<![CDATA[krisis ekonomi yang melanda negara republic indonesia sejak tahun 1997 membawa dampak hampir pada semua aspek atau sector kehidupan. Dampak tersebut menimpa tidak hanya sector privat seperti pasar modal tetapi juga pada sector public (pemerintah) seperti pemerintah daerah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelayanan public. Di indonesia, dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Dalam UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pelaksanan pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu fenomena, empiris. Metode dokumentasi merupakan data yang digunakan melalui studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku atau bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi operasional sebagai berikut: • Belanja modal Adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). • Pertumbuhan ekonomi Adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. • PAD (Pendapatan Asli Daerah) Adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. • DAU (Dana Alokasi Umum) Adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Berdasarkan table yang telah diujikan diatas nilai t-diketahui nilai t-hitung sebesar 0,436 t-tabel -0,056 dengan signifikansi 0,6920,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah provinsi jawa tengah. Setiap kenaikan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah provinsi jawa tengah dalam kurun waktu 2017-2021.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diujkan dan pembahasan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah provinsi jawa tengah dengan nilai koefisien -5,92 yang artinya apabila variable pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan atau tetap maka anggaran belanja modal provinsi jawa tengah -5,92% dan koefisien regresi sebesar 0,210 yang artinya bahwa setiap kenaikan pendapatan asli 1% menyebabkan tidak berpengaruhnya meningkat belanja modal pemerintah provinsi jawa tengah sebesar 0,210%. Pengaruh signifikan ini dapat diketahui dari nilai t-hitung t-tabel yaitu (0,4360,056) pada alfa 5%(0,05) sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,059 nilai ini menyatakan bahwa belanja modal pemerintah provinsi jawa tengah sebesar 05,9% dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan sisanya dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini.]]>
