Muridah Isnawati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Borobudur Law Review

Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa Prasetyawardani, Andi Shavira; Isnawati, Muridah
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5154

Abstract

Pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Lantas, hal tersebut tidak menjadikan anak sebagai salah satu subyek hukum yang kebal akan hukuman pidana. Upaya hukum harus tetap dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana sekalipun subyek dari tindak pidana itu adalah seorang anak. Terdapat beberapa syarat untuk membuktikan bahwa seseorang tidak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum positif di Indonesia, salah satunya ketika orang tersebut tengah melakukan pembelaan secara terpaksa (Noodweer) untuk melindungi diri sendiri maupun harta benda. Seperti salah satu kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh seorang pelajar karena adanya pembelaan secara terpaksa. Dalam kasus ini penulis bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum yang diterima. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang akan dibahas. Pembelaan terpaksa dapat diterima ketika telah memenuhi syarat yaitu, bersifat melawan hukum, serangan harus bersifat seketika dan mendatangkan bahaya terhadap tubuh kehormatan atau harta benda. Seharusnya setiap perbuatan melawan hukum tidak di pidana selama perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan untuk melindungi nyawa, harta benda dan oranglain, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 49 ayat (1).
The urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) reform to realize humanistic-based imprisonment Isnawati, Muridah
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5337

Abstract

The development of law shall proportionally handled in all aspects of life and relevant to the interests of the community. Modern community is closely related to the era of information technology which is popular with the era of disruption or the industrial revolution 4.0. This study aims to analyze the concept of a humanistic-based criminal approach and imprisonment in the era of the industrial revolution 4.0. This study uses normative legal research with statute and conceptual approach. The results shows that the development of information technology has been proven to bring many changes in the current pattern of human life as well as the existence of law and criminal law. The swiftly transformation regarding Industrial Revolution 4.0 also demand legal reform as a challenge. Imprisonment as an important aspect of Criminal Law shall accordance with the existence of this 4.0 industrial revolution era. Seeing these conditions, it is necessary to harmonize the laws and regulation in the era of the industrial revolution 4.0 which is an effort to reform criminal and humanistic-based prisons in the era of the industrial revolution 4.0.