Andi Aco Agus, Andi Aco
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

BENTUK PENDEKATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA DI DESA TAMBANGAN KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA IRFAN, MUHAMMAD; AGUS, ANDI ACO; SUDIRMAN, MUHAMMAD
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.362 KB)

Abstract

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana konsep pendekatan pendidikan karakter dalam keluarga. (2) Bentuk pendekatan pendidikan karakter yang diterapkan dalam keluarga. (3) Untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dialami keluarga (orang tua) dalam penanaman pendidikan karakter pada anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil 7 orang informan sebagai data primer yaitu satu keluarga setiap dusun di Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep pendekatan pendidikan karakter yang diterapkan di dalam keluarga yaitu: pengajaran agama yang menekankan pada pembentukan ahklak, pengajaran nilai-nilai lokal, hidup dalam kesederhanaan  (tallasa kamase-mase), karakter anak sebagai salah satu penilain cerminan keluarga   dan  pengajaran langsung orang tua sebagai teladan. (2) Bentuk pendekatan pendidikan karakter yang diterapkan dalam keluarga yaitu, Kejujuran, Keteladanan, Kedisiplinan, Kesopanan. MendukungKegiatan Anak dan Cinta Anak-Anak (3) Penghambat pendidikan karakter, faktor internal yaitu keluarga dan faktor bawaan dan faktor eksternal  Lingkungan,  teman sebaya dan media massa. Kata Kunci: Pendekatan, Pendidikan Karakter, Keluarga. ABSTRACT: Forms of Character Education Approach in the Family in Tambangan Village, Kajang Sub-District, Bulukumba District. Essay. Department of Education Pancasila and Citizenship, Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. Carried by the guidance of H. ibn and H. This study aims to determine (1) How the concept of character education approach in the family. (2) Form of character education approach applied in the family. (3) To identify what are the inhibiting factors experienced by the family (parents) in the cultivation of character education in children. To achieve that goal, the researcher uses data collection technique through observation, interview, and documentation by taking 7 informants as primary data that is one family each hamlet in Tambangan Village, Kajang Sub-district, Bulukumba Regency. Data obtained from the results of the research processed using qualitative data analysis techniques with three main components, namely data reduction, data presentation, conclusion, and verification. The result of the research shows that: (1) The concept of character education approach applied in the family is: the teaching of religion which emphasizes the formation of ahklak, the teaching of local values, life in simplicity (tallasa kamase-mase), the child character as one of the reflection family and direct parental teaching as role models. (2) The form of character education approach applied in the family that is, Honesty, Exemplary, Discipline, Decency. Supporting Children's Activities and Love of Children (3) Inhibiting character education, internal factors of family and innate factors and external factors Environmental, peers and mass media. Keywords: Approach, Character Education, Family.
FUNGSI PENGAWASAN DALAM KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BUPATI KABUPATEN SOPPENG HUSNAYAINI, .; AGUS, ANDI ACO; RIFDAN, .
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.156 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (3) untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dioleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil informan yaitu 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan dan 2 orang Pegawai Inspektorat Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan secara intern dilaksanakan oleh pimpinan langsung Bagian Keuangan dan secara ekstern dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan langsung meliputi pengawasan kedisiplinan, etika dan loyalitas kerja pegawai, sedangkan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng mencakup pengawasan atau pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, (2) Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu adanya faktor internal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung meliputi keterbatasan waktu, pegawai yang tidak disiplin karena pemberian sanksi yang kurang, selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang berkaitan erat dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi dari luar Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu inspektorat daerah Kabupaten Soppeng meliputi adanya ketidakseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja, terdapat kekurangan pada pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat daerah serta kurangnya kerjasama antara Inspektorat Daerah dengan BPKP Kabupaten Soppeng dalam hal pengawasan laporan keuangan, (3) Hasil pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang akan direview terlebih dahulu oleh inspektorat didampingi oleh BPKP kemudian diserahkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan LKPD, sedangkan hasil pengawasan oleh kepala bagian keuangan kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu masih ditemukan beberapa yang sering mangkir dari kewajibannya, maka konsekuensinya akan mendapat teguran lisan maupun teguran tertulis. Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pegawai  ABSTRACT: This research aims to: (1) to find out the implementation of supervision carried out in the District Office of Soppeng District, (2) to find out the inhibiting factors in the implementation of supervision in the Soppeng District Regent's Office, (3) to find out the results of the implementation of supervision carried out in the Office Soppeng District Regent. The data obtained from the research results were obtained by using qualitative descriptive analysis by taking informants, namely 11 civil servants (PNS) at the Soppeng District Regent's Office, Finance Department and 2 Soppeng District Inspectorate Staff. The results showed that: (1) The supervision of the Soppeng District Head Office of the Finance Department internally was carried out by the direct leadership of the Finance Department and externally carried out by the Soppeng District regional inspectorate. Supervision carried out by direct leaders includes disciplinary supervision, ethics and employee work loyalty, while supervision carried out by the Soppeng District regional inspectorate covers supervision or examination of regional financial reports carried out 4 (four) times a year, (2) inhibiting factors Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the existence of internal factors that are closely related to the implementation of supervision carried out by direct leaders including time constraints, employees who are not disciplined because of the lack of sanctions, in addition, there are also external factors that are closely related to the supervision carried out by agencies from outside the Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the Soppeng Regency regional inspectorate, includes an imbalance between the number of apparatus and workloads, there is a lack of supervision by the regional inspectorate and lack of work and between the Regional Inspectorate and the Soppeng District BPKP in terms of overseeing the financial statements, (3) The results of supervision at the Soppeng District Regent's Office The Finance Section of the Soppeng District inspectorate was set forth in an Oversight Report (LHP) which contained regional government financial reports to be reviewed first. formerly the inspectorate accompanied by BPKP was then handed over to the Republic of Indonesia Representative Office of the Republic of South Sulawesi to conduct LKPD inspections, while the results of supervision by the head of the finance division of the Soppeng District Regent's Office of Finance were that there were still some who were often absent from their obligations. written warning. Keywords: Supervision, Employee Performance
HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar) Agus, Andi Aco; Hariyani, Hariyani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.289 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i1.10015

