Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia Fatimah Nurul Aini; Indirani Wauran
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 1 (2021): MARCH EDITION
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.111-132

Seiring dengan perkembangan teknologi, tindakan cover lagu banyak dilakukan oleh pengguna sosial media. Pada dasarnya cover lagu merupakan kegiatan mempertunjukan versi lain dari lagu oleh pihak selain pencipta atau pemegang Hak Cipta. Terhadap hal ini muncul pertanyaan, apakah tindakan cover lagu ini merupakan pelanggaran Hak Cipta. Disisi lain terdapat konsep fair use dalam Hak Cipta yang perlu diungkapkan khususnya terkait cover lagu. Lebih lanjut juga dipertanyakan apakah prinsip fair use tersebut dapat diaplikasikan pada tindakan cover lagu. Penelitian ini hendak mempertahankan argumen bahwa cover lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta sepanjang memenuhi prisip fair use yang terdapat dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bersifat tidak komersial, menguntungkan pencipta, dan pencipta tidak keberatan atas kegiatan cover lagu di media social. Artikel ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritik, dan pendekatan perbandingan. Konsisten dengan thesis yang dipertahankan, artikel ini menyimpulkan bahwa cover lagu berpotensi melanggar Hak Cipta; prinsip fair use merupakan pembatasan dalam kepemilikian Hak Cipta; Pasal 43 huruf d dapat diaplikasikan untuk tindakan cover lagu, sehingga tindakan cover lagu di media sosial dapat dibenarkan berdasarkan prinsip fair use.

KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA Lionita Putri Lobo; Indirani Wauran
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.1.2021.70-83

Sistem pendaftran first to file dinilai belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Merek terkenal karena status terkenalnya mempunyai kedudukan yang istimewa. Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan argumentasi bahwa merek terkenal sekalipun belum terdaftar di Indonesia tetap mendapat keistimewaan karena frasa terkenalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Indonesia seharusnya melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar dalam daftar umum merek, seperti yang telah diatur dalam Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris. Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris harus dijadikan sebagai sumber hukum oleh Indonesia sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam World Trade Organization (WTO) untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.

Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek Dan Undang-Undang Desain Industri Natalia Arinasari Nadeak; Indirani Wauran
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art2

This research includes first, to study juridical understanding related to the concept of "three-dimensional form" found in industrial brand and design; second, to analyze whether the three-dimensional form in the industrial brand and design overlapped; and third, to provide prescription for the three-dimensional overlapping arrangement. This research is a normative legal research using a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. From the results of this research, it can be concluded that the first, three-dimensional form is potential to get protection in two different IPR regimes, namely brand and industrial design. Second, these conditions then lead to overlapping arrangements in the brand regime and industrial design regime. Although both brand and industrial design protect the three-dimensional form, the object of protection is different. This is due to the basis of the protection of each regime (the brand emphasizes differentiation, while industrial design emphasizes the new aesthetic impression). Third, the condition is given a suggestion to provide a boundary between the three-dimensional brand and industrial design, as seen from several aspects: general forms, forms that should not be listed, public perception, distinctiveness due to use and expansion of the rejection space for the signs to be made as a brand.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENDA: PENELUSURAN DASAR PERLINDUNGAN HKI DI INDONESIA Indirani Wauran-Wicaksono
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakHak Kekayaan Intelektual memberikan kewenangan hukum kepada seseorang untukmendapat keuntungan dari karya intelektual yang diciptakan. Hal ini berimplikasi pihaklain, yang tanpa persetujuan, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan darisebuah karya intelektual. Pengambilan keuntungan berarti mengambil sesuatu, di manasesuatu tersebut berada dalam hukum sipil yang dikenal dengan properti. Artikel inimenyelidiki kembali perlindungan dasar hak kekayaan intelektual untuk memberikanjustifikasi bahwa hak kekayaan intelektual adalah properti yang memiliki sifat dasarproperti dan faktanya obyek properti memiliki hak milik.AbstractIntellectual Property Rights provides legal authority for a person to reap the rewards ofthe intellectual work produced. This has a consequence that the other party without consentmust not take advantage of an intellectual work. Reap the rewards of means to takesomething, which in civil law is known as the property. This article retraces the basicprotection of intellectual property rights to provide justification that intellectual propertyrights are a property that has the nature of properties and in fact, is the object of propertythat has proprietary rights.

