Garuda - Garba Rujukan Digital

Dampak Hukum Pada Pekerja Akibat Penggabungan Tipe Penyerapan yang Terjadi Pada Hitachi Automotive System Ltd., Keihin Corporation, Showa Corporation dan Nissin Kogyo Co., Ltd. Arum Tarina; Sudarmanto -; Indrawan -
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Teknologi di dunia otomotif yang terus berkembang mengharuskan adanya penelitian dan pengembangan produk secara terus menerus. Oleh karena itu perlu adanya suatu integrasi yang dapat memperlancar penelitian dan pengembangan tersebut. Honda Motor Co., Ltd. sebagai salah satu pemilik saham dari Tiga Perusahaan Target merger (Keihin, Showa, dan Nissin), Hitachi Automotive Systems dan Hitachi memutuskan perlunya dilakukan penggabungan usaha untuk menjadikan mereka pemasok mega global di bidang sparepart otomotif tersebut. Penggabungan tipe penyerapan (â€œAbsorption-type Mergerâ€) adalah salah satu bentuk penggabungan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui status hukum pekerja pada perusahaan yang melakukan merger, serta hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang melakukan merger. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan pendekatan kasus. Dari penggabungan tipe penyerapan yang terjadi pada Honda Motor Co., Ltd. sebagai Penyedia Tender, Tiga Perusahaan Target (Keihin, Showa, dan Nissin), Hitachi Automotive Systems dan Hitachi menunjukkan bahwa dengan merger tidak selalu harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja.

Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Arum Tarina
JURNAL PELITA ILMU Vol 14 No 02 (2020): Jurnal Pelita Ilmu - Oktober 2020
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.42 KB)

Kewajiban pelaku usaha memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik berlaku bagi seluruh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di indonesia baik untuk pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri termasuk usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, Tujuan penulisan ini untuk menguraikan pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha PMSE di Indonesia terutama bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah urgensi mewajibkan izin usaha bagi UMK dalam PMSE bagi pemerintah adalah membantu pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha PMSE. Serta urgensi memiliki izin usaha dalam PMSE bagi UMK adalah untuk mendapatkan fasilitas kemudahan-kemudahan dan untuk menghindari pengenaan sanksi administratif.

PELAKSANAAN KONSULTASI HUKUM DAN PERIZINAN OLEH PRODI HUKUM UNIVERSITAS PELITA BANGSA KEPADA PT TUJUH ION INDONESIA Arum Tarina
Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Vol. 2 No. 02 (2021): JURNAL ABDIMAS Oktober 2021
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jabmas.v2i02.863

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka ada banyak perubahan terhadap perizinan pada suatu perusahaan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah agar PT Tujuh Ion Indonesia sebagai salah satu stakeholder dari Universitas Pelita Bangsa mendapatkan penyuluhan hukum terkini dan pengetahuan atas dampak dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan PT Tujuh Ion Indonesia menggunakan metode penyuluhan. Hasil yang dicapai pada saat penyuluhan dan/atau konsultasi hukum dan perizinan di PT Tujuh Ion Indoensia adalah mengetahui update hukum dan sistem perizinan yang berlaku saat ini. Dimana perusahaan harus mulai fokus terhadap perubahan-perubahan hukum dan prosedur perizinan yang berlaku, tertib dalam pengelolaan kepatuhan baik dari segi perizinan maupun ke HRD-an

Implementasi Pelayanan Medis dan Bantuan Obat kepada Warga Terdampak Banjir di Desa Labansari Nisa Nurhidayanti; Arum Tarina; Emmelia Tan; Dadang Heri Kusumah; Tri Ngudi Wiyatno; Edi Widodo
JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Vol 3, No 4: November (2022)
Publisher : ICSE (Institute of Computer Science and Engineering)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jpkmi.v3i4.528

