on the theory of political science and politics becomes a question in this paper. Topic mapping and topic classification based on keywords, countries, and themes discussed were the main focus of this research, including visual density based on keywords, showing the level of saturation political science theory. In this study, the data used were data that had been downloaded from the Scopus database with several limitations to limit and be more specific to the results of the discussion. After the documents to be reviewed and analyzed are bibliographical using the VOSViewer and NVivo 12 Plus software, the data is exported .CSV and .RIS formats. This study aims to provide insights into subsequent research on the theory of political science
POLITISASI BIROKRASI DALAM PROSES PERGANTIAN PEJABAT STRUKTURAL DI PROVINSI MALUKU UTARA PASCA PILKADA TAHUN 2014-2017 (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara) Bustamil Muhidin; Suswanta Suswanta
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perekrutan loyalis gubernur tersebut adalah bentuk politisiasi birokrasi yang sering terjadi pasca pemilihan kepala daerah. Politisasi birokrasi terjadi pada praktik pergantian pejabat struktural yang dilakukan, karena kewewenangan gubernur serta mekanisme pergantian pejabat struktural yang tidak sesuai aturan. Sejumlah pelanggaran terhadap regulasi dan kewenangan tersebut terjadi dalam mekanisme yang didesain sedemikian rupa sehingga aturan yang dilanggar justru menjadi legitimasi atas tindakan politisasi birokrasi yang menyebabkan sistem merrit tidak lagi menjadi pedoman dalam pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Dalam praktik pergantian pejabat struktural di birokrasi pasca pemilihan kepala daerah berbagai tipe politisasi diterapkan seperti tipe politisasi fungsional, formal maupun administrasi untuk melanggengkan kekuasaan gubernur petahana. Mekansime pergantian pejabat struktural yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku berdampak pada kinerja dalam birokrasi diantaranya pelaksanaan tugas di dalam dinas tidak berjalan efektif karena pendistribusian kerja tidak merata dan tidak sesuai tupoksi, atmosfir kerja yang kurang kondusif, pejabat baru cenderung memberikan pekerjaan dan tugas hanya kepada pegawai-pegawai tertentu, sehingga menimbulakan gap di dalam lingkungan kerja, dan sebagian besar pegawai malas ke kantor karena merasa tidak ada yang harus dikerjakan.
The Effectiveness West Java Future Leaders (Millennial Adjutant) Program for Bureaucratic Reform Dinda Rosanti Salsa Bela; Suswanta Suswanta
Journal of Governance Volume 7 Issue 2: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i2.14796

Abstract

The purpose of this study was to assess the effectiveness of the Millennial Adjutant Program of West Java Future Leaders in creating a superior younger generation. This study uses Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) and Nvivo 12 plus to provide an exploration and description of the Millennial Adjutant Program West Java Future Leaders. The results of this study are the effectiveness of the West Java Future Leaders program in this study as seen from several indicators, namely the program's success, the success of the target, and the level of output and input. The success of the West Java Future Leaders program can be seen based on the enthusiasm of the participants, which increases every year. The target of this program is young people throughout Indonesia, who are expected to create a superior young generation to meet the road map of bureaucratic reform.
The Volunteers Phenomenon of Presidential Election in Indonesia Elsa Septia; Suswanta Suswanta
Journal of Governance Volume 7 Issue 2: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i2.14820

Abstract

This study identifies the political influence of Jokowi Mania volunteers on the policies of President Joko Widodo Period II. Joko Widodo's election victories in 2014 and 2019 did not occur without the role of volunteers. This political volunteer movement emerged based on shared unrest and the people's sense of distrust of the democratic space, which is dominated by political parties and politicians who are problematic. This research uses qualitative research. The data collection technique was obtained by using the Ncapture feature on the Nvivo 12 plus, where the Ncapture feature is a web browser extension developed to capture web content in the form of website content, online media, and other document content such as scientific articles and collections of observers' opinions regarding the policies of President Joko Widodo. Based on the study results, four important points have been analyzed by researchers using crosstab on the Nvivo 12 Plus. The first is advocacy, with a percentage of 35.71%, the second is monitoring, with 21.43%, the third is the program, and the last is reconciliation, with 19.05%. The political policies carried out by Jokowi Volunteers also affect most of those who used to be policy volunteers are now part of the government and occupy strategic positions.
STRATEGY TO IMPROVE THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES TO ACHIEVE GOOD GOVERNANCE (Case study at the Department of Small and Medium Enterprises cooperative Bantul Regency) Nursani Budiarti; Suswanta Suswanta
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2020): DEVELOPMENT
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.096 KB) | DOI: 10.30996/dia.v18i2.4009

