Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Journal of Islamic Law Studies Jurnal Hukum dan Pembangunan
Savitri Nur Setyorini, Savitri Nur
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Risk Sharing Agreement: Sebuah Ide Awal Mengenai Bentuk Alternatif Pendanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Gambut Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Indonesia Setyorini, Savitri Nur; Azhari, Emir Falah
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 6, No 2 (2020): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.166 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v6i2.159

Abstract

Kebakaran hutan dan/atau lahan gambut di Indonesia telah menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang cukup masif dan memerlukan pemulihan agar lingkungan hidup dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, hal ini tidak mudah untuk dilakukan dikarenakan sampai sekarang penghimpunan dana pemulihan lingkungan hidup masih sangat bergantung pada pertanggungjawaban perdata, khususnya melalui proses pengadilan. Terlebih lagi, dana tersebut sulit untuk terkumpul karena jumlahnya yang besar dan proses pengadilan yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, artikel ini hendak menganalisis perihal alternatif pendanaan pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaan hutan dan/atau lahan melalui sistem risk sharing agreement. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risk sharing agreement dapat menjadi alternatif untuk mendanai pemulihan, dengan mekanisme pembiayaan melalui sistem pool antara pelaku usaha, yang pembayaran kontribusinya dapat dilakukan secara ex-ante maupun ex-post, dimana pemantauan bersama antara anggotanya dapat meminimalisasi terjadinya risiko kebakaran hutan dan/atau lahan gambut.Kata kunci: hutan, lahan gambut, kebakaran, dana pemulihan lingkungan hidup, risk sharing agreement
PENERAPAN TRANSHIPMENT:KAITANNYA DENGAN HAK BANGSA INDONESIA ATAS KOMODITAS PERIKANAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Setyorini, Savitri Nur
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 2 (2014): Juli
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.667 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v1i2.16

Abstract

AbstrakArtikel ini memberikan gambaran mengenai praktik transhipment dan kaitannya dengan hak bangsa Indonesia atas komoditas perikanan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di Asia Tenggara. Namun, terdapat masalah yang mengancam kekayaan laut Indonesia, di antaranya adalah transhipment. Transhipment ini dilakukan dengan memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal lain di tengah laut, untuk kemudian dibawa ke luar negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transhipment, yang dewasa ini menjadi suatu kebutuhan dan solusi bisnis, merugikan hak bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. AbstractThis article provides an overview of transhipment and its relation with the right of Indonesian people and sustainable development. Indonesia is the largest fish producer in Southeast Asia. However, there are several problems threatening the natural wealth of the seas in Indonesia, one of them is transhipment. Transhipment is done by transferring captured fishes from a vessel to another vessel (or vessels) in the middle of the sea, to be brought outside the country. This research is a qualitative research with descriptive analytic design. The result shows that transhipment, which has currently become a necessity and business solution, is causing a loss to the right of Indonesian people and incompatible with the concept of sustainable development.
WAKAF LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENEGAKKAN KEADILAN ANTARGENERASI Setyorini, Savitri Nur; Wirdyaningsih, Wirdyaningsih; Hazna, Chita Arifa
Journal of Islamic Law Studies Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini memberikan gambaran mengenai wakaf untuk lingkungan hidup dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan umat, yang mana salah satunya adalah masalah lingkungan hidup yang terkait pula dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan untuk generasi yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf untuk lingkungan hidup dapat menyeimbangkan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup, serta berimbas pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penciptaan keadilan antargenerasi, di mana generasi yang akan datang akan memiliki tingkat pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang setidaknya sama dengan tingkat pemanfaatan dari generasi sekarang, baik dalam hal keanekaragaman pilihan atas sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dan akses atas lingkungan hidup dan sumber daya alam.
TINJAUAN TERHADAP KONSEP KEADILAN SPASIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA PROGRAM NORMALISASI CILIWUNG DI PROVINSI DKI JAKARTA Hexagraha, Shafira Anindia Alif; Setyorini, Savitri Nur
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The idea of public interest in spatial planning is a two-sided claim. The government often uses it to enforce spatial plan program without the consent of the affected groups. On the other hand, the affected groups also use it as their defense to protect their damaged rights. The idea of spatial justice is derived from progressive intellectual tradition that is highly aware of the severeness of injustice in urban spaces and hence demands radical reconception of spaces, governance, and spatial planning. Most influential intellectual tradition in spatial justice are Habermas’ Public Sphere, Harvey’s Right to The City, and Lefebvre’s Production of Space which emphasize on active public participation in urban policy making especially for the marginalized groups who experience exacerbated inequality the long standing urban policies have produced.
Co-Authors Azhari, Emir Falah Hazna, Chita Arifa Hexagraha, Shafira Anindia Alif Wirdyaningsih, Wirdyaningsih