Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.527
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DI KOTA SEMARANG Ratna Herawati, Anni Kurniawati, Untung Sri Hardjanto*),
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.808 KB)

Abstract

Pembangunan Kota Semarang di bidang industri yang meningkat dan transportasi yang menggunakan teknologi tinggi menyebabkan terjadinya pembuangan gas beracun dan kebisingan. Aktivitas transportasi mengakibatkan udara banyak dicemari oleh gas buang asap dari kendaraan bermotor serta aktivitas industri yang semakin meningkat, sehingga berujung pada pencemaran udara serta penurunan kualitas udara. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang. 2) Bagaimanakah tindakan pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. 3) Bagaimanakah hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang. Dengan demikian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui, dan menganalisis pengaturan dalam pengendalian kualitas udara di Kota Semarang,2) Tindakan Pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang, dan 3) Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dan analisisnya bersifat kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian & kesimpulan penulis diperoleh bahwa 1) Dasar hukum dalam mengatur mengenai pengendalian kualitas udara di Kota Semarang telah di atur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien, & Perda Kota Semarang No 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 2) Tindakan Pemerintah apabila terjadi pencemaran udara di Kota Semarang yaitu Program Langit Biru, Bekerja Sama dengan Dinas terkait untuk menyediakan ruang terbuka hijau, Bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi, Bekerja sama dengan Instansi Pemerintahan & Perusahaan-Perusahaan yang berkompeten. Selain itu dilakukan upaya hukum dalam rangka Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup baik diluar Pengadilan maupun di Pengadilan. 3) Hambatan dalam menanggulangi apabila terjadi Pencemaran Udara di Kota Semarang, baik secara Internal yaitu Akreditasi Laboratorium, SDM, & anggaran sedangkan secara Eksternal yaitu kurangnya kesadaran Pengusaha & Masyarakat akan pentingnya Lingkungan Hidup dan Lemahnya Penegakan Hukum. Semarang development in the field of industry and the increased use of high-tech transportation that causes toxic exhaust gases and noise. Transport activity resulted in a lot of air polluted by exhaust fumes from motor vehicles and industrial activity increases, thus resulting in air pollution and air quality deterioration.The problem in this study were 1) How does the setting in the control of air quality in the city of Semarang. 2) How is the government's actions in the event of air pollution in the city of Semarang. 3) What happens when the obstacles in tackling air pollution in the city of Semarang. Thus the objectives of this study were 1) To determine and analyze the setting in the control of air quality in the city, 2) actions of the Government in the event of air pollution in the city, and 3) barriers to overcome in case of air pollution in the city of Semarang.Method of approach used in this study is the method of normative legal approach. Specification used is descriptive analysis. This study uses data collection techniques using a document study and literature search. Data and analysis is qualitative.Based on the findings and conclusions the authors found that 1) the legal basis governing the control of air quality in the city of Semarang has been provided for in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of Environment, Government Regulation No. 41 of 1999 on Air Pollution Control, Decision Governor Central Java No. 8 of 2001 on Ambient Air Quality Standards, and Semarang City Regulation No. 13 of 2006 on Environmental Management. 2) The actions of the Government in the event of air pollution in the city of Semarang the Blue Sky Program, Work with relevant agencies to provide green open spaces, collaboration with various universities, Working with Government Agencies & Companies competent. In addition done in order to remedy Environmental Dispute Settlement both in court and outside the court. 3) Barriers to overcome in case of air pollution in the city, both the Internal Laboratory Accreditation, human resources, and budget while the external is the lack of awareness of the importance of Employers & Society and Weak Enforcement of EnvironmentalLaw.
FUNGSI SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRES BOYOLALI Amiek Soemarmi, Ratna Herawati, Kevin Situmorang*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.822 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui fungsi Sipropam Polres Boyolali. Selain itu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sipropam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya dan mengetahui solusi Seksi Propam Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Seksi Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif.Hambatan internal Sipropam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah kesulitan pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dan kesulitan dalam mencari lokasi anggota yang bersangkutan. Hambatan eksternal adalah korban sedikit dan bahkan jarang sekali mau melaporkan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri dan sulit memperoleh keterangan dari masyarakat/ saksi umum dalam proses pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri. Upaya Sipropam Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan-hambatan internal yang dihadapi oleh Propam Polres Boyolali dalam melaksanakan fungsinya adalah berkoordinasi dengan atasan/ satker dalam melakukan suatu panggilan/ pemeriksaan. Upaya mengatasi hambatan eksternal adalah proaktif dalam mendekati saksi dan jaminan keamanan terhadap saksi baik saksi umum maupun saksi dari kepolisian 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KENDAL Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati, Monica Kris Vadinar Odesha*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.043 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan arti dari Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk di Indonesia selama ini telah menjadi rahasia umum bagi setiap masyarakat sebagai penerima layanan, ungkapan itu tidaklah berlebihan ketika melihat fakta bahwa hak warga sering dilanggar dalam proses pengurusan perizinan seharusnya mudah, dipersulit dengan banyaknya rangkaian prosedur yang harus dilalui. Menggunaka metode yuridis normatif dimaksudkan untuk menemukan kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan agar Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kendal. Hasil dari penelitian ini agar masyarakat lebih mengetahui tugas dan wewenang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kendal di bidang penanaman modal dan perizinan, mengetahui hambatan apa saja yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, serta Upaya apa saja yg telah dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam mengatasi hambatan tersebut.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS Untung Dwi Hananto, Ratna Herawati, Johannes Adi Saputra Harianja*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.77 KB)

