Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Bina Hukum Lingkungan jurnal syntax admiration Jurnal Comunità Servizio JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) Bina Hukum Lingkungan
Aartje Tehupeiory, Aartje
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6691.792 KB) | DOI: 10.46816/jial.v1i1.12

Abstract

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.
Penyuluhan Pentingnya Pendaftaran Tanah Desa Binaan Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungan Aartje Tehupeiory; I Dewa Ayu Widiyani; Gindo L Tobing; Diana Napitupulu
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 2 No. 1 (2020): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v2i1.1653

Abstract

Pentingnya Pendaftaran Tanah dilaksanankan di Desa Binaan Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungan selama 2 hari yakni tanggal 14, 15 agustus 2019. Dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan Hukum di bidang Hukum Pertanahan, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran pada masayarakat pentingnya pendafatran tanah bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum bagi tanahnya yang dimiliki sehingga menimbulkan rasa mantap dan rasa aman bagi masyarakat yang memiliki tanah yang dihaki. Selanjutnya ada perlindungan hukum untuk untuk mencengah gangguan dan penguasaan sesama warga masyarakat. Dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur. Dari hasil kegiatan dapat diperoleh data bahwa masyarakat kecamatan Sidamanik belum memahami pentingnya pendaftaran tanah, masyarakat merasa aman saja dengan sikon selama ini, karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, sementara kebijakan pemerintah presiden Jokowi tahun 2018 sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) program percepatan pendaftaran tanah bagi masyarakat. Kata Kunci: Pentingnya; Pendaftaran; Tanah
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEARIFAN TRADISIONAL SASI DI AMBON PASCA PANDEMI COVID-19 Aartje Tehupeiory
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v5i3.220

Abstract

ABSTRAKTulisan ini mengkaji pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi. Adapun tujuan penulisan kajian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi di Ambon pasca pandemic COVID-19. Kajian ini dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia selama 3 bulan dari Januari – Maret 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun instrumen yang digunakan pada kajian ini adalah dokumen dalam bentuk laporan-laporan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pasca pandemi Covid-19. Temuan dalam penelitian ini mengatakan bahwa kearifan tradisional Sasi yang memiliki nilai dan norma untuk melindungi hutan, sumber air, tanaman tahunan (sagu, dan lain-lainnya), serta tanaman pangan dengan konsep dan pemahaman terhadap bagaimana pengelola lingkungan dengan berbagai aturan adat untuk mendapatkan manfaat dan mempertahankan nilai kekerabatan dari satuan kawasan yang sudah memiliki identitas serta terus menerus wajib dipertahankan dalam pasca pandemi COVID-19.Kata kunci: kearifan tradisional; pengelolaan lingkungan; sasi.ABSTRACTThis paper examines environmental management and traditional Sasi wisdom. The purpose of writing this study is to find out how environmental management and traditional wisdom of Sasi in Ambon after the COVID-19 pandemic. This study was conducted at the Christian University of Indonesia for 3 months from January to March 2021. The research method used in this study is qualitative research with a descriptive approach. The instruments used in this study are documents in the form of reports and regulations relating to the local wisdom of indigenous peoples in realizing food sovereignty in the post-Covid-19 pandemic. The findings in this study indicate that traditional Sasi wisdom has values and norms to protect forests, water sources, annual plants (sago, etc.), as well as food plants with the concept and understanding of how environmental managers with various customary rules can get benefits. and maintaining the kinship value of an area unit that already has an identity and must continuously be maintained in the post-COVID-19 pandemic.Keywords: local wisdom; environmental management; sasi.
Analisis Perjanjian Internasional dan Dampak Terhadap Hubungan Kerjasama Indonesia-Fiji Heni Novalisa Tabisu; Aartje Tehupeiory; Diana R. W Napitupulu
Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v2i11.339

