Kaharudin Kaharudin
Universitas Mataram

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Unsur Diskresi Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Kaharudin Kaharudin; Riska Ari Amalia
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.1118

Abstract

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah menginstruksikan kepada 30 (tiga puluh) Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti agar kepesertaan BPJS menjadi syarat wajib dalam pelayanan publik. Instruksi tersebut merupakan peraturan kebijaksanaan yang berisi diskresi dalam menafsirkan UU SJN dan UU BPJS.  Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui diskresi memiliki Batasan dan untuk mengetahui instruksi presiden tersebut memenuhi syarat diskresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang ditunjang oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa diskresi dibatasi AAUPB dan asas legalitas, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat diskresi karena bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Model Hukum Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di NTB Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Gatot Dwi Hendro Wibowo; Muh. Risnain; Kaharudin Kaharudin
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v4i2.690

Abstract

Model hukum kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan KKPD adalah dengan melakukan harmonisasi dengan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan terkait Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di NTB. Ada dua mekanisme yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan revisi terhadap Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 dan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kemitraan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Tenggara Barat atau mencabut kedua peraturan hukum di daerah jika dirasa tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum laku lagi.
Analisis Unsur Diskresi Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Kaharudin Kaharudin; Riska Ari Amalia
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.1118

Abstract

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah menginstruksikan kepada 30 (tiga puluh) Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti agar kepesertaan BPJS menjadi syarat wajib dalam pelayanan publik. Instruksi tersebut merupakan peraturan kebijaksanaan yang berisi diskresi dalam menafsirkan UU SJN dan UU BPJS.  Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui diskresi memiliki Batasan dan untuk mengetahui instruksi presiden tersebut memenuhi syarat diskresi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang ditunjang oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa diskresi dibatasi AAUPB dan asas legalitas, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat diskresi karena bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Urgensi Pendampingan Pembentukan Peraturan Daerah Bagi DPRDProvinsi NTB Dalam Menghasilkan Peraturan Daerah Berkualitas Muh. Risnain; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Kaharudin Kaharudin
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v4i2.691

Abstract

Pendampingan Pembentukan Perda di DPRD Provinsi NTB sangat dibutuhkan oleh Mitra Kerja DPRD karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat berguna untuk meningkatkan jumlah Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD. Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan Banyaknya Lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB.Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualittas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dll.Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH UNRAM di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum.