Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan Pengelolaan BUMDes di Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara Nur Istyan Harun
Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2019): Agustus 2019 - Insan Cita Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1097.393 KB)

Abstract

ABSTRAKSejak diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian disusul Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang pemerintahan desa yang mengamanatkan bahwa pemerataan pembangunan harus dimulai dari desa. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah pusat memberikan dana desa yang sangat fantastik dengan masing- masing desa mendapatkan kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Dana desa ini dapat dikelola dengan baik dan akuntabel apabila perencanaan pembangunan desa telah dibuat dengan benar dan tepat sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMDesa. Selain itu, dana dimaksud dapat digunakan untuk mengembangkan desa melalui pemberdayaan BUMDes. Permasalahannya kini, bahwa penyusunan RPJMDesa dan pengelolaan Bumdes tidaklah mudah, melainkan dibutuhkan perhatian khusus berupa kemampuan pengetahuan dan keterampilan tentang perencanaan pembangunan serta kepekaan terhadap kondisi desa yang ditinggalinya. Keterbatasan pemerintah desa Dulukapa dalam pengetahuan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes menjadi masalah serius dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan desa yang lebih baik.Tujuan pendampingan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes adalah memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Dulukapa melalui pendampingan penyusunan RPJMDes dan pengelolaan BUMDes. Metode  pelaksanaan kegiatan adalah;1)Pelatihan penyusunan RPJMDesa, 2)Pendampingan penyusunan RPJMDesa dan, 3)Bimbingan Pengelolaan Bumdes.Dalam pelaksanaan  pendampingan penyusunan RPJMDesa selain pemberian materi, juga dilakukan dengan cara on job training. Sementara untuk pengelolaan BUMDes ada beberapa poin penting yang di peroleh masyarakat, seperti manajemen pengurus, bisnis plan, manajemen keuangan, masalah internal dan pengawasan. Tim pengabdi juga memberikan master plan pantai wisata Dulukapa serta pengelolaan UMKM. Adapun bentuk BUMDes yang ditawarkan, juga merupakan follow up dari RPJMDes yang dibuat bersama oleh tim pengabdi dengan peserta bimtek. Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini yaitu peningkatan kapasitas aparat desa terkait dengan penyusuan RPJMDes dan sistem manajemen BUMDes.Kata kunci : Pendampingan Penyusunan RPJMDes, Pengelolaan BUMDes,  Gorontalo Utara
Sosialisasi Budidaya Ikan Lele Dengan Sistem Teknologi Bioflok Dikson Junus; Muh. Fachri Arsjad; Muten Nuna; Nimala A. Sahi; Robby Hunawa; Suaib Napir; Abd. Wahab Podungge; Nur Istyan Harun; Arifin Tumuhulawa; Idrus Usu; Olfin Ishak; Ahiar Biongan; Lisnawati Pauweni
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 3 (2022): September
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.3.971-976.2022

Abstract

Sistem teknologi bioflok merupakan sistem budidaya ikan guna meningkatkan nilai jual serta pemenuhan kebutuhan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu, salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait budidaya ikan dengan sistem teknologi bioflok adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan komptensi mereka di bidang budidaya ikan lele dengan melalui kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi. Pada penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini yakni masyarakat dibekali pengetahuan, pemahaman serta keterampilan tentang budidaya ikan lele dengan menggunakan sistem teknologi bioflok yaitu dengan memanfaatkan lahan tidur atau lahan yang tidak digunakan menjadi lahan budidaya ikan. Metode yang digunakan yakni pemberian materi berupa teori dan tanya jawab langsung. Hasil dari kegiatan ini yakni adanya peningkatan pengetahuan individu maupun kelompok masyarakat tentang pemanfaatan budidaya ikan lele dengan sistem teknologi bioflok itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DI KABUPATEN GORONTALO Nur Istyan Harun; Suaib Napir; Muten Nuna; Robby Hunawa; Nirmala A. Sahi
Governance Vol 11 No 2 (2023): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v11i2.7340

Abstract

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the 2019 Election in Gorontalo Regency showed extraordinary achievements, where PPP's vote acquisition increased by 250% from PPP's vote acquisition in the 2014 election. With this increase in votes, PPP's vote acquisition in the Gorontalo Regency DPRD experienced a significant increase from 4 the seats in the 2014 election results became 7 seats in the 2019 election results, which led PPP to become the chairman of the Gorontalo Regency DPRD Chairperson. Of course, this achievement is the success of the PPP strategy, both in beating its legislative candidates and in the communication that is built in the midst of society. This qualitative descriptive research by prioritizing primary data and secondary data focuses on seeing how PPP's political communication strategy won in Gorontalo District. The results of the study show that the United Development Party's winning strategy for Gorontalo Regency in the 2019 legislative election uses a winning strategy that utilizes marketing politics for campaign strategies both to gain political support in general elections and to maintain an image during the election break. The obstacles faced by PPP candidates in the implementation of the 2019 legislative elections in Gorontalo Regency include money politics, black campaigns, political apathy, and overlapping claims between fellow candidates on the same choice basis.