Abstrak: Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten yang mengalami musibah banjir pada Sabtu, 20 Februari 2021, musibah ini telah melanda 17 kecamatan dan 40 desa dengan ketinggian air antara 40 – 150 sentimeter. Hal ini disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi, meluapnya beberapa aliran sungai sebagai akibat dari berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya pembangunan. Dampak negatif pasca banjir adalah kotornya rumah warga akibat lumpur yang harus segera dibersihkan, beberapa kerugian material dan munculnya beberapa penyakit akibat banjir yaitu penyakit kulit dan diare. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ( PkM) ini bertujuan untuk memberikan bantuan pelayanan medis dan obat-obatan kepada warga yang terdampak banjir. Kegiatan PkM ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil PkM menunjukkan sebanyak 12,18% warga yang berobat dengan keluhan penyakit kulit dan diare; batuk flu sebanyak 35,90%; darah tinggi sebanyak 11,54% ; diabetes, asam urat dan kolesterol sebanyak 27,56% dan lain-lain sebanyak 12,82%. Dampak positif dari PkM ini yaitu terlaksananya program pelayanan medis dan bantuan obat-obatan yang dapat membantu meringankan beban ekonomi warga dalam melakukan pengobatan gratis, kemudahan akses dan pelayanan yang baik dari petugas yang ramah.Abstract: Bekasi Regency is a district that experienced floods on Saturday, February 20, 2021, this disaster hit 17 sub-districts and 40 villages with air altitudes between 40-150 centimeters. This is due to high rainfall, excessive rainfall, multiple river flows as a result of reduced green land and development. negative post-flood are residents' houses due to mud that must be cleaned immediately, some material losses and the emergence of several diseases due to flooding, namely skin diseases and diarrhea. This community service activity (PKM) aims to provide medical services and medicines to residents in the form of floods. This PkM activity is divided into 3 stages, namely the planning stage, the implementation stage and the evaluation stage. The results of the PkM show that as many as 12.18% of residents who seek treatment with complaints of skin diseases and diarrhea; cough flu as much as 35.90%; high blood pressure as much as 11.54%; diabetes, uric acid and cholesterol as much as 27.56% and others as much as 12.82%. The positive impact of this PkM is the implementation of a medical service program and medical assistance that can help ease the economic burden of residents in providing free treatment, easy access and good service from friendly officers.

MEMAHAMI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN: SEJARAH PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA, MASA LALU DAN MASA KINI Arum Tarina
JURNAL PELITA ILMU Vol. 16 No. 02 (2022): JURNAL PELITA ILMU - Oktober 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagaimana yang diketahui sebagian besar pelaku usaha, Perseroan Terbatas sejauh ini merupakan bentuk badan usaha yang paling populer di Indonesia. Sehingga Sejarah hukum Perseroan Terbatas menjadi salah satu obyek kajian yang perlu untuk diteliti. Terlebih lagi dengan munculnya Perseroan Perorangan. Oleh karena itu, Tujuan penulisan ini untuk menguraikan bagaimana sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, dan asal mula Perseroan Perorangan akhirnya menjadi Ius Constitutum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah tidak dapat kita hindari bahwa perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perseroan Terbatas itu tidak bisa dilepaskan dari adanya transplantasi dan pengaruh dari sisi eksternal, seperti Lembaga Internasional.