Abstract

Indonesia Australia Ekonomi Partnership merupakan perjanjian kemitraan atau disebut dengan perjanjian bilateral kedua negara. Perjanjian ekonomi ini akan mengatur pasar Indonesia untuk eksportir Australia. Lebih dari 99% ekspor barang Australia ke Indonesia berdasarkan nilai akan dihitung bebas biaya bea. Dalam perjanjian ini, penulis menemukan adanya peningkatan ekonomi Indonesia saat ikut dalam perjanjian Internasional I-A CEPA Agreement. Peningkatan terjadi karena adanya minimalisir resiko kerugian bagi kedua negara dalam bidang ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum kepustakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari buku-buku serta artikel tentang perjanjian dagang antara Indonesia dan Australia. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep serta pendekatan perundang-undangan. Kerangka teori yang dipakai sebagai dasar analisis adalah teori perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan tentang perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan antara bangsa-bangsa bertujuan untuk mengakitkan hukum tertentu. Pembahasan penelitian penulis mengemukakan bahwa; adanya peningkatan ekonomi nasional di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021 akibat dampak dari perjanjian kerjasama dagang Indonesia dan Australia. Demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia memberikan keuntungan bagi hubungan diplomatik kedua negara serta mengakibatkan kemajuan ekonomi akibat dari hukum yang berlaku serta mengikat kedua negara tersebut.
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Aartje Tehupeiory
to-ra Vol. 1 No. 1 (2015): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v1i1.1091

Abstract

In terms of the provision of land for the public interest was formed the Committee for Land Procurement (P2T) based on the number of Presidential Decree No. 55 of 1993, with one of the principle is not looking for profit. Based on that, the Governor of Maluku made a decree on the city of Ambon in the decree for the construction of a common or garden Burial Tombs common (TPU). Because of thesituation/circumstances of the civil emergency in the province of Maluku, at the discretion of the Mayor of Ambon city as the Executive ruler of the elements of the civil emergency, delegated various tasks to the team's who had the responsibility to carry out the release of P2T land rights.But later in the day, a problem occurs that is alleged to have elements of criminal acts of corruption in the procurement of land for the public interest with respect to the construction of TPU. While all of the procedures and the mechanism of release of land rights has been carried out in accordance with Presidential Decree No. 55 no 1993. This is because the Government cannot took over the land purchase benefits.Therefore there needs to be re-construction (reconstruction) of losses the country associated with the procurement of land for the public interest. Kata kunci: Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah
ASPEK HUKUM BISNIS DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL Aartje Tehupeiory
to-ra Vol. 1 No. 2 (2015): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v1i2.1143

Abstract

ABSTRACT The main problem related to tourism region utilization in the bussiness legal aspects is related to the development and the management of tourism in the region of small islands. Understanding the legal aspects of land will determines the success or failure of the development and management of tourism in the region of small islands. And by understanding the legal principles concerning cooperation, business agreement, tourism area management, specific clauses in the agreement and other things associated with any agreement form, we can say that all of it must be returned on the purpose of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution to prosperity and justice for the people. Kata Kunci: Pembangunan, Pengelolaan Pariwisata
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MASYARAKAT DESA) DALAM MENDUKUNG PROGRAM EKONOMI KREATIF DESA SESUAI UU DESA Aartje Tehupeiory
to-ra Vol. 5 No. 2 (2019): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v5i2.1197