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama terciptanya kemajuan Bangsa Indonesia. Pendidikan yang bermutu baik akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dapat memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Indonesia. Pemerintah mengharapkan seluruh satuan pendidikan mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun Standar Nasional Pendidikan belum terlaksana secara merata.Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas. Selain itu, pokok permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA SUKABUMI DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA Lita Tyesta, Ratna Herawati, Ryu Akbar Devison*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.856 KB)

Abstract

Kota Sukabumi merupakan kota yang berada diantara Ibu Kota Jakarta dengan Kota Bandung, Kota Sukabumi merupakan kota transit yang digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat. Selain sebagai Kota Transit, Kota Sukabumi juga berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai Kota Pariwisata yang unggul di Jawa Barat. Pengembangan Pariwisata di Kota Sukabumi sebagai kawasan pariwisata tentunya tidak dapat lepas dari campur tangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan fungsi dari Otonomi Daerah. Penelitian ini dibatasi pada 2 rumusan masalah yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata, dan hambatan-hambatan serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan objek pariwisata yang ada di Kota Sukabumi. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan objek wisata yaitu pembangunan infrastruktur, pengelolaan aktifitas promosi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pariwisata, dan juga peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan objek-objek wisata yang ada di Kota Sukabumi. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengakibatkan terhambatnya pengelolaan objek wisata yang ada di Kota Sukabumi.
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu Iwan Rois; Ratna Herawati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.183 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p10

Abstract

This study aims to analyze the need to establish a special election court which has the authority to solve various election law cases in order to realize elections with integrity; and analyzing the formulation of election special justice in order to realize the integrity of the election. The research method used is the method of normative legal research and the implementation of this research collects data from various sources in order to get an answer to the issues that have been formulated. The results of the study shows that the purpose of the need for the formation of special judicial elections; First, to meet the growing demands of increasingly complex justice in society and more election law enforcement so as to realize the integrity of the elections; Second, To handle the election law cases quickly and simply so as to obey the integrity of the election. Formulation; First, the election special justice to be able to work quickly and simply in handling election law cases, domiciled at the central and provincial level, then entering the District Court or the High Court; Secondly, the Guidelines for the election special judicial law shall be based on Supreme Court Regulation Number 4 Year 2017 on Procedures for the Settlement of Administrative Offenses of the General Elections in the Supreme Court. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya membentuk peradilan khusus pemilu yang mempunyai kewenangan menyelesaikan berbagai perkara hukum pemilu agar terwujud pemilu yang berintegritas; dan menganalisis formulasi pembentukan peradilan khusus pemilu dalam rangka mewujudkan integritas pemilu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan perlunya pembentukan peradilan khusus pemilu; Pertama, Untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat dan lebih penegakan hukum pemilu sehingga mewujudkan integritas pemilu; Kedua, Untuk menangani perkara hukum pemilu dengan cepat dan sederhana sehingga mewudkan integritas pemilu. Formulasi; Pertama, Peradilan khusus pemilu agar bisa bekerja cepat dan sederhana dalam menangani perkara hukum pemilu, berkedudukan di tingkat pusat dan provinsi, selanjutnya masuk pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi; Kedua, Pedoman beracara pada peradilan khusus pemilu berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung.
OPTIMALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ratna Herawati; Sekar Anggun Gading Pinilih; Ayu Savitri Nurcahyani
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.131-142

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya di Indonesia. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. Untuk menangani kasus KDRT, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Dari amanat berbagai kebijakan tersebut, dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang melayani serta mendampingi perempuan korban kekerasan di setiap pemerintah daerah. Salah satu P2TP2A yang menjadi obyek penelitian ini adalah P2TP2A Semanah yang berada di Kabupaten Magelang. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Semanah sudah cukup optimal dalam menangani kasus KDRT, namun belum memiliki fasilitas rumah aman untuk para korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku.
IMPLIKASI SISTEM PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA Ratna Herawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2047.727 KB) | DOI: 10.14710/mmh.44.4.2015.393-404

