p-Index From 2017 - 2022
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria
Yendi Sufyandi, Yendi
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Daerah di Kabupaten Pangandaran Fakhrizatullah, Rizka; Martanto, Rochmat; Sufyandi, Yendi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.104

Abstract

Abstract: Pangandaran is a district with a coastline of 91 Km, so this district has the potential for coastal tourism that needs to be developed. As a new regency of regional autonomy, demands to carry out construction of facilities and infrastructure to support tourism need to be increased. This study aims to determine the distribution of facilities and infrastructure that need to be developed and to know the factors that influence the determination of the construction of facilities and infrastructure. This research uses qualitative method, data collection is done through literature review and interviews. The results of the study indicate that the factors affecting the distribution of infrastructure include land use, population density, tourism objects, land slope and disaster vulnerability. The analysis shows that the distribution of villages suitable for the development of infrastructure includes the villages of Wonoharjo, Babadan, Pananjang and Pangandaran Village.Keyword: tourism, facilities and infrastructure, thematic maps. Intisari: Pangandaran merupakan kabupaten dengan garis pantai sepanjang 91 Km, sehingga kabupaten ini memiliki potensi pariwisata pantai yang perlu dikembangkan. Sebagai Kabupaten yang baru melakukan otonomi daerah, tuntutan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pariwisata perlu ditingkatkan. Kajian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sebaran sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pembangunan sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran sarana prasarana meliputi penggunaan lahan, kepadatan penduduk, obyek wisata, kemiringan lahan dan kerawanan bencana. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran desa yang sesuai untuk pengembangan sarana prasarana meliputi Desa Wonoharjo, Babadan, Pananjang dan Desa Pangandaran.Kata kunci: pariwisata, sarana dan prasarana, peta tematik.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro Aditya, Fariz Wahyu; Sarjita, Sarjita; Sufyandi, Yendi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i1.73

Abstract

Abstract: The technical instruction number: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 dated on 1-02-2019 concerning Complete Systematic Land Registration Program Based on the Community Participation (Juknis PTSL-PM) enables the presence of community involvement as the manifestation of Article 42 paragraph (1) of the Regulation of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/Ka.BPN Number 6 of 2018. The practice can be found in Bojonegoro District which has started the PTSL–PM program before the issue of the technical instruction of PTSL-PM so that it causes issues related to the compatibility of the technical instruction of PTSL-PM implementation with the participative mechanism occurred in Bojonegoro District. The purpose of this research was to evaluate the implementation of the technical instruction of PTSL-PM. This research used qualitative research method through descriptive approach. The result of the research found that from 97 description of the activities as the comparison instrument, 48 activities were not appropriate, while 42 activities were appropriate (the activities type contains participation which is not regulated in the technical instruction of PTSL-PM) and 7 activities have not been studied so that those were not included in the research object. The components related to the working map, land data collection formation basic, and measurement method used were the components which affect the implementation of technical instruction of PTSL-PM the most. Land office of Bojonegoro District cannot perform the technical instruction of PTSL-PM fully since the participation method uniformity is not possible considering the community characteristic, human resource, and facilities-infrasturure which are different in each region.Keywords: PTSL, Community’s Participation, Technical Instruction Intisari: Petunjuk Teknis Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (Juknis PTSL-PM) memungkinkan adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai perwujudan dari Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018. Praktiknya di Kabupaten Bojonegoro telah memulai program PTSL-PM sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM sehingga menimbulkan persoalan terkait kesesuaian pelaksanaan Juknis PTSL-PM dengan mekanisme partisipatif yang telah terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari 97 uraian kegiatan sebagai instrumen pembanding, 48 kegiatan tidak sesuai, 42 kegiatan sesuai atau dapat disesuaikan (jenis kegiatan bersifat partisipasi namun tidak diatur dalam Juknis PTSL-PM) dan 7 kegiatan belum diteliti sehingga bukan merupakan objek penelitian. Komponen yang berkaitan dengan peta kerja, dasar pembentukan pengumpul data pertanahan dan metode pengukuran yang digunakan merupakan komponen yang paling mempengaruhi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah.Kata Kunci: PTSL, Partisipasi Masyarakat, Petunjuk Teknis 
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya dengan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah) Niandyti, Febsy; Sufyandi, Yendi; Utami, Westi
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v2i2.35

