Kindom Makkulawuzar, Kindom
Universitas Ichsan Gorontalo

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuzar; Singkeru Rukka
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.885 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i2.84

Abstract

Labelisasi halal tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi sekaligus kebutuhan spiritual. Kehalalan dan keharaman makanan biasanya mudah diketahui bila dalam keadaan segar. Tetapi jika setelah mengalami proses pengolahan, maka akan sulit menentukan kehalalannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki, untuk mengetahui Kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia terkait kehalalan dan keharaman produk pangan; dan untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, LPKSM, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk atau barang yang beredar di pasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 masih menuai polemik salah satunya terkait monopoli kewenangan oleh MUI.
Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province Hijrah Lahaling; Siti Alfisyahrin Lasori; Kindom Makkulawuzar; Yudin Yunus; Safrin Salam
SASI Volume 28 Issue 2, June 2022
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i2.887

Abstract

Introduction:  The practice of child marriage is quite common and is rife in Gorontalo Province. From 2019 to 2021, there were 1,383 data on applicants for child marriage dispensation at the Religious Courts of the Gorontalo Province Regency/City.Purposes of the Research: To complement the shortcomings of previous studies that did not pay attention to legal protection against neglect of children's rights in line with the increasing age of child marriage in terms of the perspective of children's rights.Methods of the Research: This study uses empirical legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. sources of data using primary and secondary data. Data collection techniques using literature review techniques and interviews Data analysis uses qualitative data analysis, which is analyzed theoretically to obtain prescriptive legal solutions. Results of the Research: The neglect of children's rights in cases of child marriage is more due to the unavailability of legal protection that guarantees the fulfillment of children's human rights and the legitimacy aspect of customs, culture, and traditions regarding social status in society
DAMPAK PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuzar
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jifl.v1i2.1742

Abstract

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak, dalam hal ini suami, mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang poligami menunjukan bahwa posisi ketidakberdayaan dan ketidakadilan bagi perempuan, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Artikel ini akan membahas tentang dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis dengan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami, yaitu dampak psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, serta kekerasan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikis. Sementara dampak poligami terhadap anak adalah anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, ayah suka berbohong dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik.
Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuzar; Rahmawati Rahmawati; Rafika Nur; Darmawati Darmawati; Nur Insani
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 12, NO 1 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37229

Abstract

Kualitas pelayanan publik Polri dipengaruhi oleh penilaian masyarakat. Baik buruknya penilaian masyarakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang diterimanya. Adapun penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri itu sendiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perilaku oknum Polisi mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku oknum Polisi yang melakukan tindak pidana akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Berhasil tidaknya pelayanan publik sangat ditentukan oleh perilaku aparat yang merupakan salah satu indikator layanan publik. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menunjukkan hasil yang baik, namun harus dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik, dengan memperhatikan responsivitas, kesopanan, akses, komunikasi, dan atribut pendukung layanan. Selain itu, pentingnya mendorong lahirnya sebuah kebijakan atau instrumen hukum tentang aplikasi berbasis teknologi yang mudah diakses, cepat, terjangkau dan terukur, agar masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan laporan pengaduan, serta strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusi dan berbasis HAM. Keywords: Pelayanan Publik; Perilaku Polisi; Perspektif Masyarakat