Penyuluhan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Mahasiswa Pekerja dan Pengusaha di Universitas Pelita Bangsa Arum Tarina; Muhammad Luthfi Radian; Tri Mulyani Kartini; Etty Zuliawati Zed
Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Oktober 2022
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa mayoritas adalah pekerja bahkan ada yang berwirausaha, ternyata keadaan mahasiswa yang berprofesi sebagai pekerja dan berwirausaha di Universitas Pelita Bangsa kebanyakan tidak mengetahui tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Secara umum permasalahan dan kendala utama bagi mahasiswa pekerja dan pengusaha adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya Peraturan Perusahaan dan Kerja Bersama, karena hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan antara pekerja dan pengusaha yang nantinya akan menimbulkan perselisihan hubungan industrial antar pekerja. dan pengusaha yang sebenarnya keduanya telah diatur dengan undang-undang untuk melindungi baik hak-hak yang harus dipenuhi oleh pekerja maupun pengusaha. Sehingga diperlukan suatu kegiatan yang sesuai dengan kondisi mahasiswa dan wirausaha yang bekerja di Universitas Pelita Bangsa untuk meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Untuk itu beberapa dosen dari Universitas Pelita Bangsa tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat di Universitas Pelita Bangsa dengan cara pembinaan mahasiswa pekerja dan pengusaha untuk mengetahui pentingnya Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Langkah yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan, pelatihan penyusunan, dan review Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; keterampilan mahasiswa yang memiliki usaha dengan tenaga kerja lebih dari 10 orang dalam menyusun peraturan perusahaan guna menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang diperoleh baik dari pekerja maupun pemberi kerja; Mahasiswa yang juga berwirausaha dapat mengetahui aspek hukum yang harus disesuaikan dengan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Dalam pelaksanaan pengabdian ini kami menghasilkan luaran berupa review 2 (dua) Peraturan Perusahaan dan konsultasi 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama.

Studi Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India Arum Tarina
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Pelita Mei 2023
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v4i1.1704

The Job Creation Law which resulted from the economic and legal reform came into force on November 2nd, 2020. It is the milestone of recognition of the legal state of a single-member company in law for the first time in Indonesia. While in India adopts and recognizes the legal status of One Person Company through The Companies Act, of 2013. By using the normative juridical method, this article discusses and explores the peculiarity and similarities between the legal system of One Person Company in Indonesia and India by analyzing and comparing some key provisions in each legal system, which both adhere to a mixed legal system, thus to shed light on the advantages and drawbacks of the current legal system, so as to inspire lawmakers in the future. From the results of this study, it can be concluded that in Indonesia the regulations governing One Person Company is still not detailed so as to provide space for multiple interpretations both for the government as the organizer of the establishment, amendment, and dissolution, as well as for the business actors themselves who will make One Person Company their business vehicle. Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan hasil reformasi ekonomi dan hukum mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. Ini merupakan tonggak pengakuan status hukum Perseroan Perorangan untuk pertama kalinya di Indonesia. Sementara di India mengadopsi dan mengakui status hukum One Person Company melalui The Companies Act, 2013. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini membahas dan mengeksplorasi kekhasan dan persamaan antara sistem hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India dengan menganalisis dan membandingkan beberapa ketentuan utama di masing-masing sistem hukum, yang mana sama-sama menganut sistem hukum campuran, sehingga dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum saat ini, sehingga dapat menginspirasi pembuat undang-undang di masa depan. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia peraturan yang mengatur Perseroan Perorangan masih belum detil sehingga memberikan ruang multi interpretasi baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara pendirian, perubahan, dan pembubaran, serta bagi pelaku usaha itu sendiri yang akan menjadikan Perseroan Perorangan sebagai kendaraan usahanya.

Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 Arum Tarina; Muhammad Luthfi Radian; Meri Andriani
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2029

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang menguji Undang-Undang Perbankan Syariah terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dari putusan tersebut penulis menganalisisnya dengan penerapan cita hukum Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahwa Fatwa DSN-MUI bukanlah hukum positif namun lebih menjadi doktrin yang disebut dengan sumber hukum dalam pengertian materiil. Mengingat prinsip dan posisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, yaitu menerapkan prinsip syariah di mana DSN-MUI terlibat di dalamnya. Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders maka pelibatan DSN-MUI sama sekali tidak mengandung persoalan hukum sepanjang hanya sebatas mengeluarkan fatwa terkait prinsip syariah yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, negara mengambil peran mengadopsi prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang pengelolaan perbankan syariah. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Radburch dimana normativitas dengan adanya kepastian hukum maka hal faktual yang berkembang dalam dunia perbankan dapat dikaji dan diawasi terlebih dahulu oleh DSN-MUI sebelum akhirnya masuk ke tahap yuridis dengan mentaqninkan (menjadikan hukum positif) Fatwa DSN-MUI yang dituangkan dalam bentuk PBI dan/atau POJK.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search