Articles
<![CDATA[The Role of Local Mass Media in the Publicity of Public Policy in Yogyakarta ]]>
<![CDATA[PERMATASARI, ANE]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Pemerintahan Vol 4, No 1 (2013): February 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (25.707 KB)
<![CDATA[The objective of this research is to study the role of local mass media in the publicity process of a publicpolicy. Media is considered to hold the power to construct an agenda concerning on particular issues orincidents so that they gain public’s attention. Media highlights the issues by providing space and time sothat public is continuously exposed and eventually aware of the particular issue, and people deem it asimportant and build their belief on it. The method employed in this research is phenomenologicalqualitative. The apparoach is characterized by its actual setting, in that the researcher is the keyinstrument, and the data is descriptive in nature. This means that this reasearch aims to obtain datadescription that describe the composition and characteristics of the unit being studied. The result showsthat Public Policy on gender mainstreaming as stated in Presidential Instruction No. 9/2000 on GenderMainstreaming - requiring at least 5 media taken as sample of this research – is considered notnewsworthy so that the frequency of the issue reporting in mass media is very rare, or even, never exists.]]>
<![CDATA[OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Permatasari, Ane]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 21, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Border dispute of Indonesia is not a new thing. Since Indonesia got its sovereignty, border had been becoming an unsolved problem until now. A problem that frequently happens is bordered disputes with neighboring countries that have a direct border with Indonesia either land or water borders. In addition, the Indonesian government should pay more attention to problems related to the welfare of people who live in the border. Development and facilities such as education, health, transportation, information and so on should be adequate. The Indonesian government should pay more attention to the needs of people in border areas, therefore they are not segregated from the external world. In accordance with that perspective, this paper would like to identify how the special autonomy of border areas could become the alternative solution to settle disputes in border areas. Generally, poverty and backwardness of people in border areas are the lack of their social and economic accessibility. Border areas have an important function since the complexity of problem that being faced. Border areas should be treated as a front yard, not the back yard of Republic of Indonesia. The treatment for border areas should be differentiated in accordance with the situation and condition of those areas. Therefore, metric decentralization should become the mindset of policy-making related to the relationship between the center and the region, especially related to the border areas and that is not reactive because of the demand of the region. Special autonomy in border areas is an option solution which is worth to be considered, to solve the complex problems in the border areas.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma]]>;
<![CDATA[Saputro, Amin Sapto]]>;
<![CDATA[Permatasari, Ane]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar masyarakat daerahnya memiliki modal sehingga dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya dengan kegiatan pariwisata. Hampir setiap daerah memiliki obyek wisata sebagai identitas daerah tersebut, bahkan seperti yang kita ketahui bagaimana Provinsi Bali yang sangat fokus dalam mengelola sektor pariwisatanya hingga dapat diakui oleh dunia. Merupakan suatu langkah jitu jika industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu ssarana untuk meningkatkan PAD. Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan pembangunan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah, mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk Pariwisata yang diunggulkan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisi data yang bersifat induktif yaitu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian menunjukan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dalam upaya pengembangan yang dilakukan oleh DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas khususnya di Lokawisata Baturraden untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata masih terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan. Kurangnya keterlibatan pegawai yang berada di lapangan dalam proses pengembangan obyek wisata menjadikan hasil yang dirasakan kurang sesuai dengan keinginan dari pemberi masukan. Kemudian yang harus menjadikan perhatian bagi dinas terkait adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai, terutama pegawai yang berada di lapangan. ]]>
<![CDATA[Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Prasetiyo, Yoko]]>;
<![CDATA[Permatasari, Ane]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 1 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i1.12544
