Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik Jurnal Konstitusi
Frassminggi Kamasa, Frassminggi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
RISIS UKRAINA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATANAN POLITIK GLOBAL DAN REGIONAL Kamasa, Frassminggi
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1735.309 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.192

Abstract

Krisis politik di Ukraina adalah isu internasional aktual yang terjadi saat ini. Artikel ini akan membahaskrisis Ukraina dan dampaknya terhadap tatanan politik global dan regional. Secara khusus, artikel ini akan fokusmenganalisa secara makro dan mikro aktor, isu, dan dimensi konflik krisis politik di Ukraina. Berbeda dengan studilainnya, artikel ini membahas bahwa krisis Ukraina membawa pada suatu perubahan lingkungan strategis yang barudi Eropa dan usaha untuk mempertahankan tatanan global yang ada saat ini dari ancaman antisistemik. Sebagaitambahan, artikel ini akan membahas sejauh mana hak untuk menentukan nasib sendiri berupa referendum dapatdigunakan untuk menyelesaikan krisis, sementara di sisi lain kedaulatan negara merupakan hal yang penting yangharus dijaga. Selanjutnya artikel ini juga membahas pelajaran referendum Krimea bagi Indonesia. Terakhir, artikelini menemukan bahwa hasil krisis Ukraina tidak hanya berpengaruh bagi masa depan Ukraina tetapi juga awal/dasar pada perimbangan baru dalam tatanan politik global dan regional. Implikasinya, hal itu menimbulkan duakemungkinan apakah Barat dan Rusia menahan diri untuk tidak saling mengganggu atau sebaliknya.Kata Kunci: krisis Ukraina, tatanan politik global dan regional, geopolitik, sistem/masyarakat internasional,referendum, hak untuk menentukan nasib sendiri.
Kejahatan Kerah Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi Kamasa, Frassminggi
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 4 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.674 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

This article reviews the relationship between white-collar crimes, terrorism, and Indonesia’s counterterrorism policy. Indonesia’s counterterrorism policy yet include white-collar crimes, especially in economy, monetary, and banking, as a form of terrorism. This is because two things: the ignorance of the law enforcements on the white-collar crimes’ modus operandi and its reality that growing fast due    to the development in science and technology. As a result, although white-collar crimes are so destructive and growing rapidly but Indonesia’s legal instruments to date did not have an integrated codification of law to eradicate it. Furthermore, Indonesia’s counterterrorism policy looks lopsided because it focused on street crimes or blue-collar crimes, the crimes committed by the lower class strata in such vulgar, unsophisticated, and violent natures. That is in contrast with the white- collar crimes which are so corrupt, destructive, and wicked because it conducted in  a sophisticated, fraudulent, and systematic way. Thus, if the definition of terrorism only focuses in the type of street crimes then the corrupt practices, fraud, and deception in the white-collar crimes will be difficult to unfold and it seemed even strengthened, protected, and ultimately have a great potential in undermining the national stability.
Co-Authors