Abstract

The reform of public management will have an impact on the demands of qualifications and competency of human resources in government institutions. Grand Design bureaucracy reform is increasing the capacity and accountability of bureaucratic performance.  Human resources development of government apparatus in the present must be placed and directed at a position that corresponds to the field of duty. This research aims to see the strategy used by the Department of Small and Industrial enterprises of Bantul District to improve the quality of government apparatus to achieve good governance to be achieved a better organizational system. Methods used are qualitative descriptive, the technique of collecting data sources obtained by documentation.
MERIT SYSTEM POLICY IN IMPLEMENTING POSITION MOVEMENTS IN THE SIMEULUE DISTRICT GOVERNMENT OF ACEH PROVINCE Khalida Ulfa; Fajar Rahmanto; Suswanta Suswanta
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2020): DEVELOPMENT
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.362 KB) | DOI: 10.30996/dia.v18i2.4307

Abstract

Merit System is the placement of someone with a high leadership position based on their competency. The government as the holder of power always makes new regulations or policies and also changes existing policies, to improve the quality of life of the people and the government institution itself. This article aims to analyze the merit system policy in the implementation of the government in Indonesia in implementing the principles of good governance and to see how the role of Baperjakat in making the mutation decision letter has caused problems between ASN and the Regent of Simeulue. The research method uses descriptive qualitative through literature review and research information. Sources of data obtained through journals, news, and documents. Data analysis techniques using Nvivo plus 12 analysis in the form of the crosstab. The results showed that the procedure for the policy of the position of the State Civil Apparatus (ASN) issued by the Regent of Simeulue was not based on established rules. In the process of mutation, the basic foundation of its implementation is still to use the seniority system and the spoil system where this system is not well used in the mutation process. In this mutation, the application is not by the principles of good governance.
Co-Authors Achmad Nurmandi Achmad Nurmandi Achmad Nurmandi' Agung Kurniawan AHMAD JUNAEDI Ahmad Syukri Akbar, Paisal Anang Setiawan Anang Setiawan Andika Yasa Andriyani, Esti Anggit Kurnia Prihasta Anindya Sabila Maghriza Arief Bakhtiar Darmawan Arissy Jorgi Sutan Aulia Nur Kasiwi Bambang Eka Cahya Widodo Baskoro Wicaksono Budiman Budiman Budiman Budiman Buntoro, Kukuh Bustamil Muhidin Bustamil Muhidin Cici Sundari Danang Eko Prastya Danang Kurniawan Danang Kurniawan Danang Kurniawan David Efendi David Efendi Delila Putri Sadayi Deni Setiawan Deni Setiawan Diah Wahyuningsih Dian Eka Rahmawati, Dian Eka Dimas Subekti Dinda Rosanti Salsa Bela Dyah Ayu Puspitaningtyas Dyah Mutiarin Eko Priyo Purnomo Eko Priyo Purnomo Eko Priyo Purnomo Elpeni Fitrah Elsa Septia Elsa Septia Elsa Septia Fajar Rahmanto Fajar Rahmanto Hanif, Nita Aribah Herpita Wahyuni Ibrahim Shah Inggi Miya Febty Inrinofita Sari Khairina, Etika Khakim, Muhammad Lukman Khalida Ulfa Linayati Lestari, Linayati M. Rafi M. Rafi Maisarah Mitra Adrian Maisarah Mitra Adrian Matza, Salmawati Misran Misran Mochammad Iqbal Fadhlurrohman Mochammad Iqbal Fadhlurrohman Mohammad Eisa Ruhullah Muchamad Zaenuri Muchamad Zaenuri Muchamad Zaenuri Muhammad Habibi Muhammad Habibi Muhammad Iqbal Muhammad Lukman Khakim Muhammad Rizki Ramadhan Muhammad Syaifuddin Muhammad Younus Niken Nurmiyati Nita Aribah Nopriono Nopriono Nopriono, Nopriono Nugroho, Muhammad Fajar Nursani Budiarti Nuryanti Mustari Nuryanti Mustari Perhat Alfaz Putri Ramadhani Rachma Wahyu Permatasari Rahmad Agus Dwianto Ramadhani Ramadhani Ramadhani Ramadhani Ramadhani, Putri Ramaini Ramaini Resky Eka Rachmandani Ridho Al-Hamdi Ridho Al-Hamdi Rivaldi Alan Saputra Rosdiana Sugeha Salahudin Salahudin Salahudin Salahudin Salmawati Matza Saputra, Herdin Arie Sri Andri Yani Syahnaz Oriza Keumala Syahrial Shaddiq Syamsul Bahri Abd. Rasyid Tengku Imam Syarifuddin Trapsi Haryadi TUNJUNG SULAKSONO Utami Nur Wahdania Suardi Wiyono Wiyono Yahya Pandega Putra