AKTIVITAS BANCASSURANCE DALAM DUNIA PERBANKAN: ADAKAH PRAKTIK BUNDLING YANG MELANGGAR HUKUM PERSAINGAN USAHA? Indirani Wauran-Wicaksono
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakPerusahaan asuransi mengembangkan strategi pemasaran yang disebut dengan bancassurance. Penamaan ini sesungguhnya terkait dengan strategi penggabungan kerjasama antara produk bank dan asuransi. Berdasarkan SE BI No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, aktivitas bancassurance terdiri dari beberapa kategori; dari kategori tersebut terdapat jenis bancassurance yang termasuk dalam pure product bundling atau yang serig disebut tying. Jenis budling yang seperti ini berada dibawah pengaturan mengenai exclusive dealing yang pada dasarnya dilarang oleh UU Anti Monopoli walaupun dengan menggunakan pendekatan rule of reason. Mempertimbangkan kondisi penguasaan pasar asuransi (market share) oleh perusahaan asuransi pada saat ini, dapat dikatakan bahwa pure product bundling atau tying yang terjadi pada aktivitas bancassurance tidak melanggar UU Persaingan Usaha. Namun demikian, ada kemungkinan kecil dapat menciptakan situasi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga melanggar UU Persaingan Usaha.AbstractInsurance companies develop marketing strategies to promote their product called bancassurance. According to the SE BI No. 12/35/DPNP dated December 23, 2010, bancassurance had some category. Furthermore, it is known that there is a kind of bancassurance that included in the category of pure product bundling or often referred as tying. This bundling categories fall under exclusive dealing provision that basically prohibited by the Competition Act, with rule of reason approach. By considering the current condition of the insurance companys market share, it could be said that pure product bundling or tying in bancassurance is not infringe competition law however have a very small potential to creates monopolistic practices and unfair business competition, therefore violating Competition Law.

TANGGUNG JAWAB EMITEN DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ATAS ISI PROSPEKTUS YANG TIDAK BENAR DALAM PENAWARAN UMUM REKSA DANA Indirani Wauran-Wicaksono
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakImplementasi prinsip keterbukaan penuh harus sudah mulai sejak sebuah perusahaan hendak menawarkan sahamnya kepada publik. Keterbukaan penuh pada saat perusahaan hendak menawarkan sahamnya harus diakomodir oleh dokumen yang disebut prospektus.Artikel ini membahas tentang pihak atau pihak-pihak yang harus bertanggung jawab jika prospektus tidak disiapkan dengan baik atau mengandung informasi tidak akurat. Berkenaan dengan isu tersebut, tulisan ini berargumen bahwa pelaku utama dalam kegiatan di pasar modal harus bertanggung jawab mutlak. Meskipun UU Pasar Modal menentukan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan isi prospektus, namun penerbit prospektus yang dianggap sebagai pemilik prospektus yang harus bertanggung jawab. Dengan pengertian lain, pihak lain yang terlibat dalam penyusunan rancangan prospektus hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas atas dasar hubungan kerja dengan penerbit prospektus.AbstractThe implementation of full disclosure principle should have started since a company wants to go public by offering investment in the form of equity. Full disclosure at the beginning of the public offering is accommodated in a document called prospectus. This article will discuss about which party or parties should be responsible if a prospectus is not well prepared or contains inaccurate information. Related to this issue, it is argued that the issuer as the main actors in the capital market should have absolute liability. Although the Capital Market Law says that there are many people who take responsibility for the content of the prospectus, the issuer must be regarded as the owner of a prospectus which is consequently responsible for his possessions. In other words, any nother party involved in prospectus drafting has only limited liability since his/her actions are based on the working agreement relationship with the issuer.

TIGA GERAKAN MORAL SEBAGAI HUKUM ADAT MASYARAKAT SUMBA TENGAH Umbu Rauta; Indirani Wauran; Arie Siswanto; Dyah Hapsari Prananingrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Artikel ini mendeskripsikan bahwa Tiga Gerakan Moral (Gerakan Kembali ke Kebun, Gerakan Hidup Hemat dan Gerakan Desa Aman) yang dicanangkan oleh PemerintahDaerah bersama komponen-komponen masyarakat adat di Kabupaten Sumba Tengah merupakan hukum adat. Tiga Gerakan Moral sebagai hukum adat didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur hukum adat yaitu adanya kaidah, masyarakat, sanksi, dan penegak sanksi. Selain itu, artikel ini juga memberikan argumentasi bahwa TigaGerakan Moral sejatinya bertujuan mencapai atau mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumba Tengah. Hal ini disebabkan karena melalui Tiga Gerakan Moral,Pemerintah bersama masyarakat bermaksud menyelesaikan persoalan mendasar yang ada yaitu kecenderungan mengabaikan penggarapan lahan kebun, kecenderunganmenafsirkan nilai budaya secara kurang tepat sehingga bermuara pada gaya hidup hedonistik, serta gangguan keamanan yang masih cukup tinggi.This article argues that the Three Moral Movements (Back to Field Movement, the Safe Village Movement and the Frugal Lifestyle Movement) launched by the local government and prominent figures of traditional community in Central Sumba Regency meets the qualification of customary law. The categorization of the Three Moral Movements as customary law is based on the fact that the movements consist of customary norms, have been implemented among the traditional community members, and equipped with sanctions as well as the law enforcement elements. Additionally, this article also argues that the Three Moral Movements aims to achieve prosperity for the people of Central Sumba. This is because through the Three Moral Movements, the Government along with the community intends to resolve the existing fundamental problems, which are the tendency of ignoring the cultivation of idle fields, the tendency to mistakenly interpret cultural values that leads to a hedonistic lifestyle, as well as significant security issues.