<![CDATA[Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap pejabat yang berwenang pada Disnakertrans DIY serta data sekunder sebagai data untuk memperkuat analisa penelitian. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelayakan dalam menentukan besaran upah dan pendampingan bagi pekerja/buruh untuk memperjuangkan haknya dalam terpenuhinnya upah yang harus diterima, memperjuangkan hak pekerja /buruh dalam proses untuk mencapai kesejahteraan dalam pengupahan adalah bentuk keadilan untuk terus mencapai kesejahteraan bagi para pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.]]>
<![CDATA[EDUKASI PERBAIKAN POLA MAKAN REMAJA PUTRI SEBAGAI UPAYA DINI PENCEGAHAN STUNTING ]]>
<![CDATA[Ane Permatasari]]>;
<![CDATA[Suciati Suciati]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 3. Kesehatan Keluarga dan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.589 KB)
<![CDATA[Prevalensi stunting di wilayah Kapanewon Berbah berdasarkan data dari Puskesmas Berbah yang merupakan hasil PSG pada tahun 2016 sebesar 15,6% dan tahun 2017 menurun sedikit yaitu 14,6 %. Prevalensi stunting tahun 2017 tertinggi pada golongan usia 12-23 bulan yaitu sebesar 16,9 % dibandingkan pada golongan umur yang lainnya. Usia 12-23 bulan adalah masa anak di 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Tetapi sebenarnya upaya pencegahan stunting bisa dilakukan lebih awal yaitu dengan memperbaiki pola makan remaja putri, karena calon ibu yang menderita anemia karena pola makan yang buruk, beresiko lebih besar melahirkan bayi stunting. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini yang bertujuan memberikan edukasi kepada remaja putri tentang pentingnya menjaga pola makan. yaitu sosialisasi pencegahan stunting dengan perbaikan pola makan remaja putri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah tentang materi terkait, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta. Pada sesi diskusi, terlihat antusias peserta begitu besar dalam bertanya maupun menyampaikan pendapat dan pengalamannya. Dari evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, tampak bahwa peserta meningkat pengetahuan kognitifnya tentang pentingnya memperbaiki pola makan untuk mencegah stunting.]]>
<![CDATA[The Role of Local Mass Media in the Publicity of Public Policy in Yogyakarta ]]>
<![CDATA[PERMATASARI, ANE]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Pemerintahan Vol 4, No 1 (2013): February 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jgp.v4i1.112
<![CDATA[The objective of this research is to study the role of local mass media in the publicity process of a publicpolicy. Media is considered to hold the power to construct an agenda concerning on particular issues orincidents so that they gain public’s attention. Media highlights the issues by providing space and time sothat public is continuously exposed and eventually aware of the particular issue, and people deem it asimportant and build their belief on it. The method employed in this research is phenomenologicalqualitative. The apparoach is characterized by its actual setting, in that the researcher is the keyinstrument, and the data is descriptive in nature. This means that this reasearch aims to obtain datadescription that describe the composition and characteristics of the unit being studied. The result showsthat Public Policy on gender mainstreaming as stated in Presidential Instruction No. 9/2000 on GenderMainstreaming - requiring at least 5 media taken as sample of this research – is considered notnewsworthy so that the frequency of the issue reporting in mass media is very rare, or even, never exists.]]>
<![CDATA[OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Permatasari, Ane]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 21, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.v21i2.1189
<![CDATA[Border dispute of Indonesia is not a new thing. Since Indonesia got its sovereignty, border had been becoming an unsolved problem until now. A problem that frequently happens is bordered disputes with neighboring countries that have a direct border with Indonesia either land or water borders. In addition, the Indonesian government should pay more attention to problems related to the welfare of people who live in the border. Development and facilities such as education, health, transportation, information and so on should be adequate. The Indonesian government should pay more attention to the needs of people in border areas, therefore they are not segregated from the external world. In accordance with that perspective, this paper would like to identify how the special autonomy of border areas could become the alternative solution to settle disputes in border areas. Generally, poverty and backwardness of people in border areas are the lack of their social and economic accessibility. Border areas have an important function since the complexity of problem that being faced. Border areas should be treated as a front yard, not the back yard of Republic of Indonesia. The treatment for border areas should be differentiated in accordance with the situation and condition of those areas. Therefore, metric decentralization should become the mindset of policy-making related to the relationship between the center and the region, especially related to the border areas and that is not reactive because of the demand of the region. Special autonomy in border areas is an option solution which is worth to be considered, to solve the complex problems in the border areas.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Amin Sapto Saputro]]>;