Abstract

This study aims to determine: 1) Constraints in handling divorce cases in the Religious Makassar, 2) Impact of divorce on children after divorce in the Religious Makassar. This study used a qualitative approach. This study took place in the Religious Makassar. The types and sources of data used in this research is the primary data sources (informants) and secondary data sources. Data collection techniques in this research is interview and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis techniques. Menunujukan research results that: 1) Constraints in handling divorce cases is the lack of mediation success rate. Because most of those litigants experiencing domestic problems which culminated thus more mediation fails, in addition to economic factors, infidelity, including the crisis akhalak very influential in the holding of the mediation process so that both sides were reluctant to get back together again. So that the mediation success rate is very small presentation. 2) The impact of divorce on children that have an impact on children's education. In addition, children also lose a sense of security and affection from parents that affect the physical and psychological development of children and ultimately have an impact on academic achievement.
EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA Agus, Andi Aco
Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Volume 4 Edisi 1, Maret 2017
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.105 KB) | DOI: 10.26858/sosialisasi.v0i0.3147

Abstract

Konsep negara hukum (Rechstaat atau rule of law) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (social human right). Adanya perlindungan atas hak-hak komunitas, institusi peradilan yang merdeka, adanya keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas menjaga elemen-elemn negara hukum. Ditegaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 67 menyebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : 1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, 2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, 3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Demikian pula diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 4 ayat 3 menegaskan : Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.Kata Kunci: Eksistensi, adat
PERAN KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) DALAM MENDORONG KINERJA LEGISLASI DPRD KOTA MAKASSAR Agus, Andi Aco; Randiawan, Randiawan
Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Volume 8, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/sosialisasi.v0i3.19952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui dan memperoleh data empiris peran komite pemantau legislatif dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar. (2) Mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan komite pemantau legislatif dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus pada fenomena, kejadian, perilaku. sikap, khusus dalam penelitian sosial. Teknik pengumpulan data yang digunanakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, yang digunakan untuk memperoleh data secara konkret yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1). Peran komite pemantau legislatif (KOPEL) dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar : a) Advokasi kebijakan pemerintah daerah meliputi: Sekolah parlemen KOPEL Indonesia, Workshop, Training Legal drafting. b) Riset dan pengembangan kinerja DPRD Kota Makassar meliputi Publik hearing, Menyiapkan draf analisis, rapat dengar pendapat. c) Pendampingan masyarakat sipil. (2). Tingkat keberhasilan komite pemantau legislatif (KOPEL) dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar diantaranya: a) Peningkatan pemahaman dalam menyusun peraturan, b) Peningkatan transparansi kapasitas kinerja sekretariat DPRD Kota Makassar, c) Memperkuat transparansi dukungan penerimaan aspirasi masyarakat, d) Memperkuat transparansi dengan fasilitas e-parlement kopel Sulawesi, e) Membangun keahlian legal drafting.Â