Garuda - Garba Rujukan Digital

PROTOTYPE POLA ASUH KELUARGA DAN DAMPAKNYA (Suatu Kajian Pendidikan Hukum Anti Kekerasan dalam Islam ) Solihah, Cucu
Res Nullius Law Journal Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Sifat dan karakter anak akan sangat dipengengaruhi oleh pola asuh keluarga, pola asuh dengan kekerasan akan berdampak terhadap sifat dan karakter anak di kemudian hari, bahkan akan melahirkan bentuk kekerasan-kekerasan lainnya dan Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kasus kekerasan dan penindasan yang menimpa kemanusiaan telah memotivasi banyak kalangan termasuk kalangan akademisi untuk menggali cara hidup dan pranata kehidupan yang lebih adil dan penuh kedamaian. Dalam konteks kajian ini, diharapkan menjadi suatu model yang akan dipergunakan masyarakat sekaligus membuka wawasan akan hakikat pola asuh keluarga yang bermartabat dalam proses penyadaran masyarakat dalam hal pola asuh keluarga.

TITHE HISTORY VALUE REACTUALISATION PROMOTING THE EFFICIENTLY IMPLEMENTATION OF ZAKAT MANAGEMENT Cucu Solihah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.2.391

Two dimensions of zakat both religion and social give positive impact to society life, particularly in developing social responsibility. The Islamic history literature hasrecorded with golden ink the management of tithe which managed by the government, resulted the human prosperity which it proved the greatness of Islamic rule and the honor of human. The government has the strategic rule to realize the goal of tithe; Indonesia has the great potential to do it, since the majority of Indonesian peoples is moslem and there is a regulation that regulate it seriously to make the tithe as the potential alternative way to prevent poverty and to prospersociety. Keyword: tithe(zakat), government, poverty, prosperity/welfare

MUHAMMADIYAH NAZHIR ORGANIZATION Analysis of Waqf Management and Development in Cianjur Cucu Solihah; Dedi Mulyadi; Hilman Nur
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.2.702

Throughout the history of human civilization, waqf has been able to prove its considerable contribution to religion, humanity, economy, and society. Waqf management and development brings positive impact on society if it is administered by waqf goal-oriented nazir, one of which is managed by Muhammadiyah organization. Their assets grows bigger each year by focusing on social program as their main strategy. This study employed normative juridical approach by descriptive analysis. The data source of this research is primary source from interview with the local leaders of Muhammadiyah and waqifs.Keywords: welfare, nazir, utilization

REALISASI TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PADA MASYARAKAT DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR Cucu Solihah; M. Budi Mulyadi
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Keberhasilan zakat sangat ditentukan dari realisasi pendayagunaan zakat melalui program zakat community development (ZCD) Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada realisasi tujuan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 melalui program Zakat Community Development (ZCD) pada masyarakat Desa Sindanglaka .Kabupaten Cianjur dan mengukur tingkat keberhasilan program melalui modal usaha bergulir zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Cianjur juga masyarakat penerima program. Zakat community development (ZCD) memberi pengaruh bagi masyarakat miskin pedesaan untuk melakukan usaha dari modal zakat Produktif dan merubah status mustahik (penerima Zakat) menjadi munfik (pemberi zakat) sehingga zakat mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

DAMPAK KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN CAMPURAN DI KABUPATEN CIANJUR Cucu Solihah; Yuyun Yulianah; Hilman Nur; Mumuh M. Rozi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan isbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.

Implikasi dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasional Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah Solihah, Cucu
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Serang Raya

The commitment in building Indonesia as a prosperous country gives consequence to the role of government in prospering the community. It is conducted by empowering the programs having potency of financial sources for developing this state. Beside the tax as the financial source of state development, the government enforces the policy of zakat management. The policy is the act number 23 in 2011 concerning zakat management in which the fund derives from the national / regional budget. In this case, the national or regional zakat council manages the zakat management. It is expected, it can help the process of state development and be a media in improving the social welfare as one of the government?s roles

MENUJU SERTIPIKASI WAKAF TANAH BERBASIS SISTEM TEKNOLOGI DI KABUPATEN CIANJUR Cucu Solihah; Tarmin Abdulghani
Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 02 (2021): Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STAI Al-Hidayah Bogor

Wakaf menjadi kegiatan filontropi Islam yang memiliki dimensi luas dan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Guna mewujudkan manfaatnya perlu ditunjang dengan kekuatan hukum berupa sertifikat akta wakaf. Pengabdian masyarakat ini memberikan suatu inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mewakafkan tanah hingga terbit sertifikat dengan teknologi sebagai sarananya. Metode pelaksanaan diawali dengan mengumpulkan data-data yang mendukung dan memudahkan pada saat pengembangan sistem, menganalisis permasalahan pada sistem (SIWAK), menemukan suatu desain sistem dan mengembangkan perangkat lunak sebagai alternatif sistem yang akan membantu masyarakat dalam mensertifikatkan wakaf tanah sekaligus merealisasikan kebijakan pemerintah terkait sertipikat berupa layanan PTSL (Pendaftara Tanah Sistematis Lengkap).

