Apik Anitasari Intan Saputri
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Capital Market In Perspective Law Of Sharia Economy Apik Anitasari Intan Saputri
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 1 No. 1 (2019): ISSN 2655-8882
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.535 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v1i1.19

Abstract

Economic activity is currently experiencing a very rapid development, starting from the development of the market in such a way, penetrating in the field of capital markets which become the traffic of the world economy, connecting between capital owners (investors) and entrepreneurs. Capital markets are a promising investment, entrepreneurs also began to take part in the world of Islamic capital markets which are currently dominated by Islamic countries in the world. With the development of these economic activities, the legislation is not only a rule, but is able to make the implementation of the law directed, protect and make all stakeholders in the world of capital markets have knowledge of the market and how to run it properly without any violations or criminal act in the Capital Market. Legal reform and regulation on the capital market must continue to be enforced. The development of the Islamic capital market in Indonesia is still relatively slow, as a result of the lack of level of knowledge and understanding of market participants and investors, the limited availability of information on the sharia capital market, lack of human resources (professionals) who are experts in the field of Islamic finance, institutional patterns and institutions in the framework of supervision is still considered a "disincentive" by the perpetrators, Lack of "incentives" so that actors tend to issue conventional products, Limited sharia products that can be used as mutual fund portfolios (special constraints for Islamic mutual funds). In accordance with the MUI fatwa, the stock transaction is legalized as long as the company does not conduct a prohibited transaction, the issuer conducts business in accordance with sharia criteria and transactions are conducted at fair market prices. The fair market price of Islamic stocks must reflect the value of the actual conditions of the assets that are the basis for issuing securities in accordance with the regular, fair and efficient market mechanism and not engineered. Sharia capital market activities are some important institutions that are directly involved in supervision and trade activities, namely BAPEPAM, National Sariah Board (DSN), stock exchanges, securities companies, issuers, professions and capital market supporting institutions and other related parties. Especially for surveillance activities will be carried out jointly by BAPEPAM and DSN.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Dalam Penyaluran Dana Di Pt. Bank Mandiri Syariah Indonesia Kantor Cabang Purbalingga Dalam Lingkup Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Apik Anitasari Intan Saputri
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 1 No. 2 (2019): ISSN 2655-8882
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.989 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v1i2.29

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat urgent bagi masyarakat di kalangan manapun, sehingga hal tersebut tentu akan diatur oleh negara sebagai pelindung masyarakat. Perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perbankan merupakan lembaga yang saat ini melakukan kegiatan usahanya dalam bidang ekonomi, yang menjadi roda perputaran uang dan juga merupakan lembaga tempat bertemunya antara pihak berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dalam menjalankan roda ekonominya. Metode Penelitian yang digunakan adalah field research dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut kajian ekonomi syariah melindungi hak hak manusia sebagai masyarakat merupakan kewajiban negara, salah satunya memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga memperhatikan setiap produk yang dikelola oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen tidak terbatas dari usaha barang namun juga usaha jasa yang dilakukan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah.Kegiatan perbankan syariah dalam penyaluran dana tidak terlepas dari kaidah fikih dan juga perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia pada khususnya.Perlindungan secara khusus diberikan kepada nasabah apabila masih memiliki itikad baik dalam pembayaran, dan masih memiliki batasan karena jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank, itulah yang mutlak menjadi milik bank setelah prosedur dan proses sudah dijalankan oleh pihak bank.
Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid Apik Anitasari Intan Saputri
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.498 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i1.54

Abstract

Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, berbagai pemikiran terkait dengan pemikiran yang mengatur tata kehidupan manusia dalam kehidupan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Keberadaan hukum Islam pun selain terdapat unsur wahyu didalamnya juga mempengaruhi kehidupan sosiologis dan antropologis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas perkembangan hukum Islam yang menawarkan konsep teori hukum baru yang lebih relevan menurut pemikiran Munawir Sjadzali dan Abdurrahman Wahid. Dengan menggunakan penelitian kualitatif metode penelitian Library research ini berusaha untuk mengungkapkan konsep reaktualisasi Hukum Munawir Sjadzali dan Konsep Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid dengan pendekatan sosiologis. Konsep hukum Islam yang ditawarkan oleh Munawir Sjadzali dalam hukum Waris Islam menjadi alternatif dalam penemuan hukum di masa Modern saat ini dan tampak lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan Konsep Kontekstualisasi Doktrin Islam pribumi atau bisa disebut sebagai pribumisasi islam yang digagas Oleh Abdurrahman Wahid menawarkan agar karakter pribumi tetap harus survive dengan perkambangan kehidupan dan karakter Pribumisasi islam harus tetap ditonjolkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.