Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Private Law Universitas Mataram
Diangsa Wagian, Diangsa
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Risalah Kenotariatan

 1 
Penolakan Hasil Pekerjaan Oleh Pemilik Proyek Dan Akibat Hukumnya Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Diangsa Wagian; Hasan Asy’ari; Mohammad Irfan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.543 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar penolakan hasil pekerjaan oleh pemilik proyek dan akibat hukumnya dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Alasan/dasar kenapa pekerjaan suatu proyek/barang/jasa ditolak oleh pihak pengguna barang/jasa adalah karena pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas bahan material sebagaimana ditentukan dalam kontrak; 2). Penolakan terhadap pekerjaan tersebut berakibat pada peralihan risiko kepada pihak kontraktor. Kontraktor juga bertanggung jawab untuk membongkar, memperbaiki serta mengganti kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak; 3) penyelesaiana sengketa penolakan pekerjaan diselesaikan dengan musyawarah. Namun jika kontraktor tetap tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak maka setelah kontraktor tersebut telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari pengguna barang/jasa, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Kata kunci : penolakan pekerjaan, pemilik proyek, hukum kontrak
Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Diangsa Wagian; Sahruddin Sahruddin; Zaenal Arifin Dilaga
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.58

Abstract

Masyarakat yang telah melakukan perkawinan secara di bawah tangan banyak yang menginginkan perkawinan mereka dilakukan itsbat nikah. Namun demikian tidak banyak yang mengetahui bagaimana istbat nikah itu dilakukan. Hal ini menyebabkan keengganan sebagian masyakat untuk melakukan itsbat nikah. Jika hal ini dibiarkan maka akan berakibat semakin banyaknya perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan. Beberapa permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika dilakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka. Untuk itulah, maka dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang syarat-syarat pengajuan itsbat nikah menurut ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut, terungkap bahwa Masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara pengajuan itsbat nikah. Persoalan syarat-syarat pengajuan itsbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Desa Secara Swakelola Menurut Peraturan Lkpp Nomor 12 Tahun 2019 Diangsa Wagian; Zaenal Arifin Dilaga; Sahruddin Sahruddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.59

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa desa secara swakelola dan apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut telah sesuai atau tidak dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian yuridis mengkaji dan menganalisa asas-asas/prinsip-prinsip hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan tentang yang relevan dengan perlindungan hokum terhadap kontraktor dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di level pelaksanaannya, masih banyak dari norma-norma yang terdapat di dalam peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 yang belum terimplementasi dengan baik. Di antara beberapa sebabnya adalah lemahnya sumber daya manusia dan peraturan itu sendiri yang belum dipahami secara baik oleh pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa secara swakelola.
Co-Authors Arba - Baiq Liza Wati Dony Ramdhani Subagdja Erlies Septiana Nurbani, Athina Kartika Sari dan Yulkarnain Harahap Hasan Asy’ari Indah Permata Sari Krisna Ananda Putra L. Syapruddin M. Yazid Fathoni Made Utari Purwaningrum Mohammad Irfan Ni Wayan Girisawitri Sahnan - Sahruddin Sahruddin Syamsul Hidayat Yandi Kardiatman Yeni Trisnawati Zaenal Arifin Dilaga Zaiyinul Qiram Zunnuraeni