Implikasi dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasional Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah Cucu Solihah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

The commitment in building Indonesia as a prosperous country gives consequence to the role of government in prospering the community. It is conducted by empowering the programs having potency of financial sources for developing this state. Beside the tax as the financial source of state development, the government enforces the policy of zakat management. The policy is the act number 23 in 2011 concerning zakat management in which the fund derives from the national / regional budget. In this case, the national or regional zakat council manages the zakat management. It is expected, it can help the process of state development and be a media in improving the social welfare as one of the government’s roles

HARTA PASCA KEMATIAN SESEORANG (SOSIALISASI HUKUM WARIST ISLAM) Cucu Solihah
JE (Journal of Empowerment) Vol 1, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Uiversitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v1i2.199

ABSTAKKetentuan harta dan peralihan harta dari pemilik harta (pewaris) kepada para ahli waris berlaku secara otomatis pasca kematian seseorang. Berlaku secara otomatis memberi arti bahwa pihak Pewaris tidak berhak mengatur harta pasca kematiannya demikian pula ahli waris tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Tujuan ditetapkannya ketentuan hukum waris dalam ajaran Islam tidak terlepas dari 5 tujuan hukum (maqodis syariah) yakni dalam rangka memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal, selain itu terdapat keutamaan ketentuan hukum waris telah digariskan dalam ajaran Islam dengan lengkap dan sempurna, karena hakikat harta dalam Islam mutlak menjadi milik sang Tuhan semesta alam, sehingga sangat wajar Tuhanpun mempunyai aturan mengenai apa saja ruang lingkup harta waris, kepada siapa harta itu diberikan, berapa harta yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris, kapasitas manusia hanya menerima amanah atas harta yang dititipkan kepada manusia.Terdapat ketentuan asas waris Islam yakni asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang,dan semata akibat kematian. ABSTRACTThe provisions of the transition property and property of the owner of the treasure (heir) to the heirs apply automatically post the death of someone. Applies automatically give the sense that the Successor is not entitled to set the property of post death similarly heirs can't resist the transition the treasure. The purpose of the establishment of the provisions of the law of inheritance in Islam is inseparable from the 5 goals of the law (Sharia maqodis) i.e. in order to nourish the soul, religion, property, offspring, and reason, besides there is the virtue of the provisions of the law of inheritance was outlined in the Islamic teachings with the complete and perfect, because of the nature of property in Islam absolutely belongs to the Lord of hosts, so that very reasonable Tuhanpun have rules on what the scope of the estate, to whom property is given, how many treasures that should be given to each of the heirs of human capacity, only accepting the mandate over the treasure that is deposited to the mankind. There are basic provisions of Islamic inheritance IE ijbari, bilateral basis, individual, fairness, balanced, and is solely a result of the death.

MODEL ANTISIPASI TINDAKAN KEKERASAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA) DI KABUPATEN CIANJUR MELALUI INTERNALISASIAN NILAI AGAMA, PANCASILA DAN BUDAYA KEARIFAN LOKAL Cucu Solihah; Hilman Nur; Iis Ristiani
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Acts of violence that often occur among adolescents become very vulnerable and have an impact on the quality of a generation, for that we need a model of anticipating acts of violence in high school (SMA) in Cianjur Regency through internalization of religious values, Pancasila Cianjur local wisdom culture is three factors which is crucial for the success of the education process because it contains high and great values to be realized and imbued by the nation's generation.The aim is to foster the values of religious teachings, Pancasila and also the culture of local wisdom which began to fade behind high school students in Cianjur Regency with research methods using a qualitative approach, the values that exist in Religion, Pancasila and also the culture of local wisdom that must be upheld Cianur high by religious and cultured communities as part of citizens. The results and conclusions show that the factors of religion, Pancasila and Cianjur local wisdom culture are very important to convey to students at the high school level in Cianjur Regency as moral provisions, ethics of a nation's generation character so that acts of violence or anarchism can be anticipated early on.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search