Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2018 - 2023

2.495

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Private Law Universitas Mataram

Diangsa Wagian, Diangsa

Universitas Mataram

Author-ID : 523250

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

THE ASPECT OF THE CONTRACT LAW REFORM WITHIN THE REGULATION OF INDONESIA Wagian, Diangsa
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Jurnal IUS

The research aims to study the aspect of the contract law reform within the virous regulations living in Indonesia. To obtain the purpose, the research is conducted through a legal normative study. It simultaneously applies to statute, conceptual, and case approaches. This research is conducted through a literature study towards the relevan legal materials. The results of the research elaborated in a descriptive and analytic way using qualitative methods to analyze the data. The research discovers that the norms of Contract law as stipulated in the Book III of Indonesian Code Civil have been gradually and continuously reformed by Indonesian governments since 1960. The reform is carried out partially and spread in various regulation as explained above. Therefore, nowadays in Indonesia, the contract law not only exists in the Book III of Indonesian Code Civil but also in various relevant regulations. The reform has been conducted by the government by breaking through one of the very basic principle and the backbone of contracts law, is that the freedom of contract. As a result, parties in contract have no more absolute freedom to contract or to determine the clauses of contract. Such policy made by government to protect public interest and inferior or subordinate party in a contract. Thus, the contract law nowadays shows that it is not purely private anymore but containing public aspect, where penal and administrative laws penetrate to it. Key Words: Legal Reform, Contract Law, Regulation

OUTSOURCING OF LABOUR AS AN OBSTRUCTION TO WELFARE Diangsa Wagian, M. Yazid Fathoni &
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Jurnal IUS

Act Number 13 of 1999 concerning Employment provide for company to perform management efficiency and financial efficiency by outsourcing employment system. In contrast with developed countries, outsourcing in Indonesia, based on Act Number 13 of 1999, intended not to find workers who have specially expertise or specially ability, but to find worker to fill non core business job category in the company or activities not directly related to the production processKey word: outsourcing, workers, protection

THE GOVERNMENT CONTRACTUAL DISPUTE RESOLUTION TRUTH INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND ITS PROBLEMS M. Yazid Fathoni2, Diangsa Wagian1
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Jurnal IUS

The research aims to study legal issues that appear within the government contractual disputeresolution through international commercial arbitration. The research is a legal normative.Therefore, it simultaneously applies to statute, conceptual, and case approaches. This literature research is conducted towards regulations, court decisions, legal books and legal journals that relate to the government contractual dispute resolution through international commercial arbitration. The results of the research elaborated in a descriptive and analytic way using qualitative methods to analyze the data. The research discovers that the presence of the government before the international commercial arbitration to settle disputes with foreign investors brought up some legal issues. Among others these are: a) state (government), through the law of limited company, this potentially reduces the jurisdiction of the ICSID Centre to settle foreign investment disputes between state and foreign investors; b) Courts as shown in some cases, block the enforcement of the foreign arbitration award which inflicts financial loss for state (government); c) the involvement of a state legal entity (state enterprise) ends in the engagement of state (government) as parties within the foreign investment dispute face to face with investors in front of a foreign justice court; and d) the unwillingness of state enterprise to perform the foreign arbitration award makes state assets overseas vulnerable to be confiscated by foreign investors as collateral in their claim for damages.Key Words: Government Contract, Contractual Dispute, Dispute Resolution, InternationalCommercial Arbitration.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAKTUAL PEMERINTAH MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL DAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA Diangsa Wagian1 M. Yazid Fathoni2
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi apa saja permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa komersial yang melibatkan pemerintah melalui arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen peraturan perundang-undangan, berbagai putusan pengadilan, buku literatur, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kontraktual pemerintah melalui arbitrase. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Pemerintah RI dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase komersil internasional telah memunculkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya: a) Negara melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas berpotensi mengebiri yurisdiksi Dewan Arbitrase ICSID untuk menyelesaikan sengketa mengenai penanaman modal asing antara negara dengan investor dari negara lain; b) Dalam beberapa kasus terlihat peradilan menghalang-halangi pelaksanaan putusan arbitrase asing apalagi jika pelaksanaan putusan arbitrase tersebut secara nyata-nyata akan merugikan Negara atau Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam putusan arbitrase tersebut; c) Keterlibatan perusahaan negara dalam kontrak-kontrak komersil seringkali berujung pada pelibatan negara berhadap-hadapan secara langsung dengan swasta asing dalam sengketa di hadapan peradilan asing; dan d) Keengganan perusahaan negara melaksanakan putusan arbitrase asing secara sukarela berpotensi membuat segala bentuk asset negara yang berada di luar negeri dipertaruhkan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi investor asing.

OUTSOURCING BATU SANDUNGAN DALAM KESEJAHTERAAN BURUH M. Yazid Fathoni & Diangsa Wagian
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan peluang dan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi baik managemen maupun financial melalui penerapan sistem ketenegakerjaan outsourcing. Berbeda dengan negarnegara maju, outsourcing yang ada di Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 tersebut, ditujukan bukan untuk mencari buruh yang mempunyai keahlian/keilmuan di bidang tertentu, melainkan mencari pekerja untuk mengisi pekerjaan penunjang (non coree business) atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi

PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Diangsa Wagian
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini ditujukan untuk mengeskplorasi aspek pembaharuan hukum kontrak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dalam bingkai penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum kontrak sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdata telah diperbaharui oleh pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan sejak tahun 1960. Pembaharuan itu dilakukan secara parsial dan tersebar melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga, hukum kontrak di Indonesia sekarang ini bukan hanya ada dalam Buku III KUHPerdata tetapi juga ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembaharuan itu dilakukan oleh pemerintah dengan menerobos asas kebebasan berkontrak yang menjadi tulang punggung hukum perjanjian sehingga para pihak tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam berkontrak atau untuk menentukan isi perjanjiannya. Hal itu dilakukan oleh pemerintah atas dasar kepentingan umum dan melindungi pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah dalam kontrak. Dengan demikian, hukum kontrak kini bercorak tidak lagi murni bersifat keperdataan tetapi mengandung aspek hukum publik, dimana aspek hukum pidana dan hukum administratif telah mewarnai dan masuk di dalamnya.

Co-Authors Arba - Baiq Liza Wati Dony Ramdhani Subagdja Erlies Septiana Nurbani, Athina Kartika Sari dan Yulkarnain Harahap Hasan Asy’ari Indah Permata Sari Krisna Ananda Putra L. Syapruddin M. Yazid Fathoni Made Utari Purwaningrum Mohammad Irfan Ni Wayan Girisawitri Sahnan - Sahruddin Sahruddin Syamsul Hidayat Yandi Kardiatman Yeni Trisnawati Zaenal Arifin Dilaga Zaiyinul Qiram Zunnuraeni

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)