<![CDATA[Ane Permatasari]]>;
<![CDATA[Dwian Hartomi Akta Padma Eldo]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jgpp.v4i3.3598
<![CDATA[Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar masyarakat daerahnya memiliki modal sehingga dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya dengan kegiatan pariwisata. Hampir setiap daerah memiliki obyek wisata sebagai identitas daerah tersebut, bahkan seperti yang kita ketahui bagaimana Provinsi Bali yang sangat fokus dalam mengelola sektor pariwisatanya hingga dapat diakui oleh dunia. Merupakan suatu langkah jitu jika industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu ssarana untuk meningkatkan PAD. Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan pembangunan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah, mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk Pariwisata yang diunggulkan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisi data yang bersifat induktif yaitu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian menunjukan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dalam upaya pengembangan yang dilakukan oleh DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas khususnya di Lokawisata Baturraden untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata masih terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan. Kurangnya keterlibatan pegawai yang berada di lapangan dalam proses pengembangan obyek wisata menjadikan hasil yang dirasakan kurang sesuai dengan keinginan dari pemberi masukan. Kemudian yang harus menjadikan perhatian bagi dinas terkait adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai, terutama pegawai yang berada di lapangan. ]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ]]>
<![CDATA[Ane Permatasari]]>;
<![CDATA[Sovia Sitta Sari]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.101 KB)
|
DOI: 10.18196/ppm.41.812
<![CDATA[Mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah PKK Kalurahan Kalitirto yang terletak di Berbah, Sleman. Adapun permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih sangat terbatasnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial sebagai media publikasi kegiatan guna penyebaran informasi aktivitas yang dilakukan oleh PKK, yang sebenarnya sangat penting untuk menunjang kegiatan PKK. Publikasi di media massa penting karena kegiatan PKK sangat banyak dan merupakan program bantu kegiatan pemerintah yang perlu diketahui oleh masyarakat.Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan sebuah program utama sebagai solusi, yaitu pendampingan PKK Kalurahan Kalitirto dalam penguatan penggunaan media sosial. Metodenya adalah dengan pelatihan yang dilanjutkan dengan praktek pembuatan akun di media-media sosial dan bagaimana memposting dokumentasi kegiatan PKK. Setelah pelaksanaan, ibu-ibu PKK sudah bisa membuat akun media sosial dan memposting konten-konten kegiatan mereka. Di samping itu, mereka juga bisa memanfaatkan media sosial untuk keperluan sosialisasi sosialisasi, penyuluhan daring, rapat, diskusi, dll. Rencana tindak lanjut dari program ini adalah mendampingi ibu-ibu PKK untuk secara bertahap membuat konten-konten kegiatan yang lebih baik dan menarik baik berupa foto ataupun video yang kemudian bisa mereka posting di media sosial lembaga. Juga bagaimana membuat link untuk melakukan pertemuan atau sosialisasi dan penyuluhan secara daring.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING DENGAN EDUKASI PERBAIKAN POLA MAKAN REMAJA PUTRI ]]>
<![CDATA[Ane Permatasari]]>;
<![CDATA[Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2020: 4. Pemberdayaan Kapasitas Perempuan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (686.383 KB)
|
DOI: 10.18196/ppm.34.286
<![CDATA[Di Indonesia, stunting merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama. Masalah stunting memiliki dampak yang cukup serius. Bisa jangka pendek terkait morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita, jangka menengah terkait dengan intelektual dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2015-2017 adalah 31,4%, jauh di atas batas yang diberikan WHO yaitu 20%. Pemerintah dengan Perpres No 42/2013 telah menetapkan gerakan nasional 1000 hari pertama kehidupan dalam upaya meningkatkan status gizi balita sebagai upaya penanganan stunting di Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi remaja putri sejak awal tentang pentingnya asupan nutrisi/gizi bagi mereka. Target kegiatan ini adalah anggota Karang Taruna di Desa Tegaltirto. Alasan pemilihan lokasi adalah karena Kecamatan Berbah dimana Desa Tegaltirto berada adalah salah satu wilayah dengan angka stunting yang tinggi di Kabupaten Sleman. Dari evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan sosalisasi dilaksanakan, tampak bahwa ada peningkatan pengetahuan kognitif dari para peserta tentang stunting dan pencegahannya melalui perbaikan pola makan.]]>