Abstract

Abstract: The industry has a great influence on the economy of Semarang Regency by becoming the largest contributor to Gross Regional Domestic Product (GRDP). The rapid industrial development from 2011-2017 has an impact on the decrease of agricultural land area, besides that industrial development has implication on land use mismatch of Spatial Plan. This study describes the results of descriptive qualitative analysis with spatial approach from the impact of industrial development on land use change and land use suitability for industry in 2017 against Spatial Plan. The analysis shows that, first, the impact of industrial development on land use change in Semarang regency in 2011-2017 resulted in the amount of agricultural land decreased by 253,32 Ha. The biggest land use change occurred on industrial land use that is 146,10 Ha (28,84%). Second, the use of land for industry in 2017 of 288,05 Ha has been in accordance with the spatial plan is in accordance with the industrial designation area, while the land with an area of 202,02 Ha is used for industries that are not in accordance with the industrial designation area. Keywords: Land Use Change, The Industry, The Suitability of The Spatial Plans Intisari: Industri telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Semarang dengan menjadi penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pesatnya perkembangan industri dari tahun 2011-2017 berdampak pada penurunan luas tanah pertanian, disamping itu perkembangan industri tersebut berimplikasi pada ketidaksesuaian penggunaan tanah tehadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian ini menjelaskan mengenai hasil analisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan dari dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah serta kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 terhadap RTRW. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertama, dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Semarang tahun 2011-2017 mengakibatkan jumlah luas tanah pertanian mengalami penurunan sebesar 253,32 Ha. Perubahan penggunaan tanah terbesar terjadi pada penggunaan tanah untuk industri yaitu seluas 146,10 Ha (28,84%). Kedua, penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 seluas 288,05 Ha telah sesuai dengan RTRW yaitu sesuai dengan kawasan peruntukan industri, sedangkan tanah dengan luas 202,02 Ha digunakan untuk industri yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukan industri. Kata Kunci: perubahan penggunaan tanah, industri, kesesuaian RTRW
Analisis Perubahan Bidang Tanah Terdaftar Akibat Gempabumi dan Likuifaksi Palu Tahun 2018 Ratode, Hartato Kurniawan; Nugroho, Tanjung; Sufyandi, Yendi
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.136

Abstract

Deformation, due to the earthquake and liquefaction, in Palu at 2018 has resulted the changes of the shape of land parcels that were registered and unregistered. Quantitative methods that supplemented with data interview were used to answer the research questions: 1) how many land movement occurred in the areas affected by liquefaction ?; and (2) what is the strategy carried out by the Palu City Land Office for those areas?. The results showed that the majority of land parcels in the liquefaction area could not be identified cadastrally, with an average lateral position difference of 7.016 m in Balaroa and 4.273 m in Petobo. Based on these conditions, the possibilities that can be done are reconstruction or re-measurement in areas that are not too severe and relocation of dwellings to areas of high severity. The conclusion of this study is there are several types in a liquefaction zone that require different land policy. Deformasi akibat gempabumi maupun likuifaksi di Palu pada tahun 2018 berdampak pada perubahan bentuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Metode kuantitatif yang dilengkapi dengan data hasil wawancara digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian: 1) berapa besar pergerakan tanah yang terjadi di kedua wilayah terdampak likuifaksi?; dan (2) bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu terhadap kawasan terdampak?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bidang tanah di area likuifaksi tidak bisa diidentifikasi batas bidang tanahnya secara kadastral, dengan nilai rata-rata perbedaan posisi secara lateral 7,016 m di Balaroa dan  4,273 m di Petobo. Berdasarkan kondisi tersebut, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah rekonstruksi atau pengukuran ulang di wilayah yang tidak terlalu parah dan relokasi hunian terhadap area dengan tingkat keparahan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tipe dalam sebuah area zona likuifaksi yang membutuhkan penanganan pertanahan yang berbeda.Kata Kunci: Deformasi, Posisi Bidang Tanah, dan Kebijakan Pertanahan