Abstract

Abstract For the empowerment of village communities in supporting the Village Creative Economy Program, which is to nd creative and innovative thinking models to build villages in an innovative model of empowering communi-ties in poverty reduction given to rural communities through educational innovations, innovations in the utiliza-tion of vacant land, traditional market management innovations, innovation village based or village. a quality community was formed in the rural areas to provide digital education for business development and community empowerment to help community businesses and micro and small businesses. Keywords: village community empowerment, village creative economy
JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG MEMBERI HAK MENDAHULU DALAM PEROLEHAN PELUNASAN UTANG Heddy Kandou; Dhaniswara K Harjono; Aartje Tehupeiory
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang memberi hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan utang langsung dari benda jaminan apabila debitor wanprestasi. Hak mengambil pelunasan tersebut memberikan hak mendahulu kepada kreditor pemegang jaminan diantara para kreditor lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata jo Pasa1 1133 dan 1134 KUHPerdata jo Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dalam memperoleh pelunasan utang dan hak mendahulu dari Kreditor dalam memperoleh pelunasan utang dari benda jaminan fidusia. Untuk itu Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier terkait kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, hak mendahulu, utang
ANALISIS SINKRONISASI UU NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUSUN DENGAN PERATURAN TENTANG PEMBANGUNAN RUSUN DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (Studi pada Rumah Susun DKI Jakarta) Sahat M.Sihombing; Aartje Tehupeiory; Dhaniswara K.Harjono
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Puspose: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun dikaitkan dengan kepastian perlindungan hukum konsumen. Desain / Metode: Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Temuan: Dengan tidaksinkronnya aturan pada Pasal 28 UU Rusun, Pasal 35 ayat (4) UU Bangunan Gedung, dan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Provinsi DKI Jakarta dengan Pasal 5 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan Di Provinsi DKI Jakarta. Menyebabkan berbagai masalah yang merugikan konsumen dan perbankan. Maka, peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi Vertikal dalam hal asas lex superiori delogat legi inferiori, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sehingga dalam penyusunannya pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Orisinalitas: Kebaruan dalam penelitian ini yaitu merekonstruksi atau mengembangkan model atau konsep Perlindungan Konsumen yang lebih komprehensif, dengan memasukkan variabel Sinkronisasi Aturan Hukum sebagai penjelas, dan variabel Perilaku Developer sebagai mediasi. Kata kunci: Rumah Susun, UU Nomor 20 Tahun 2011, Perilaku Developer, Perlindungan Konsumen
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEARIFAN TRADISIONAL SASI DI AMBON PASCA PANDEMI COVID-19 Aartje Tehupeiory
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.16 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v5i3.220

Abstract

ABSTRAKTulisan ini mengkaji pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi. Adapun tujuan penulisan kajian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional Sasi di Ambon pasca pandemic COVID-19. Kajian ini dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia selama 3 bulan dari Januari – Maret 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun instrumen yang digunakan pada kajian ini adalah dokumen dalam bentuk laporan-laporan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan dimasa pasca pandemi Covid-19. Temuan dalam penelitian ini mengatakan bahwa kearifan tradisional Sasi yang memiliki nilai dan norma untuk melindungi hutan, sumber air, tanaman tahunan (sagu, dan lain-lainnya), serta tanaman pangan dengan konsep dan pemahaman terhadap bagaimana pengelola lingkungan dengan berbagai aturan adat untuk mendapatkan manfaat dan mempertahankan nilai kekerabatan dari satuan kawasan yang sudah memiliki identitas serta terus menerus wajib dipertahankan dalam pasca pandemi COVID-19.Kata kunci: kearifan tradisional; pengelolaan lingkungan; sasi.ABSTRACTThis paper examines environmental management and traditional Sasi wisdom. The purpose of writing this study is to find out how environmental management and traditional wisdom of Sasi in Ambon after the COVID-19 pandemic. This study was conducted at the Christian University of Indonesia for 3 months from January to March 2021. The research method used in this study is qualitative research with a descriptive approach. The instruments used in this study are documents in the form of reports and regulations relating to the local wisdom of indigenous peoples in realizing food sovereignty in the post-Covid-19 pandemic. The findings in this study indicate that traditional Sasi wisdom has values and norms to protect forests, water sources, annual plants (sago, etc.), as well as food plants with the concept and understanding of how environmental managers with various customary rules can get benefits. and maintaining the kinship value of an area unit that already has an identity and must continuously be maintained in the post-COVID-19 pandemic.Keywords: local wisdom; environmental management; sasi.
Co-Authors ., Marthin Bustami, Simona Dhaniswara K. Harjono Dhaniswara K.Harjono Diana Napitupulu Diana R. W Napitupulu Diane Prihastuti Dominikus Rato Gindo L Tobing Gultom, Elfrida Ratnawati Heddy Kandou Heni Novalisa Tabisu I Dewa Ayu Widiyani I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Maria T.Geme Mohammad Jamin Nur, Abdul Rahman Sahat M.Sihombing Sri Warjiyati, Sri St. Laksanto Utomo Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Yulia .