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012? 2) Apasajakah implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila? Peninjauan terhadap implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun wawancara hanya sebagai crosscheck data, yang didapatkan dari data sekunder.Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 memakai sistem distrik berwakil banyak. Adapun implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia, Pancasila sebagai sumber hukum materiil, dan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam Asas-Asas HukumThe problems in this study: 1) How ismembership system of the House of Regional Representative based on Law No. 8 In 2012? 2) What is implicationmembership system the House of Regional Representative to the values of Pancasila? Review of the implications of membership system of the the House of Regional Representative against the values of Pancasila implemented with normative juridical approach. As for the interview just as crosscheck the data, obtained from secondary data.The conclusion from these results that the membership system of the House of Regional Representative based on Law No. 8 In 2012 the system uses a lot of proxy district. As for the implications of membership system of the House of Regional Representative against the values of Pancasila: Pancasila related to the rule of law as Indonesia, Pancasila as a source of substantive law, and the translation of the values of Pancasila in Principles of Law
THE EFFECTIVENESS OF SPECIAL ARRANGEMENTS AND BASIC AGREEMENTS IN OVERCOMING STATELESSNESS ISSUES AT THE BORDER BETWEEN INDONESIA AND PAPUA NEW GUINEA Pulung Widhi Hananto; Rahandy Rizki Prananda; Ratna Herawati; Irawati Irawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.117-129

Abstract

Differences in perspective on territorial boundaries between local communities with customary rights based on customary law and the definition of territorial boundaries in the context of state administration raises a dilemma, one of which is the potential for statelessness. The existence of ulayat customary land is a factor that affects illegal border crossings. The Governments of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea responded to this by entering into basic agreements and special arrangements. This article aims to examine the implementation and effectiveness of special arrangements and basic agreements in dealing with the emergence of statelessness problems. This study uses a statutory and conceptual approach. The results of the study found that the application of rules that were positivistic in nature could not be applied absolutely to residents of the border between Indonesia and Papua New Guinea. The use of red and yellow card policies is only temporary, so a permanent policy is needed to address this issue.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TERHADAP PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG Ratna Herawati
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 6, No 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.909 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i1.854

Abstract

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya Bangsa Indonesia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda cagar budaya perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Salah satu letak benda cagar budaya ada di Kabupaten Semarang Kecamatan Ambarawa. Kecamatan Ambarawa. Beberapa obyek yang letaknya tersebar dan sudah cukup terkenal, antara lain Museum Kereta Api, Monument Palagan Ambarawa, dan Candi Gedong Songo. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka akan ditinjau bagaimana implementasi undang-undang tersebut di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang serta apa saja kendala yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan dengan yuridis normatif. Pelestarian benda cagar budaya di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Adapun dinas daerah yang melaksanakan konservasi adalah dinas pendidikan dan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, sinkronisasi peraturan, dan partisipasi masyarakat.Objects of cultural heritage is a wealth of cultural nation of Indonesia that is important to the understanding and development of history, science, and culture. Objects of cultural heritage needs to be protected and preserved for fertilization awareness of identity and national interests. Therefore, to preserve the cultural heritage objects required regulatory measures, namely in Law Number 11 Year 2010 on Heritage. One of the objects of cultural heritage lies in Semarang Regency Ambarawa Subdistrict. Several objects that are dispersed and are well known, such as the Railway Museum, Monument Ambarawa, and Gedong Songo.  Relating to Law No. 11 of 2010, it will be reviewed how the implementation of these laws in the Semarang Regency Ambarawa Subdistrict as well as any obstacles encountered. The approach used by the normative. Preservation of cultural heritage objects in the Semarang Regency Ambarawa Subdistrict in accordance with Law No. 11 of 2010. The local agencies that implement conservation is education and culture department. It can be seen from the Regional Regulation No. 10 of 2013. Obstacles encountered with regard to human resources, budget, synchronization rules, and community participation.
Co-Authors Ahmad Izzudin Amalia Diamantina Amalia Diamantina Amiek Soemarmi Amrina Rosyada Ananta Refka Nanda Ayu Savitri Nurcahyani Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Devi Yulida Dita Nora Yolandani Dwi Prasetyo Esmi Warassih Fajar Prima Julian Firman Aji Saputra Galuh Sekar Kencana Ihdaa Zulqa Indarja Indarja Irawati Irawati Iwan Rois Joko Susanto Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Maria Angelia Silalahi Mas Nooraini binti Haji Mohiddin Muhamad Nafi Uz Zaman Nadiva Astri Maudina Nesia Nurrahma Ahadya Ntika Nur Mutiarasari Ook Mufrohim Pulung Widhi Hananto Rahandy Rizki Prananda Retno Saraswati Roland Ade Candra Roy Reyaji Yudhistira Rudi Febrianto Wibowo Sarah Syafira Sekar Anggun Sekar Anggun Gading P Sekar Anggun Gading Pinilih Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Tri Noviyanti Untung Dwi Hananto Untung Dwi Hananto Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto Widayati Widayati Winanto Winanto Zsazsa Dordia Arinanda