MENEMBUS RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN Sri Harini Dwiyatmi; Indirani Wauran
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

This Article discusses about bank secrecy upon joint marital property which is kept in a bank. A standpoint offered by this article leads to a statement that there is no obligation of bank to not provide a husband or a wife account information about their joint marital property. The argument is based on an idea that joint marital property is acquired during marriage, it is obtained by husband and wife who decide not to do a prenuptial agreement. As a consequence, there is no obligation of bank to keep the account secrecy in which the joint marital property is saved. This judgment lays on a reasoning that a husband or a wife who owns a bank account holds a position as the owner of the kept property in the form of bank account. Therefore, it must be understood as a norm, that a limitation on an individual’s right to have access to his/her own property shall not be applied.

MEREK TIGA DIMENSI DALAM HUKUM MEREK INDONESIA Ana Wahyu Wijayanti; Indirani Wauran
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i1.354

ABSTRAK Indonesia telah mengakui dan melindungi merek non-tradisional khususnya merek tiga dimensi (3D) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun demikian Undang-Undang tersebut belum mengatur merek 3D dengan jelas, baik itu terkait dengan persyaratan tanda 3D yang dapat didaftarkan sebagai merek maupun terkait dengan penentuan daya pembeda pada Merek 3D. Berangkat dari permasalahan ini Penulis hendak melakukan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Penelitian ini mencoba mempelajari konsep merek 3D dalam hukum merek Amerika Serikat dan Uni Eropa guna memperoleh pemahaman tentang merek 3D yang belum diatur secara komprehensif dalam hukum merek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep merek 3D di Amerika Serikat dan Uni Eropa terdapat ketentuan khusus berkaitan dengan persyaratan tanda 3D yang dapat didaftarkan sebagai merek dan terdapat metode penentuan daya pembeda pada merek 3D yang cukup berbeda dari metode penentuan daya pembeda yang biasa digunakan pada merek tradisional. Artikel ini memberikan argumen bahwa Indonesia dapat menggunakan konsep merek 3D di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memperkaya konsep merek 3D. Kata kunci: merek; merek non-tradisional; merek tiga dimensi. ABSTRACT Indonesia has recognized and protected non-traditional trademark, in particular three-dimensional (3D) trademark, as stated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. However, the Law does not regulate 3D trademarks, either concerning the requirements for 3D trademarks or to determine the distinguish power of 3D trademarks. Departing from this problem, the author wants to conduct legal research using a comparative approach. This research tries to study the concept of 3D trademarks in the trademark law of the United States and the European Union to gain an understanding of the 3D trademark that has not been comprehensively regulated in Indonesian trademark law. Based on the results of the author's research regarding the 3D trademark concept in the United States and the European Union, there are special provisions relating to the requirements for a 3D trademark that can be registered as a trademark. There is a method of determining the distinguishing power of a 3D trademark. This method is different from the method to determine the distinguish power commonly used in traditional brands. This article argues that Indonesia can use the 3D trademark concept in the United States and the European Union to enrich the 3D trademark concept. Keywords: 3D trademark; non traditional trademark; trademark.

CONFUSION DAN PEMBATALAN MEREK OLEH PENGADILAN Indirani Wauran; Titon Slamet Kurnia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article criticizes the judicial review practice over trademarks infringement in Indonesia. This article argues that to be fair the court should consider the confusion effect to determine whether there is a trademarks infringement case in accordance with Art. 16.1 of the TRIPs Agreement. This article concludes that Indonesia needs to improve its legislation to meet the requirement of the TRIPs Agreement and to improve the judges quality in applying the Trademarks Law properly by considering its purpose which grants the trademark owner a protection of the trademark’s identity and a protection against confusion against unauthorized use by third parties. Artikel ini mengkritisi praktik yudisial atas kasus pelanggaran merek di Indonesia. Atas dasar itu artikel ini berargumen bahwa supaya adil maka pengadilan seyogianya mempertimbangkan efek kebingungan untuk menentukan apakah ada pelanggaran merek sesuai Art. 16.1 TRIPs Agreement. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki legislasinya supaya sesuai tuntutan TRIPs Agreement dan meningkatkan kualitas hakimnya dalam menerapkan Hukum Merek secara memadai dengan mempertimbangkan aspek purposivenya untuk memberikan kepada pemilik merek perlindungan atas identitas mereknya itu sendiri dan perlindungan atas kebingungan yang ditimbulkan oleh penggunaan merek tanpa hak oleh pihak ketiga.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search